SRMI: Jokowi-JK Harus Bertanggung Jawab Atas Kekerasan Polisi Di Makassar

Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menuntut Pemerintahan Jokowi-JK untuk bertanggung jawab atas tindakan represif aparat kepolisian di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (27/11) lalu, yang menyebabkan seorang pemuda bernama Muhammad Arif meninggal dunia.

Tuntutan tersebut disuarakan melalui aksi massa di depan Istana Merdeka, Senin (1/12/2014). Mereka menilai, aksi massa menolak kenaikan harga BBM yang berujung bentrok itu tidak bisa dilepaskan dari keputusan Jokowi-JK menaikkan harga BBM.

“Kami sangat kecewa dengan pernyataan Presiden Jokowi, bahwa kematian Arif adalah urusan kepolisian. Jokowi sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan seharusnya bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh institusi kepolisian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak Bangsa Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal SRMI, Iskohar Bara Api.

Menurut Iskohar, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden Jokowi seharusnya bisa mengarahkan institusi kepolisian untuk tidak mengedepankan pendekatan represif dalam menghadapi aksi massa menolak kenaikan harga BBM.

Iskohar juga mengingatkan, kenaikan harga BBM sangat berdampak pada kehidupan rakyat banyak, terutama kenaikan harga kebutuhan pokok dan kenaikan biaya produksi yang berujung pada efisiensi. Karena itu, sangat wajar jika rakyat melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM.

Lebih lanjut, Iskohar menjelaskan, kenaikan harga BBM oleh pemerintahan Jokowi-JK telah membentangkan karpet merah bagi ekspansi SPBU asing di Indonesia.

“Saat ini saja, setelah naiknya harga BBM, pengguna kendaraan bermotor lebih memilih mengisi bahan bakar di SPBU asing seperti Shell (Super Extra), Petronas (Primax 95), dan Total E&P (Performance 95),” terangnya.

Kenyataan di atas, lanjut Iskohar, membuktikan bahwa kenaikan harga BBM merupakan bagian dari agenda pihak asing untuk mendorong liberalisasi sektor hilir migas Indonesia. Dengan begitu, kata dia, korporasi asing bisa punya andil lebih besar dalam bisnis BBM di Indonesia.

Untuk diketahui, aksi massa yang digelar oleh SRMI di depan Istana Merdeka ini juga mendapat dukungan dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Serikat Tani Nasional (STN), dan Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI).

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut