STN NTB: Tiga Hal Yang Merugikan Petani Tembakau

Komite Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nasional (KPW-STN) Nusa Tenggara Barat mengungkapkan tiga hal pokok yang membuat petani tembakau, khususnya di Lombok Timur, mengalami kerugikan.

Yang pertama, rencana pemerintahan SBY-Boediono untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tembakau. Bagi STN, RUU tersebut hanya mengadopsi rezim internasional Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Menurut Ketua STN NTB, Ahmad Rifai, FCTC merupakan sebuah perjanjian internasional yang hendak menyeragamkan aturan dan membatasi produk rokok dan tembakau.

“Perjanjian yang diadopsi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tidaklah murni untuk kesehatan. Belakangan diketahui, ada kepentingan bisnis global yang bermain di belakangnya, yaitu industry farmasi dan perusahaan rokok internasional,” kata Ahmad Rifai, di Lombok, Kamis (1/11/2012).

Selain itu, kata Ahmad Rifai, FCTC ini tidak hanya mengatur kesehatan, tetapi juga masalah tata niaga, seperti pengurangan pasokan, pembatasan industri, standar produk, dan pajak.

Hal kedua yang merugikan petani tembakau adalah perdagangan bebas. Saat ini, ungkap Ahmad Rifai, tembakau impor mulai membanjiri pasar di dalam negeri.

Pada tahun 2011, impor tembakau dan produk tembakau mencapai 91.783 ton, yang terdiri dari tembakau unmanufacturing sebesar 83.107 ton, cigar, cigarilos, cigaretes 313.665 kg, dan tembakau manufacturing lainnya sebesar 8.362 ton.

“Akibat ketundukan pemerintah pada WTO, maka bea masuk impor, termasuk tembakau dan produk turunannya, juga mengalami kenaikan,” tegasnya.

Ketiga, sikap perusahaan di NTB yang tidak menjalankan sepenuhnya Surat Keputusan Gubernur NTB dengan Nomor 521/438/Eko/2012 perihal Pembelian Tembakau Virginia Lombok Oleh Badan Usaha yang ada di Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan temuan STN di Lombok Timur, dalam tiga minggu terakhir ini terjadi penumpukan tembakau siap jual di petani. Sebagian besar tembakau siap jual itu mengumpul di gudang-gudang kecil petani pengoven.

“Setiap petani pengoven memiliki 10 sampai 25 bal tembakau siap jual yang menumpuk di gudang. Di basis STN sendiri ada 2000 bal tembakau siap jual terbuka untuk masyarakat,” tegas Ahmad.

Karena itu, dalam seruan politik, STN mendesak pemprov NTB untuk memeriksa semua perusahaan terkait jumlah pembelian tembakau petani dan Memaksanya untuk membeli tembakau petani sampai habis.

Tidak hanya itu, STN juga mendesak Pemrov NTB untuk menekan Perusahaan yang tidak melakukan pembelian tahun ini. Juga, Memberikan Sangsi pada perusahaan yang telah merugikan petani tembakau mulai dari membeli dengan harga rendah.

Agus Pranata

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut