Sudah 3 Hari PKL Losari ‘Duduki’ Kantor DPRD Makassar

Ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di anjungan pantai Losari Makassar menggelar aksi pendudukan di kantor DPRD Kota Makassar, di jalan AP Pettarani Makassar, sejak tanggal tanggal 29 September lalu.

Aksi pendudukan PKL yang bernaung di bawah Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) ini menuntut hak untuk tetap diperbolehkan berjualan di anjungan pantai Losari. Pasalnya, sejak 24 Agustus lalu, mereka dilarang berjualan oleh pemerintah kota Makassar.

“PKL berharap tetap dibolehkan berjualan di anjungan Losari. Sebab, jika larangan itu terus diberlakukan, mereka akan kehilangan mata pencaharian utama keluarganya,” kata koordinator aksi, Zainal Mappatoba, kepada Berdikari Online, Kamis (1/9/2015).

Menurut Zainal, pihak Pemkot Makassar seharusnya menjamin hak hidup warganya. Termasuk, kata dia, memberi hak kepada para PKL untuk tetap berjualan sebagai jalan untuk menggerakkan roda kehidupan keluarganya.

Lebih lanjut, Zainal mengatakan, PKL sebagai aktivitas ekonomi informal adalah bukti kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja yang layak bagi warganya. Akhirnya, ujar dia, warga mencari jalan penghidupan sendiri dengan menjadi PKL.

“Kalau masalah kebersihan dan keindahan kota, PKL siap bekerjasama. Mereka siap menggulung lengang baju untuk bergotong-royong menjaga kebersihan,” imbuhnya.

Sayangnya, kata Zainal, pemerintah kota terkesan tidak mau mendengar keluhan pedagang. Berbagai upaya dialog yang dilakukan oleh PKL seolah menabrak tembok tebal.

“Aksi pendudukan ini merupakan upaya kami untuk tetap memperjuangkan hak-hak hidup kami sebagai manusia sekaligus warga negara,” kata Yanti (51), koordinator PKL anjungan pantai Losari Makassar.

Sejak dilarang berjualan, lanjut Yanti, kehidupan ekonomi keluarga PKL makin merosot. Dia mengungkapkan, banyak PKL yang terpaksa menggadaikan barang-barang untuk melanjutkan hidup.

Hingga Kamis (1/10) malam, ratusan PKL ini masih bertahan di lantai 2 gedung DPRD Makassar. Mereka membawa serta anggota keluarga, termasuk anak-anaknya, untuk menginap di gedung rakyat tersebut.

Pihak Pemkot Makassar sendiri belum memberikan respon apapun terhadap tuntutan pedagang. Bahkan Walikota Makassar, Danny Pomanto, belum turun menemui pedagang yang sedang memperjuangkan nasibnya.

Qalbu Fitrah

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut