Solidaritas Rakyat Peduli Guriola Sabu Raijua Tolak Pembangunan Embung Besar

Sedikitnya 50-an warga dan aktivis yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Peduli Guriola Sabu Raijua menggelar aksi massa menolak pembangunan Embung Besar Guriola di desa Rainyale, Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (7/7/2014).

Dalam aksinya, massa aksi menilai proyek pembangunan embung besar tersebut sangat merugikan warga setempat, terutama warga di desa Guriola.

Massa aksinya memulai aksinya dari depan depan Kampus Universitas Nusa Cendana (Undana) lama, lalu berjalan kaki menuju kantor DPRD NTT. Di tengah jalan, massa aksi sempat singgah untuk menggelar mimbar bebas di depan Pasar Kasih Naikoten I Kupang guna meminta dukungan warga terkait penolakan proyek pembangunan Embung Besar tersebut.

Selain menggelar mimbas bebas, massa aksi juga menggelar aksi teatrikal yang menceritakan berbagai proses intimidasi yang dilakukan oleh aparat Pemkab Sabu Raijua, terutama aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terhadap warga pemilik lahan di desa Guriola.

Ferdinan Bara Mata, salah seorang warga desa Goriola, menganggap proyek pembangunan Embung tersebut akan merusak sumber penghidupan warga setempat.

Sebab, menurut dia, proyek pembangunan embung yang sudah bermula sejak Maret 2014 tersebut akan menggusur lahan persawahan dan perkebunan milik warga desa.

“Proyek pembangunan embung itu dilakukan di atas lahan produktif masyarakat. Bukan di lahan yang sudah diserahkan oleh warga pada tahun 1982,” ungkap Ferdinan.

Ia juga menilai, proyek pembangunan tersebut juga terkesan sangat dipaksakan oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. Ia juga menganggap Pemkab Sabu Raijua telah mengingkar komitmen politiknya untuk melindungi hak-hak warga desa terkait kepemilikan lahan pertanian.

Ia juga mengungkapkan, sejak Maret 2014 hingga sekarang ini, Pemkab Sabu Raijua telah melakukan penggusuran dan tindak kekerasan terhadap warga desayang menolak proyek pembangunan tersebut.“Ini adalah bukti dari tindakan pelanggaran Hak asasi Manusia yang dilakukan oleh pemkab Sabu Raijua,” tegasnya.

Sesampainya di kantor DPRD NTT, massa aksi disambut dengan pintu gerbang yang tertutup dan dijaga oleh Sat Pol PP. Alhasil, massa aksi pun sangat kecewa karena hak mereka untuk menyampaikan pendapat dihalang-halangi oleh Satpol PP.

Massa aksi mengancam, jika mereka tidak diberi kesempatan untuk masuk dan berdialog dengan anggota DPRD, mereka akan menggelar aksi pendudukan di kantor wakil rakyat tersebut. Akhirnya, setelah melalui proses negosiasi yang alot, massa aksi pun diperkenankan masuk bertemu anggota DPRD.

Dialog tersebut dipimpin oleh Nelson Matara [wakil ketua DPRD NTT], Gabriel Beri Bina [ketua komisi A DPRD NTT], Andre Koreh [Kadis PU Provinsi NTT], Kasat Pol PP NTT dan sejumlah media massa. Dialog ini diawali dengan penjelasan Nelson Matara, bahwa pihaknya telah bersurat ke Pemkab Sabu Raijua.

Dialog kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan dari massa aksi. Adapun tuntutan dari massa aksi, yaitu: menolak pembangunan embung besar Guriola di desa Raenyale; menuntut Bupati Sabu Raijua segera menyatakan penghentian proses penggusuran lahan milik warga; penghentian intimidasi dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat Satpol PP terhadap warga; ganti rugi terhadap komoditas pangan dan kehutanan yang telah dirusak selama proses penggusuran; dan rekonstruksi lahan pertanian dan investigasi tender proyek pengerjaan embung.

Augustom Ricky Manu, ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) NTT, menjelaskan bahwa kedatangan warga desa Guriola ke kantor DPRD dimaksudkan untuk mencari ‘suaka politik’ atas persoalan mereka. Ia mengatakan, warga desa membawa bukti kepemilikan lahan berupa segel tanah.

Dalam dialog tersebut, Ricky juga meminta Andre Koreh, Kepala Dinas PU NTT, untuk memberikan penjelasan terkait proyek pembangunan Embung tersebut.

Sementara itu, Ferdinan Bara Mata, yang berbicara mewakili warga desa, mengungkapkan bahwa proyek pembangunan tersebut tidak memiliki Analisis mengenai dampak lingkungan [Amdal] dan tidak pernah mendapat persetujuan dari warga setempat.

Ia terang-terangan menyatakan menolak proyek pembangunan Embung tersebut, baik di lahan yang sudah diberikan oleh warga sejak tahun 1982 maupun di lahan produktif yang sudah digusur secara paksa oleh Pemkab Sabu Raijua. Ia juga meminta agar intimidasi yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap warga segera dihentikan.

Andre Koreh dalam penjelasannya mengungkapkan, beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi dalam protek pembangunan Embung, semisal soal pembebasan lahan, haruslah tuntas.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menelpon pihak  Satker Balai Sungai Bali Nusra untuk segera menghentikan proyek pembangunan karena masih ada persoalan terkait lahan milik warga desa.

“Sejak bulan Mei 2014  saya sudah minta untuk dihentikan. Barusan saya menelepon kepala Satker Balai Sungai Bali Nusra agar segera hentikan,” kata Andre

Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) NTT, John Hawula, menyatakan akan berkoordinasi dengan Satpol PP Sabu Raijua untuk mengentikan tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap warga desa Guriola.

Ketua Komisi A DPRD NTT, Gabriel Beri Bina, mengatakan bahwa proyek pembangunan Embung besar tidak boleh menghilangkan hak-hak warga desa. Ia mendesak Satpol PP untuk menghentikan intimidasi terhadap warga desa.

Lebih lanjut, ia juga meminta Kadis PU NTT untuk mengecek kembali ke Balai Wilayah Sungai NTT 2 soal pembangunan proyek tersebut dan sekaligus menyampaikan ke kementrian PU di Jakarta mengenai persoalan di balik proyek tersebut.

Saat itu, salah seorang perwakilan dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Willy Soeharly, menanyakan perihal ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh warga akibat penggusuran paksa oleh Pemkab Sabu Raiju.

Namun, Andre Koreh mengatakan bahwa pihak Dinas PU tidak punya kapasitas untuk mengganti rugi terkait proyek itu. Ia bilang, proyek tersebut tidak berada dalam tanggung jawab Dinas PU, melainkan tanggung jawab Pemkab Sabu Raijua.

Di penghujung dialog tersebut, Andre mengatakan, meskipun pihaknya sudah meminta penghentian proyek itu, namun dirinya tidak punya wewenang untuk menghentikan proyek tersebut.

Pernyataan Andere tersebut kontan membuat warga desa dan aktivis dari Solidaritas Rakyat Peduli Guriola Sabu Raijua sangat kecewa. Mereka mengecam bentuk inkonsistensi dari pernyataan Kepala Dinas PU NTT tersebut.“Ini bukti tidak konsistennya aparat masa kini,” ujar aktivis Solidaritas Rakyat Peduli Guriola Sabu Raijua.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD NTT, Nelson Matara, berjanji akan mengeluarkan surat ke Pemkab Sabu Raijua untuk meminta penghentian proyek pembangunan tersebut. “Besok  (Selasa/ 8 juli 2014) kami  akan bersurat minta Pemkab Sabu Raijua hentikan proyek itu. Warga tidak menolak pembangunan embung tapi tempatnya yang salah,” katanya.

Di pihak lain, Ketua PRD Kota Kupang Wananadi Kabu mengungkapkan bahwa warga desa pemilik lahan merasa ketakutan untuk kembali ke kampung halamannya sendiri karena trauma dengan intimidasi yang dilakukan oleh aparat disana. Untuk itu, Ia meminta pihak DPRD agar segera menindaklanjuti persoalan ini.

Ia juga berharap, berbagai hal yang menjadi kesepakatan dalam dialog tersebut tidak hanya berakhir di kantor DPRD, tetapi segera dilaksanakan sesegera mungkin.

Solidaritas Rakyat Peduli Guriola Sabu Raijua merupakan gabungan dari warga Desa Guriola dan sejumlah organisasi sosial, seperti  IRGSC,SENAT FKIP UKAW, LMND NTT,KSW Kupang, SRMI Kota Kupang, Pemuda SARAI, dan SENAT FISIP UNWIRA.

Ira Sobeukum

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Willy Soeharly

    ia terang-terangan menyatakan menolak proyek pembangunan Embung tersebut,
    baik di lahan yang sudah diberikan oleh warga sejak tahun 1982 maupun
    di lahan produktif yang sudah digusur secara paksa oleh Pemkab Sabu
    Raijua. Ia juga meminta agar intimidasi yang dilakukan oleh aparat
    keamanan terhadap warga segera dihentikan

    sedikit koreksi :
    untuk pembangunan di lahan yang diserahkan tahun 1982 masyarakat setuju. justru penyerahan pemilik lahan 1982 dimaksudkan mendukung pembangunan yang akan berdampak pada peningkatan produktifitas pertanian lahan mereka di area hilir.. terima kasih.