SPI: Presiden Terpilih Harus Ubah Strategi Pertanian Indonesia

Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai, dalam 10 tahun kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mampu memberi kontribusi berarti terhadap berdaulatnya pangan Indonesia dan meningkatnya kesejahteraan petani kecil.

Hal tersebut tercermin dari peningkatan impor pangan empat kali lipat dari senilai US$ 3,34 miliar pada tahun 2003 menjadi US$ 14,9 miliar pada tahun 2013. Kemudian, terjadi penyusutan luas lahan pertanian sebanyak lima juta hektare lebih, atau menurun sebesar 16,32 % dari 2003 atau selama 10 tahun.

“Hilangnya 500.000 rumah tangga keluarga tani dalam kurun 10 tahun terakhir adalah bukti kongkrit kalau semakin banyak masyarakat pedesaan yang tidak tertarik bertani karena tidak mampu memberikan kesejahteraan baginya dan keluarganya,” kata Ketua Umum SPI, Henry Saragih, di Jakarta, Rabu (13/8/2014).

Situasi tersebut, kata Henry, sangat membahayakan kedaulatan pangan Indonesia karena petani kecil merupakan faktor utama penentu kedaulatan pangan.

“Kalau tidak ada petani, kita mau makan dari mana? Dari perusahaan? Karena berbasis keuntungan, mereka pasti hanya akan memonopoli harga pangan. FAO (Organisasi pangan dunia, red) saja sudah mengakui peran petani kecil dalam memberi makan masyarakat dunia dengan menetapkan tahun 2014 ini sebagai tahun internasional keluarga petani,” tegasnya.

Karena itu, Henry mendesak Presiden terpilih haruslah mengubah strategi pertanian Indonesia. Selain itu, kata dia, Presiden terpilih juga harus berani melakukan pembaruan agraria.

“Dengan menjamin kepemilikan lahan minimal seluas dua hektare kepada 4,5 juta keluarga tani di Indonesia dan memberi jaminan kepastian harga atas hasil produksinya tentu saja akan membuat petani kecil berkecukupan. Dengan ini, SPI optimis negeri kita mampu swasembada pangan,” katanya.

Ia mengungkapkan, saat ini jumlah keluarga tani 26,14 juta, sementara di tahun 2003 masih berjumlah 31,17 juta keluarga. Selain itu, sebagian besar dari para pekerja di sektor pertanian hidup di bawah garis kemiskinan.

Merujuk ke data BPS, dominasi rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian berasal dari Jawa Timur sebanyak 4,98 juta rumah tangga, disusul Jawa Tengah 4,29 juta, dan 3,06 juta jiwa di Jawa Barat.

“Laporan BPS terakhir (Maret 2014), tingkat kemiskinan pedesaan sekitar 17 juta jiwa atau hampir 50% dari jumlah petani yang ada di Indonesia, 31,70 juta jiwa,” tutur Henry.

Ia juga menjelaskan, tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian cukup besar, yakni sekitar 34,6 persen atau 38,07 juta orang dari total basis angkatan kerja di Indonesia. Kemudian, kontribusi sektor pertanian ke Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 14,43 persen di kuartal II 2014.

Dia juga menggarisbawahi dua buah Undang-Undang (UU) yang lahir di akhir masa pemerintahan SBY, yakni UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) dan revisi UU Pangan yang menjadi kabar gembira bagi petani kecil.

Ia berharap, kedua UU ini bisa dijadikan presiden terpilih untuk menegakkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil dan masyarakat pedesaan.

“Meski masih jauh dari sempurna dan masih butuh perbaikan, kedua UU yang murni lahir dari kerja keras SPI dan lembaga lainnya ini menjadi secercah harapan berubahnya nasib petani kecil di Indonesia ke arah yang lebih baik. UU Perlintan misalnya menyebutkan kalau 1 KK petani kecil berhak atas dua hektar lahan sebagai alat produksinya,” sebutnya.

Henry juga menggarisbawahi tentang birokrasi pemerintahan yang juga menjadi salah satu penyebab mandeknya usaha pemberdayaan petani kecil.

“Selama ini program-program pemerintah juga ada yang bagus, tapi birokrasinya berbelit-belit, juga sering salah sasaran, sehingga petani kecil yang memang membutuhkan masih sering terabaikan. Ini harus diperbaiki, ” tambahnya.

Hadiedi Prasaja, Departemen Komunikasi Nasional– Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut