SRMI Banyumas: Distribusi Jamkesmas Banyak Bermasalah

Jamkesmas

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) masih dianggap bermasalah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Banyak rakyat miskin di Banyumas belum bisa mengakses program tersebut.

“Pembagian kartu Jamkesmas, yang dilakukan Desember 2012 lalu, tidak banyak diketahui oleh warga. Bahkan, ada warga yang mengaku tidak terdata dalam program Jamkesmas yang baru ini,” kata Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Banyumas, Fitria Chieka.

Menurut Fitria, pihaknya sudah menghimpun sejumlah fakta mengenai kacau-balaunya program Jamkesmas di lapangan, seperti banyak orang miskin yang tidak terdata, banyak PNS dan pensiunan PNS menerima Jamkesmas, dan lain-lain.

Ironisnya, kata Fitria, banyak pengguna Jamkesmas masih ditolak oleh rumah sakit. Alasannya, program Jamkesmas yang baru akan berlaku dua bulan lagi. “Pasien terpaksa pulang dan bertahan dalam kondisi yang cukup kritis,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Banyumas mengajukan 500.000 KK untuk program Jamkesmas di nasional, tetapi yang disetujui hanya 239.000 KK. Dengan demikian, ada 261.000 KK yang tidak jelas nasibnya.

Padahal, kata Fitria, ada sekitar 80% rakyat Banyumas yang dikategorikan rentan terhadap kemiskinan. “Sebagai negara yang punya kekayaan alam yang melimpah, persoalan kesehatan rakyat mestinya sudah ditanggung negara dan gratis,” tegas Fitria.

Tak hanya itu, ungkap Fitria, program kesehatan rakyat di Kabupaten Banyumas juga terancam oleh pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). “Adanya kewajiban membayar premi 2% tentu sangat menyulitkan rakyat,” ujar Fitria.

Sudah begitu, ujar dia, sejumlah RSUD di Banyumas sudah berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Pasca perubahan itu, terjadi kenaikan tarif layanan sebesar 300%.

Terkait persoalan ini, SRMI Banyumas menggalang sejumlah organisasi untuk membuat petisi, seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD), Toto Dirgantoro Foundation, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Lembaga Independen Banyumas (LIBAS), dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).

Andi Nursal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • ia ni bener2 kacau pemerintahnya, desaku aja di kemranjn ngga ada yang namanya sosialisasi tentang JAMKESMAS, aku penasaran makannya nyari di internet eh malah2 tau2 udah kartu jamkesmas udah dibagi desember tahun lalu,, KECEWA BERAT SAMA PEMERINTAH DAERAH, kalo PNS aja yang duittnya udah jelas ngalir tiap bulan kalo mau buat askes gampangnya minta ampun, giliran masyarakat biasa yang bukan PNS mau sehat aja dipersulit.

    KALO PEMERINTAH NGURUS DAERAH KECIL AJA GA BISA, GMANA NGURUS NEGARA,???? JUAL AJA NI DAERAH SAMA NEGARA LAIN BIAR TERURUS