Suku Anak Dalam Kecam Perampasan Tanah Ulayat

Kelompok Suku Anak Dalam (SAD) 113 memprotes surat perintah pengosongan lahan yang dikeluarkan oleh Bupati Batanghari. Pasalnya, surat perintah itu telah melegitimasi perampasan tanah ulayak milik masyarakat SAD.

Menurut Ketua Masyarakat Adat SAD Batin Bahar Kelompok 113, Abas Subuk, penguasaan lahan atau tanah ulayak oleh masyarakat SAD sendiri sudah diakui sejak jaman kolonial Belanda.

Bahkan, pada tahun 1987, survei mikro Badan Intag Dephut sudah mengakui keberadaan SAD di atas lahan tersebut. Akan tetapi, sejak tahun 1994-2004 pihak PT. Asiatic Persada mulai mengusir paksa masyarakat SAD di atas lahan-lahannya.

Akan tetapi, sekalipun berhadapan dengan represi, sebagian masyarakat SAD tetap memilih bertahan di atas lahan tersebut. Mereka inilah yang disebut masyarakat SAD 113. Mereka bertahan di atas lahan seluas 241 hektar.

“Areal itu memang milik dan hak masyarakat SAD. Aksi pendudukan petani di atas lahan itu adalah bentuk perjuangan mempertahankan hak dan martabat,” kata Abas Subuk.

Ironisnya, kata Abas, kebijakan Bupati Batanghari itu menyalahgunakan pasal di dalam Perpu nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin pihak yang berhak atau kuasanya.

Untuk diketahui, Perpu nomor 51/1960 itu ditujukan untuk lahan bukan perkebunan atau bukan hutan. Sementara, dalam kasus suku SAD 113, objeknya adalah lahan perkebunan.

Masyakarat SAD 113 juga mengecam sikap PT. Asiatic Persada dan pemerintah yang sengaja mengabaikan pendekatan adat terkait penyelesaian kasus ini. “Padahal pendekatan adat sudah ada bahannya yaitu hasil survei mikro Badan Intag Dephut Tahun 1987,” kata Abas.

Masyarakat SAD juga menolak kehadiran Complain Advisor Ombudsman (CAO), sebuah lembaga di bawah Bank Dunia, dalam proses mediasi penyelesaian konflik agraria antara SAD dengan PT. Asiatic Persada.

“Kami menyatakan tidak akan terlibat di dalamnya. Itu lembaga milik imperialis,” kata Abas Subuk dengan lantang.

Bagi masyarakat SAD 113, pedoman penyelesaian konflik agraria tersebut adalah pasal 33 UUD 1945, dimana hak-hak rakyat atas sumber daya alam dan kemakmuran diutamakan.

Masyarakat SAD 113 mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari konsisten menyelesaikan konflik agraria antara SAD 113 dengan PT. Asiatic Persada dengan cara segera menerbitkan SK tentang Warga SAD yang Berhak atas Enclave Lahan 3.550 Hektar pada HGU PT. Asiatic Persada.

Selain itu, masyarakat SAD 113 juga menuntut Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kehutanan serta BPN RI segera menentukan objek lahan adat milik SAD 113 dengan berpedoman pada hasil survei mikro Badan Intag Dephut Tahun 1987.

Terakhir, masyarakat SAD 113 menuntut pihak kepolisian menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis petani.

Agus Pranata

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut