Jaring Pengaman Sosial tidak Efektif untuk Pandemi, Apa Solusi Penggantinya?

Virus korona, makhluk super-kecil yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop khusus, telah membuat repot hampir semua negara di berbagai belahan dunia. Tak terkecuali: Indonesia.

Setidaknya, ada dua kerepotan yang harus diurusi oleh pemerintah. Pertama, memastikan usaha memutus mata-rantai penyebaran virus lewat kebijakan pembatasan sosial. Di Indonesia, pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Tentu saja, agar PSBB ini berhasil, butuh kepatuhan warga. Terutama untuk mengurangi aktivitas keluar rumah. Namun, agar orang tak keluar rumah, kebutuhan dasarnya perlu dijamin.

Kedua, memitigasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi, seperti PHK massal, pengangguran, dan meningkatnya angka kemiskinan.

Nah, untuk dua urusan di atas, pemerintah mengeluarkan jaring pengaman sosial (JPS) atau social safety net. Mulai dari bantuan tunai (PKH), non-tunai (sembako), pelatihan kerja (kartu pra-kerja), dan lain-lain.

Apakah JPS bisa menjawab dua urusan itu?

Bukan Situasi Normal

Selama ini, JPS dipraktekkan di situasi normal, ketika kebutuhan manusia dianggap masih bisa terpenuhi dengan mekanisme pasar. Ketika “tangan tak terlihat” masih bisa mengendalikan permintaan dan penawaran.

Namun, kapitalis paling liberal pun mengakui, mekanisme pasar itu selalu tak sempurna. Pada kenyataannya, selalu ada orang-orang yang tak beruntung, yang terlempar keluar dari arena persaingan bebas.

Mereka ini, yang sering disebut kelompok sangat miskin dan rentan, yang menjadi sasaran dari JPS. Mereka dibantu agar tak terlempar lebih jauh menjadi masalah sosial, seperti tunawisma, pengemis, kriminalitas, kelaparan, kerusuhan, dan lain-lain.

Karena itu, JPS selalu bicara tentang penargetan alias kelompok sasaran.  Dan karena sifatnya penargetan, hanya menyasar kelompok sosial tertentu, maka penetapannya pun didasarkan pada kriteria-kriteria.

Tentu saja, kita akrab dengan kriteria miskin versi BPS yang tak masuk akal itu, seperti rumah berlantai tanah, berdinding rumbia, tidak diterangi listrik, konsumsi daging sekali seminggu, beli pakaian sekali setahun, dan lain-lain.

Kriteria itu tak hanya tak masuk akal, tapi juga sangat tak manusiawi. Tapi, ya, memang begitulah karakter dari JPS: hanya membantu orang-orang yang benar-benar terlempar keluar dari persaingan bebas ekonomi.

Selain itu, JPS juga kerap bersyarat (conditional). Karena ada anggapan, tidak semua orang miskin bisa bijak membelanjakan uangnya. Sering terjadi, mereka berbelanja hal-hal yang tidak prioritas, seperti seperti membeli rokok, pulsa, nyicil kendaraan bermotor, membayar utang, dan lain-lain.

Nah, agar itu tak terjadi, maka dibuatlah bantuan itu bersyarat. Seperti PKH, itu bersyarat: keluarga itu punya ibu hamil/menyusui, atau anak usia sekolah, dan atau lansia.

Contoh lain dari bantuan bersyarat itu adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk pendidikan, Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk kesehatan, dan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Masalahnya, dalam situasi normal saja, karena karakter-karakternya di atas, JPS seringkali menimbulkan masalah, seperti tidak mengakomodir semua orang miskin, tidak tepat sasaran, dan lain sebagainya.

Lantas, bagaimana jika diterapkan pada situasi yang tak normal, seperti pandemi sekarang? Ketika mekanisme pasar nyaris tak berfungsi sama sekali. Ketika “tangan tak terlihat” nyaris tak bisa berbuat apa-apa.

Tidak Efektif

Pertama, dengan modelnya yang pentargetan, JPS hanya menjangkau bagian segmen tertentu dari populasi. Sementara dampak pandemi ini merontokkan pendapatan hampir semua populasi.

Anggaplah program PKH, itu hanya menyasar 10 juta rumah tangga. Atau program BLT/Bansos hanya menyasar 1,8 juta KK di Jabodetabek dan target 9 juta KK di luar Jabotabek. Sedangkan BNPT hanya menyasar 22 juta penerima.

Padahal, dampak dari pandemi ini sangat luas. Bayangkan, virus ini sudah menjalar di 34 Provinsi di Indonesia. Lalu, hingga 4 Mei 2020, sudah 4 Provinsi dan 22 kabupaten/kota yang memberlakukan pembatasan sosial yang ketat.

Atau mari tengok data Bank Dunia. Menurut lembaga yang banyak dipercaya oleh pemerintah Indonesia ini, setidaknya ada 115 juta orang kelas menengah rentan di Indonesia. Mereka ini baru terangkat dari kemiskinan, tetapi belum secure secara ekonomi.

Gejolak ekonomi kecil saja bisa membuat mereka terperosok kembali ke dalam jurang kemiskinan, apalagi pandemi yang berpotensi membawa depresi ekonomi.

Hanya 52 juta orang atau 20 persen dari 267 juta penduduk Indonesia, yang masuk kategori kelas atas dan menengah, yang pendapatannya dianggap aman dari gejolak ekonomi.

Tentu saja, cakupan JPS yang terbatas itu tak bisa menalangi 50-80 persen rakyat Indonesia yang berpotensi terpukul jatuh oleh dampak pandemi ini.

Kedua, mekanismenya yang bersyarat (conditional) bukan hanya makin mempersempit potensi penerima bantuan, tetapi juga menciptakan keruwetan, kekacauan data, hingga keterlambatan realisasi program ini.

Padahal, dalam situasi darurat bencana begini, ketika sudah muncul sejumlah kasus kelaparan, harusnya program ini tidak rumit dan tak menunggu lama untuk diakses.

Ketiga,  nilainya terlalu kecil, sehingga tak sebanding dengan dampak ekonomi pandemi.

BLT, misalnya, yang nilainya hanya Rp 600 ribu per bulan per keluarga. Taruhlah, garis kemiskinan versi BPS per September 2019 adalah Rp 440 ribu. Anggaplah, dalam satu keluarga menanggung 4 orang, berarti mereka butuh Rp 1,7 juta untuk bisa bertahan hidup.

Jadi, kalau mau memakai garis kemiskinan, seharunya BLT per rumah tangga itu (dengan hitungan rata-rata 4 anggota keluarga) paling minimal adalah Rp 1,7 juta. Ini pun sebetulnya dianggap tak wajar. Sebab, garis kemiskinan sebesar Rp 440 ribu dianggap tak masuk akal, terutama untuk kota-kota besar.

Jadi, kalau mau layak sedikit, acuannya seharusnya pada angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Konsekuensinya, memang, tiap daerah akan beda-beda. Jabodetabek, misalnya, KHL-nya di kisaran Rp 3,5-4 juta.

Sebetulnya, nilai stimulus pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak pandemi, yang bernilai Rp 405 triliun, itu terlampau kecil: hanya 2,5 persen dari PDB kita.

Bandingkan dengan Singapura yang 12 persen dari PDB, Malaysia 10 persen, Thailand 8,9 persen, dan Vietnam 3,5 persen. Yang tertinggi di dunia adalah Jepang, paket stimulusnya sebesar 21 persen dari PDB-nya.

Dari jumlah Rp 405 triliun itu, yang dialokasikan ke JPS hanya Rp 110 trilun. Itu pun, tidak semua angka itu mengalir dalam bentuk cash-transfer ke penerimanya.

Dengan karakter JPS itu, dari penargetan, bersyarat, dan nilainya yang terlalu kecil, jelas tak relevan untuk menjawab kebutuhan di tengah pandemi.

Tentu saja, itu tak efektif untuk membuat warga bisa patuh sepenuhnya pada PSBB. Sebab, tidak semua orang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau pun tersentuh program, nilainya tak menutupi kebutuhan dasarnya.

Dalam konteks memitigasi dampak sosial dan ekonomi pandemi, JPS itu tak cukup efektif untuk menjaring semua warga negara yang berpotensi terperosok dalam jurang kemiskinan akibat pandemi.

Pilihan Lain

Kita perlu berpaling pada skema bantuan sosial yang lain, yang sifatnya cash transfer, tak bersyarat, dan universal. Di luar negeri, ada konsep yang lagi populer: Universal Basic Income (UBI) dan Basic Income Guarantee (BIG).

Esensi UBI adalah jaminan terhadap hak dasar setiap warga negara, yang sifatnya cash-transfer, bersifat individual (per individu), tak bersyarat, dan universal.

Karakter UBI yang universal, yang berarti meliputi semua warga negara, sangat relevan untuk menjawab dampak sosial dan ekonomi dari pandemi. Tak perlu lagi khawatir ada warga negara, yang secara ekonomi miskin dan rentan, tak tertalangi oleh bantuan sosial.

Kemudian, karena per individu, bukan per rumah tangga, maka mereka yang hidup sendiri di sebuah daerah, entah bekerja, sedang belajar, atau mungkin yatim-piatu, bisa tercover oleh bantuan sosial ini.

Keunggulan lainnya, UBI bisa menyentuh mereka yang selama ini dikategorikan unpaid workers, seperti ibu rumah tangga dan orang yang bekerja sebagai pekerjaan perawatan (caregiver) yang tak diupah.

Lebih jauh, UBI bisa menguatkan posisi tenaga kerja cadangan dan pekerja di pasar tenaga kerja. Setidaknya, dengan gaji bulanan yang bisa menutupi kebutuhan paling dasar, orang tak perlu menjual tenaga kerjanya untuk pekerjaan yang tak manusiawi.

UBI juga membebaskan potensi dan daya kreasi manusia. Tak perlu lagi, potensi dan daya kreasi manusia tumpas hanya karena tuntutan hidup untuk tetap survive. Ini sejalan dengan cita-cita mulia sosialisme: pengembangan diri setiap manusia seutuhnya.

UBI juga dianggap bisa menjawab tuntutan kemajuan teknologi, yang mensyaratkan penggantian tenaga kerja manusia oleh otomatisasi, robot, dan kecerdasan buatan.

Hanya saja, konsep UBI tak lepas dari kritik. Mulai dari anggapan menciptakan inflasi, membuat warga negara malas, dan lain sebagainya. Untuk kritik jenis ini, sudah ada banyak bantahannya.

Bagi kaum kiri, konsep UBI hanya mengoreksi dampak negatif dari kapitalisme, seperti kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran, tetapi tidak berusaha menggantinya dengan sistem ekonomi yang lebih adil, demokratis, dan memakmurkan semua orang.

Pertanyaan yang biasanya muncul, apakah mungkin konsep semulia ini bisa diterapkan?

Sebetulnya, kalau secara konsepsi, konsep UBI ini sangat koheren dengan mandat konstitusi kita: hak rakyat atas penghidupan yang layak.

Konsep ini juga sudah mendapat banyak dukungan. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, orang yang selama ini dianggap berdiri di mazhab ekonomi anti-subsidi, juga mengaku sudah mempertimbangkan konsep UBI ini.

Palingan, hambatannya di pendanaan. Karena UBI ini butuh pendanaan cukup besar, ini menyangkut kapasitas fiskal setiap Negara/daerah.

Anggaplah, sekarang jumlah penduduk RI ada 267 juta orang, dengan basic income Rp 1 juta, berarti butuh Rp 260 triliun atau sekitar 1,7 persen dari PDB kita. Dari ukuran PDB, nggak terlalu besar.

Tapi mungkin ada yang bilang, PDB itu kan tak menunjukkan kekuatan finansial kita. Tentu saja, itu betul. Tapi perlu diingat, PDB itu mencerminkan nilai dari semua aktivitas ekonomi yang ada di negeri ini.

Bagi saya, angka PDB yang jomplang dengan penerimaan negara menunjukkan kapasitas negara mengambil keuntungan dari setiap aktivitas ekonomi di negeri ini, terutama lewat pajak. Artinya, ada potensi UBI ini dibiayai lewat skema pajak.

Akan tetapi, kalau mau dikontekskan dengan pandemi, UBI hanya berlaku bagi daerah yang menerapkan PSBB. Tentu saja, kebutuhan anggarannya bisa lebih kecil lagi. Hanya saja, tak bisa disebut UBI lagi, karena tak universal. Kita namakan saja: emergency basic income.

Anggaplah Jakarta, yang tengah menerapkan PSBB. Dengan nilai tunjangan sebesar Rp 1 juta per orang, maka butuh anggaran Rp 9,6 triliun per bulan. Ini hanya mewakili 10,7 persen dari APBD DKI Jakarta.

Namun, kalau diterapkan tiga bulan (dengan hitungan PSBB berlangsung 3 bulan), berarti butuh anggaran Rp 28,8 triliuan atau 32,35 persen. Tentu saja, kalau hanya mengandalkan APBD, DKI Jakarta tentu ngos-ngosan.

Karena itu, konsep UBI butuh tambahan sumber pendanaan yang lain. Bisa dengan mengintegrasikan semua bansos dan program sosial ke dalam UBI. Bisa juga diperkuat dengan skema pajak, seperti pajak karbon (sekalian untuk mengurangi polusi dan kemacetan).

Selain UBI, konsep lainnya adalah job guarantee atau jaminan pekerjaan. Ini sebetulnya lebih ke skema pasca pandemi. Sebab, idealnya ketika ada pandemi, orang lebih banyak tinggal di rumah agar lebih aman.

Inti dari konsep ini adalah negara memberi pekerjaan kepada setiap warganya yang menganggur. Dari situ, warga akan mendapat upah layak dari negara. Jadi, di sini, negara yang menjadi pemberi kerja.

Di banyak tempat, karena dirancang untuk menciptakan kesempatan kerja penuh, maka Job Guarantee bersifat permanen.

Jenis pekerjaannya lebih banyak pada pekerjaan-pekerjaan sosial yang memberi manfaat bagi publik, seperti pekerja/relawan sosial, kerja perawatan, kerja membangun/memperbaiki fasilitas umum, dan lain-lain.

Dengan job guarantee, banyak pekerjaan yang hari tidak dianggap/tidak dibayar, seperti kerja-kerja sosial, perawatan anak/lansia, kebersihan lingkungan, dan lain-lain, akan digaji oleh Negara.

Dalam konteks pandemi, saya membayangkan, mereka yang menganggur atau kehilangan pekerjaan dimobilisasi untuk pekerjaan-pekerjaan sosial, seperti pekerja sosial (distribusi sembako, dll), relawan kesehatan, membantu dapur umum, dan lain-lain.

Pasca pandemi, cakupan pekerjaannya bisa lebih luas. Mulai dari petugas kebersihan, membangun/memperbaiki fasilitas umum, proyek-proyek infrastruktur, dan lain-lain.

Termasuk, jika memang negara butuh food estate untuk memperkuat kedaulatan pangan, mereka bisa menjadi tenaga kerjanya.  

Konsep lainnya, ada yang disebut pajak penghasilan negatif (negative income tax), sebuah konsep yang dikembangkan oleh ekonom neoliberal Milton Friedman.

Inti konsepnya, pemerintah menetapkan batas penghasilan kena pajak. Nah, mereka yang di atas batas penghasilan tetap membayar pajak, sedangkan yang dibawahnya tidak membayar pajak dan mendapat subsidi dari pemerintah.

Kelemahan dari konsep ini adalah tidak universal dan nilainya terbilang kecil (belum tentu bisa menutupi kebutuhan paling dasar penerimanya). RUDI HARTONO

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid