Menagih Keseriusan Program Hilirisasi Industri

Salah satu ciri ekonomi kolonial, kata Bung Hatta, adalah kebiasaan mengekspor bahan mentah. Semenjak pembukaan kapitalisme liberal 1870-an, Indonesia hanya dipandang sebagai “onderneming besar” penghasil barang ekspor. Pasar di dalam negeri sengaja diabaikan.

Model ekonomi semacam itu tidak menguntungkan. Sebagian besar nilai tambah berpindah keluar. Selain itu, proses industrialisasi juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan, sebagai konsekuensinya, ekonomi kita gagal menciptakan lapangan kerja dan mengangkat daya beli rakyat.

Sayangnya, sudah 66 tahun Indonesia merdeka, stuktur ekonomi kolonialistik itu tidak berhasil dijebol. Sampai sekarang, penerimaan negara masih bergantung pada ekspor bahan mentah, seperti batubara, gas alam, minyak, bauksit, minyak kelapa sawit, kakao, kopi dan karet.

Nah, baru-baru pemerintah meniupkan “angin surga”: program hilirisasi industri akan dijalankan pada tahun 2014 mendatang. Dengan kebijakan itu, semua komoditi yang kita hasilkan tidak boleh diekspor dalam bentuk bahan mentah. Pemerintah kita sudah mulai berfikir tentang pentingnya “nilai tambah”.

Sudah terbayang di kepala kita, program itu akan membawa dampak positif: penciptaan nilai tambah baru dari kegiatan pengolahan, penciptaan industri baru, dan penyerapan tenaga kerja. Juga, tak kalah penting, korporasi asing tidak lagi seenaknya merampok sumber daya alam kita.

Meski demikian, seperti biasa, banyak “program ideal” pemerintah kandas di tengah jalan. Inilah salah satu kekhawatiran besar kita: konsep-konsep itu hanya berakhir dengan setumpuk aturan di atas meja. Sebab, seperti kita ketahui, pemerintah kita kurang “bernyali” ketika berhadapan dengan kepentingan asing.

Pertama, program hilirisasi industri ini akan disertai larangan ekspor bahan mentah, termasuk produk tambang. Pada kenyataannya, untuk menerapkan kewajiban pasokan domestik atau DMO (domestic market obligation) saja pemerintah terlihat sangat kewalahan.

Yang terbayang saat ini, pemerintah akan menerapkan bea ekspor terhadap semua bahan ekspor komoditi berbentuk bahan mentah. Nah, jika kebijakan ini diterapkan, beranikah pemerintah menerapkan bea tinggi? Sebab, jika bea ekspor dipatok rendah, maka kebijakan ini tak ada artinya.

Kedua, bagaimana pemerintah menjamin pasokan energi untuk kebutuhan hilirisasi industri tersebut. Sebab, seperti diketahui, hampir semua sumber-sumber energi kita dikuasai asing: sekitar 85-90% ladang minyak kita dikuasai perusahaan asing, 90% produksi gas kita dikuasai oleh 6 perusahaan asing, dan sekitar 70% produksi batubara kita dikuasai asing.

Selain itu, proyek elektrifikasi juga belum berhasil menjangkau seluruh negeri. Seantero negeri masih sering mengalami “mati lampu” alias pemadaman bergilir. Belum lagi, ada rencana pemerintah menaikkan harga Tarif Dasar Listrik (TDL) sebagai konsekuensi liberalisasi sektor kelistrikan nasional.

Ketiga, seberapa besar peranan negara untuk memproteksi dan menjamin akses pasar industri olahan itu nantinya. Kita tahu, kebijakan ekonomi nasional kita menganut prinsip-prinsip “perdagangan bebas”. Artinya, jikalau tidak ada proteksi dan perlakuan khusus terhadap industri olahan itu, maka sama saja dengan “Tragedi Sisyphus” dalam dongeng Yunani itu.

Keempat, siapakah pihak yang bertindak sebagai investor dalam proyek hilirisasi industri ini: asing atau nasional. Hal ini sangat penting untuk dipastikan, sebab menyangkut orientasi produksi dan bagaimana program itu bisa berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kalau pelakunya adalah pelaku ekonomi nasional, maka seberapa besar dukungan pemerintah untuk menyediakan akses modal. Maklum, seperti kita ketahui, pelaku ekonomi nasional terkadang dipersulit untuk mengakses modal di perbankan.

Bagi kami, program hilirisasi industri ini hanya berjalan jika didukung oleh kebijakan ekonomi nasional yang pro-kepentingan nasional. Jika kebijakan ekonomi nasional masih seperti sekarang, maka program itu akan menguap tanpa hasil. Dalam kerangka itu, program itu mestinya berpijak pada pelaksanaan pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsisten.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Tom Iljas

    Menurut keterangan seorang teman saya yang membuka usaha pertambangan biji besi kecil-kecilan di Sumbar, peraturan baru dari Pemerintah yang melarang eksport bahan mentah itu tak berlaku bagi petusahaan-perusahaan pertambangan modal besar yang memiliki kontrak karya. Dan perusahan-perusahaan ini umumnya milik asing, spt Free Port. Perusahan teman saya itu terpaksa ditutup karena tak mampu menambah investasi untuk pengolahan selanjutnya. Atau ia terpaksa menjualnya dengan harga murah ke perusahaan-perusahaan besar milik asing. Perusahaan-perusahaan pertambangan kecil-kecilan (yang umumnya modal pengusaha nasional)seperti milik teman saya itu banyak tersebar di Sumatera, Kalimantan dan pulau-pulau lainnya.
    Tomk Iljas.