KTT APEC Dianggap Merugikan Kepentingan Ekonomi Nasional

Posisi Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) di Bali, awal Oktober mendatang, ternyata belum tentu memberikan keuntungan.

Minggu (22/9/2013) siang, puluhan aktivis lintas organisasi menuding penyelenggaraan KTT APEC justru akan membahayakan perekonomian nasional Indonesia.

“Misi utama APEC adalah mensukseskan liberalisasi investasi dan perdagangan bebas,” ujar Salamuddin Daeng, salah seorang dari aktivis tersebut, dalam konferensi pers di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (22/9/2013).

Menurut Daeng, sejak menjadi pengikut setia liberalisasi investasi dan perdagangan bebas, Indonesia berhadapan dengan tiga masalah, yakni defisit perdagangan dan transaksi berjalan, defisit neraca pembayaran, dan defisit dalam APBN.

Lantaran tiga defisit itu, kata Daeng, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS (USD) semakin merosot. “Hal inilah yang melipatgandakan krisis,” ujar Daeng, yang juga peneliti di Institute For Global Justice (IGJ).

Di sisi lain, ungkap Daeng, liberalisasi pasar dan fasilitas investasi itu tidak menimbulkan stabilisasi har-harga di dalam negeri, termasuk soal pangan. Ia menegaskan, liberalisasi pasar menyebabkan pangan dikuasai oleh kartel, mafia, dan sindikat.

Daeng juga mengeritik kebiasaan pemerintahan SBY menambah sumber keuangan melalui utang. Menurutnya, banyak proyek yang menjadi tindak lanjut dari APEC, seperti infrastructure conectivy, suplay chains, trade facilitation, dan skema pembangunan melalui public private parnertship, adalah proyek-proyek yang mengandalkan pembiayaannya pada penyaluran utang dari Bank Dunia dan ADB.

Di tempat yang sama, staff Deputi Politik Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), Alif Kamal, menyatakan bahwa pertemuan APEC hanya akan menjadi sarana bagi negeri-negeri imperialis untuk mendiktekan kebijakan ekonomi yang selaras dengan kepentingannya.

“Selama ini, pertemuan APEC lebih banyak menguntungkan negara-negara kapitalis maju, sementara negara-negara berkembang seperti Indonesia cukup dirugikan,” ungkapnya.

Menurut Alif, sejak dibentuk tahun 1989, APEC hanya didesain oleh negara kaya untuk memaksa negara dunia ketiga membuka pintu ekonominya bagi perdagangan dan investasi. Maklum, negara-negara APEC ini mewakili hampir 60% kekuatan ekonomi dunia.

Dalam konteks itu, ujar Alif, Indonesia sebagai negara dunia ketiga berada dalam posisi dirugikan. “Liberalisasi perdagangan menyebabkan produk-produk kita kalah bersaing dan tergilas. Sektor industri dan pertanian kita hancur berantakan,” ujar Alif.

Ia mencontohkan, liberalisasi di sektor pertanian, ada empat negara eksportir utama produk pertanian, yakni AS, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, yang berkepentingan menyingkirkan segala bentuk proteksi dan penghalang bagi ekspor mereka di dunia ketiga.

Alif menyesalkan langkah pemerintahan SBY yang malah mengorbankan uang rakyat untuk menyelenggarakan sebuah pertemuan internasional yang notabene justru merugikan kepentingan ekonomi nasional.

Dalam konferensi pers yang berlangsung siang tadi, hadir pula sejumlah tokoh dari sejumlah organisasi, seperti Dani Setiawan (KAU), Haris Rusly (Petisi 28), Adhie Massardi (GIB), Hatta Taliwang (IESPH), Erwin Usman (IMES), Beathor Suryadi (Prodem), Effendi Saman (GONAS), Neta S Pane (IPW), Boni Hargen (LPI), dan Wenry Anshory (FAM).

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Waysu

    Di Bali khususnya masyarakat Nusa Dua yang tinggal di Nusa Dua seperti saya pun merasa sangat terganggu dengan kegiatan APEC ini. Dari mulai lalu-lintas menjadi macet sampai penutupan jalan menuju rumah. Alasannya ada tamu negara. Jika dengan adanya tamu negara kami sebagai masyarakat Nusa Dua justru dirugikan lebih baik tamu negara itu jangan diajak ke Bali. Kalau turis masih mending mau bayar, kalau tamu negara kan gratisan dan bikin jalan macet. Thanks-ini sharing..