Bukan Studi Banding Ke Luar Negeri, Tapi Konsultasi Kerakyatan!

Kegiatan Studi Banding DPR kembali menunai protes. Yang terbaru, kunjungan anggota DPR ke Denmark, Turki, dan Brazil. Kunjungan ke Denmark dan Turki untuk studi banding soal Palang Merah. Sedangkan kunjungan anggota DPR ke Brazil untuk mempelajari tata-kelola desa.

Ironisnya, tak jarang agenda studi banding itu diselingi dengan rekreasi. Inilah yang terjadi pada anggota DPR yang sedang melakukan studi banding di Denmark. Mereka tertangkap kamera sedang menikmati keindahan sungai Copenhagen (Copenhagen Channel).

Lebih ironis lagi, tak sedikit agenda plesiran itu menghambur-hamburkan uang rakyat. Catatan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebutkan, alokasi anggaran ke dua negara itu (Denmark dan Turki) mencapai sekitar Rp 1,3 miliar: alokasi anggaran ke Denmark sebesar Rp 666 juta dan alokasi ke Turki sebesar Rp 636 juta.

Catatan Fitra juga menyebutkan, alokasi anggaran untuk studi banding DPR pada tahun 2012 mencapai Rp 140 milyar. Disamping itu, DPR juga mengeluarkan anggaran asuransi perjalanan studi banding 2012 sebesar Rp861.6 juta. Ya, kalau menggunakan hitung-hitungan kasar, anggaran studi banding DPR per-tahun itu setara dengan pembangunan 3000-an gedung sekolah baru.

Selain itu, banyak agenda studi banding DPR keluar negeri itu sangat tidak produktif. Bayangkan, hanya untuk perubahan logo Palang Merah, anggota DPR harus melakukan studi banding ke Denmark dan Turki. Pernah juga anggota DPR studi banding ke Afrika Selatan untuk belajar soal pramuka.

Studi banding juga bukan jaminan bahwa DPR bisa menghasilkan kebijakan politik yang benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. Kita tahu, setiap Negara punya karakteristik masing-masing. Artinya, tidak serta merta praktek kebijakan di Negara lain bisa cocok atau relevan dengan konteks masyarakat Indonesia.

Orang bijak mengatakan, kenalilah bangsamu sebelum kau berfikir untuk mengubah keadaannya. Artinya, ada baiknya studi banding itu diganti dengan agenda turun ke bawah (turba) ke tengah-tengah rakyat. Dengan begitu, DPR bisa melakukan riset dan sekaligus mengumpulkan bahan pelajaran mengenai kondisi rakyat.

Ada bagusnya DPR lebih banyak berkomunikasi dengan rakyat, mendengar keluhan-keluhan mereka, dan memahami secara langsung apa yang menjadi kebutuhan mendesak massa rakyat. Tak ada gunanya studi banding jauh-jauh jika hal tersebut tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.

Soal penting lainnya adalah keberpihakan politik. Tak ada gunanya studi banding jauh-jauh, bahkan sekalipun mendapat pelajaran terbaik, jikalau DPR sendiri tidak punya keberpihakan politik terhadap rakyat. Maklum, sampai sekarang ini DPR nyaris tak mengasilkan satupun produk legislasi yang berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, banyak produk legislasi DPR justru merugikan kepentingan rakyat. Lihat saja beberapa UU yang dianggap berbau neoliberal: UU nomor 22 tahun 2011 tentang migas, UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, UU nomor 25 tahun 2007 tentang PMA, dan UU nomor 7 tahun 2004 tentang SDA, UU No.18/2004 tentang Perkebunan, UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU No.19/2004 tentang Kehutanan, dan masih banyak lagi.

Apalagi terkuak kabar bahwa banyak produk UU itu didanai oleh lembaga asing. USAID (United States Agency for International Development), sebuah lembaga pendanaan dari AS, disebut-sebut banyak mendanai dan mengintervensi pembuatan banyak perundang-undangan di Indonesia.

Bagi kami, yang mendesak diubah adalah paradigm penyusunan legislasi. Saat ini, proses penyusunan legislasi hanya melibatkan segelintir elit. Paling-paling meminta pendapat ahli atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Akan tetapi, massa-rakyat sebagai pemegang kedaulatan tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan berbagai produk legislatif.

Karena itu, kami mengusulkan: ketimbang menghambur-hamburkan uang rakyat hanya untuk studi-banding, ada baiknya DPR membuka ruang bagi rakyat untuk terlibat dalam proses penyusunan atau pembuatan UU. Kami menyebut gagasan ini sebagai bentuk “konsultasi kerakyatan”. Bahkan, DPR bisa menggagas mekanisme referendum untuk mendapatkan persetujuan rakyat atas berlaku dan tidaknya sebuah produk perundang-undangan. Dengan begitu, UU bisa punya kekuatan legitimate karena benar-benar didukung oleh mayoritas rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut