Suap SKK Migas dan Politik Penjarahan

Sebagian masyarakat mungkin tidak menduga, seorang mantan guru besar seperti profesor Rudi Rubyandini bisa berbuat curang dengan suap. Tapi sebagian rakyat juga akan kesulitan menolak fakta, bahwa KPK telah menetapkan mantan Wakil Menteri ESDM itu sebagai tersangka tindak pidana korupsi sebesar 400 ribu dollar AS dari PT Kernell Oil Indonesia terkait pemulusan kontrak tertentu di SKK Migas.

Kejadian semacam ini mestinya tidak perlu berulang. Sebab, dari awal MK sudah memberikan peringatan lewat keputusan hukum menanggapi gugatan berbagai ormas. Bahwa organisasi bersifat Ad-Hoc seperti BP Migas dinilai merugikan negara dan inkonstitusional, baik dari segi tugas pokok dan fungsi maupun aturan perundangan-undangan yang mengaturnya.

Tetapi tidak ada perubahan yang terjadi. Pengurusan sumber daya alam hanya berganti baju dari BP Migas menjadi SKK Migas. Inisiatif Jero Wacik sebagai menteri ESDM, yang direstui oleh SBY, mengangkat Rudi Rubyandini sebagai Ketua SKK Migas, walaupun ia adalah salah satu jajaran petinggi di BP Migas yang inkonstitusional itu. Sekilas problem semacam itu terlihat seperti masalah moral semata, sebagaimana kritik yang mengalir deras sejauh ini, tidak dihubungkan satu sama lain dengan kondisi ekonomi politik yang sedang berlangsung: Kapitalisme.

Bagaimana melihat kasus ini bertalian dengan ekonomi politik yang sedang berlangsung? Mari kita coba uraikan.

David Harvey (2007) menyebutkan, bahwa kapitalisme memiliki tendensi atas ruang dan waktu yang saling terkait. Tendensi kapitalisme atas ruang bagi akumulasi kapital selalu diperhadapkan pada hambatan spasial. Agar bisa terjadi perluasan, maka, pertama-tama kapitalisme harus menghancurkan seluruh struktur hambatan dalam skala spasial itu dalam berbagai macam bentuk yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, kasus Ketua SKK migas adalah hambatan yang bersifat birokrasi dan diselesaikan oleh kapitalisme melalui suap. Sehingga jelas: korupsi adalah watak turunan dari sistem kapitalisme. Sementara itu, di lapangan operasi dimana situs proyek berlangsung, biasanya dilakukan dengan pengerahan kekerasan.

Oleh karena itu, keberadaan SKK Migas dan Kementeriaan ESDM adalah setali tiga uang. Patut diduga menjadi “politik penjarahan” kekayaan rakyat. Kasus kedua lembaga itu memberi contoh, bagaimana melihat kepentingan penjarahan elit politik domestik dalam lingkaran kekuasaan berlangsung, yang termediasi oleh kepentingan kapitalis dengan menjungkirbalikkan logika konstitusi Pasal 33 UUD 1945 yang anti terhadap kapitalisme.

Implikasi Politik Penjarahan    

Tak tanggung-tanggung, “perkawinan” kepentingan penjarahan elit dalam lingkaran kekuasaan dengan kuasa modal telah mendorong perluasan eksploitasi sumber daya alam. Hingga tahun 2010, jumlah blok migas di Indonesia sebanyak 418 dengan total luasan 85,082,772.39 hektar. Kementerian ESDM melaporkan, pada tahun yang sama jumlah produksi migas (minyak, gas bumi dan kondensat) sebesar 2,530 juta barel ekuivalen minyak per hari. Produksi ini menghasilkan penerimaan negara sebesar 261,8 triliun rupiah atau melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2010 sebesar 260 triliun rupiah. Dari jumlah sebesar itu realisasi lifting minyak bumi mencapai 954 ribu barel per hari atau 98,9 persen dari target.

Sepanjang tahun 2009 hingga 2012, tercatat ada 10.677 ijin usaha pertambangan mineral dan batubara dengan luas 42.005.119,04 hektar. Angka ini menempatkan Indonesia adalah satu dari lima negara besar produsen bahan baku minerba dengan jumlah ekspor sebesar 370 juta ton per tahun.

Kombinasi ekonomi bahan baku dengan praktek penjarahan semacam itu, telah menciptakan kerugian yang tidak sedikit. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyebutkan negara merugi 6,7 triliun rupiah dari 2003 hingga 2013. Kerugian negara itu muncul karena pemilik modal tidak membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa iuran tetap maupun produksi (royalti) di daerah. Potensi kerugian negara lainnya karena tidak diberdayakannya royalti sebesar 2,22 miliar dollar AS pada 2010-2012 dan 24,66 dollar AS, pada lima mineral terbesar yakni nikel, biji besi, bauksit, timbal, serta mangan pada periode 2011.

Kerugian Rakyat

Model pengelolaan makelar yang dipraktekan sejak era BP Migas hingga SKK Migas, telah berimplikasi luas hingga ke situs-situs proyek. Yang terjadi bukan semata penjarahan, tapi juga perampasan hak keperdataan dan penggusuran rakyat. Beberapa proyek bisa disebutkan sebagai potret dari kekacauan ini. Salah satunya Proyek Donggi Senoro LNG yang membeli tanah-tanah milik warga Kecamatan Batui Sulawesi Tengah, melalui perantara spekulan tanah seluas kurang lebih 300 hektar. Sampai hari ini, proyek terus berjalan di atas pengabaian hak keperdataan warga negara atas tanah.

Kasus yang lain dapat berkaca pada LNG Tangguh di Teluk Bentuni Papua Barat. Pada 17 Juli 2004, sebanyak enam komunitas Tanah Merah diresetlemen (relokasi) oleh LNG Tangguh. Proyek yang dikuasai Penanam Modal Asing itu mencerabut warga Tanah Merah dari akar kehidupan, tempat leluhur, bahkan sumber kehidupan yaitu wilayah tangkapan ikan. Para nelayan itu harus hidup dalam pemukiman baru di dataran tinggi yang di kelilingi hutan alam.

Sementara itu, praktek eksploitasi mineral yang bertumpu dalam logic kapitalisme pula telah mendorong kerugian yang cukup besar di tingkat rakyat. Dua daerah pusat eksploitasi tambang yang kerap jadi langganan banjir, yakni Samarinda sebagai situs batubara, dan Morowali dengan orb nikel, patut menjadi bahan refleksi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim mencatat, sejak 2009 hingga 2012 tercatat 1.374 kejadian. Total kerugian mencapai 169 miliar rupiah dengan korban meninggal 143 orang. Jika dirata-ratakan pada periode tersebut, terjadi 343 bencana per tahun. Sedangkan pada tahun  2013, terjadi sebanyak 23 kali banjir memaksa 785.635 jiwa mengungsi.

Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Morowali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah melaporkan, banjir  pada bulan Juli tahun 2013 mencapai kerugian sebesar 12 miliar, yang terdiri dari ambruknya fasilitas infrastruktur dan jembatan serta ratusan rumah penduduk tenggelam.

Saatnya Mengakhiri Politik Penjarahan

Apa yang terjadi dengan suap SKK migas, kerugian negara lainnya, dan banjir yang setiap tahun dihadapi oleh rakyat, mengkorfimasi sebuah politik penjarahan dan corak produksi kapitalis yang berafiliasi langsung dengan rusaknya syarat-syarat keselamatan rakyat.

Padahal, situasi semacam ini tak perlu terjadi, andai saja mandat pada kedua lembaga yang mengurus sumber daya alam itu tunduk pada ketentuan pasal 33 Undang-undang dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 5 Pokok Agraria tahun 1960, yang tidak memperbolehkan liberalisasi sumber daya alam berbasis kehendak pasar kapitalis dan larangan bagi Penanam Modal Asing (PMA) membeli tanah di dalam negeri.

Sudah sepatutnya, kita memberi dukungan pada upaya KPK memberantas “penjarahan uang rakyat”. Tapi yang tidak kalah penting, seluruh tender  dan operasi yang ada, wajib diperiksa kembali, bahkan kalau perlu dihentikan. Pengurus negara ini harus kembali tunduk dalam logika kedaulatan hukum nasional, pada aturan yang lebih tinggi dan diikuti oleh seluruh perangkat yang bertugas.

Dengan demikian, perlu ada perubahan untuk menyehatkan penyelenggaraan pengurusan energi fosil dan menghentikan logika produksi berbasis penjarahan dan perampasan, sebagai sesuatu yang inheren dalam sistem kapitalisme. Sehingga, korupsi sumber daya alam pemburukan ekologi dan lemahnya tingkat keselamatan rakyat tidak menjadi bahan ratapan dari ke waktu waktu.

Andika, Manager Penggalangan Dukungan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut