Harga Sebuah ‘Perhelatan’

Sejarah berulang menjadi sebuah ‘tragedi’. Itulah yang menimpa Tim Nasional sepak bola Brazil. Dan tragedi ini sulit terhapus dalam ingatan rakyat Brazil.

Pada tahun 1950, saat menjadi tuan rumah piala dunia, Brazil sejengkal lagi menjadi juara dunia. Waktu itu, di stadion Maracana, Rio De Jeneiro, Brazil menghadapi Uruguay. Mereka hanya butuh hasil seri untuk bisa membawa pulang gelar juara. Ironisnya, dalam pertandingan yang menentukan itu, Brazil justru dilibas oleh Uruguay dengan skor menyakitkan: 1-2. Rakyat Brazil mengenang kejadian itu sebagai “Maracanazo”.

Meskipun sudah 64 tahun berlalu, namun tragedi Maracana belum juga terhapus dari ingatan rakyat Brazil. Karenanya, ketika kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2014 ini, Brazil ingin menghapus kenangan buruk itu. Sayang, keinginan Brazil itu tumpas dilindas tim panser Jerman.

Hari selasa, 8 Juli lalu, di Estadio Mineirao, Belo Horizonte, Brazil mengalami tragedi yang lebih menyakitkan lagi. Tim asuhan Luiz Felipe Scolari ini dilibas oleh Jerman dengan skor telak: 1-7. Inilah kekalahan terburuk dalam sejarah penampilan Brazil di ajang piala dunia. Media lokal Brazil, Globoesporte, menyebut kekalahan ini sebagai “aib dari segala aib”.

Di Brazil, negeri yang dijuluki “Mekah-nya sepak bola” itu, sepak bola sudah menjadi jati diri dan identitas nasional. Artinya, kekalahan bukan hanya soal hilangnya kesempatan mendapat piala atau trofi, tetapi juga soal martabat dan jati diri yang terlibas. Dan butuh waktu yang lama untuk memulihkan itu. Pelatih Chelsea, Maurinho, menyebut kekalahan Brazil ini akan dikenang hingga 50 tahun kedepan.

Namun, kekalahan itu juga menjadi pukulan politik bagi partai berkuasa di Brazil, yakni Partai Buruh. Kekalahan ini tentu menambah amunisi partai oposisi untuk menghantam pemerintahan Partai Buruh yang dipimpin oleh Presiden Dilma Roussef.

Saking telaknya pukulan politik akibat kekalahan ini, Dilma pun harus meminta maaf kepada rakyat Brazil. “Seperti semua rakyat Brazil, saya sangat sedih dengan kekalahan ini. Aku meminta maaf sebesar-besarnya kepada kalian semua, pendukung dan para pemain Brazil,” katanya Dilma melalui akun twitternya.

Terlebih lagi, jauh sebelum perhelatan ini, pemerintahan partai Buruh banyak menuai protes. Pada bulan Juni 2013 lalu, jutaan rakyat Brazil turun ke jalan. Mereka memprotes merebaknya praktik korupsi, layanan publik yang tidak memadai, kebrutalan polisi, dan belanja piala dunia yang membengkak.

Memang, Piala Dunia telah menjadi katalisator meluasnya aksi protes. Sebagai tuan rumah, Brazil harus menggelontorkan 11,5 milyar USD anggarannya. Di sisi lain, rakyat Brazil masih mengeluh dengan belum maksimalnya layanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Sudah begitu, proyek belanja Piala Dunia juga menyingkap banyaknya kasus penyelewengan dana publik. Bayangkan, untuk pembangunan satu stadion, anggarannya bisa membengkak hingga 300%. Itupun disertai dengan pembukaan hutan dan pengrusakan lingkungan.

Tak hanya itu, di 12 kota tempat penyeleggaraan piala dunia, terjadi penggusuran terhadap warga miskin. Semuanya demi fasilitas proyek piala dunia: stadion, perluasan bandara, jalan tol, dan lain sebagainya. Para aktivis pemrotes menyebutkan, sedikitnya 250 ribu orang telah digusur dari rumah mereka karena ajang piala dunia.

Itulah yang membuat rakyat Brazil marah. Bagi mereka, anggaran piala dunia sebesar itu akan lebih bermanfaat bagi rakyat Brazil jika dipakai membangun sekolah, rumah sakit, transportasi publik, dan perumahan baik bagi rakyat.

Sebuah jajak pendapat menyebutkan, sebanyak 55% rakyat Brazil merasa bahwa piala dunia membawa lebih banyak beban ketimbang manfaat bagi rakyat Brazil. Juga tidak sedikit warga Brazil yang mengecam penggunaan kekerasan terhadap aksi protes.

Namun demikian, tidak tepat untuk menuding pemerintah partai buruh Brazil lebih menomorsatukan piala dunia ketimbang kepentingan rakyatnya. Sebab, pemerintahan partai buruh yang sudah tiga periode itu juga membawa banyak sekali kemajuan.

Brazil punya cerita panjang di bawah penindasan. Hampir 500-an tahun negeri itu diperintah secara bergantian oleh kolonialisme asing, kediktatoran militer dan oligarki pro-barat. Di tahun 1960-an dan 1970-an, Brazil diperintah kediktatoran militer. Selepas dari mulut kediktatoran, Brazil jatuh ke bawah rezim pro-neoliberal.

Hingga, pada tahun 2002, seorang pekerja metal terpilih sebagai Presiden Brazil. Dia adalah Luiz Inácio Lula da Silva. Ia adalah salah satu pendiri Partai Buruh (PT) pada tahun 1980. Namun, perjuangan PT tidaklah gampang. Mereka harus memanjat kekuasaan dengan sabar dari lokal hingga nasional. Lula sendiri empat kali maju sebagai capres. Tiga kali yang pertama dia gagal. Barulah pada pencalonan yang keempat kalinya dia berhasil.

Begitu berkuasa, Lula membalikkan kebaikan neoliberal para pendahulunya. Melalui dua program kerakyatan andalannya, yakni ‘Bolsa Familia’ (bantuan keluarga) atau ‘Brasil Sem Miséria’ (Brasil tanpa kemiskinan), kualitas hidup warga Brazil yang berpendapatan rendah langsung naik. Ia juga menaikkan upah minimum 150%.

Selain itu, menurut Institute for Applied Economic Research, sebanyak 26 juta orang miskin Brasil berhasil dibebaskan dari kemiskinan hanya dalam lima tahun. Dalam tiga tahun pertama, pemerintahan Partai Buruh berhasil menciptakan 3 juta lapangan pekerjaan. Brazil juga lolos dari hantaman krisis finansial di tahun 2008.

Namun demikian, pemerintah Lula bukan tanpa rintangan. Ketika terpilih di tahun 2002, Lula datang dengan koalisi yang sangat lebar, termasuk kekuatan konservatif di dalamnya. Sudah begitu, partai-nya Lula, yakni Partai Buruh (PT), bukan kekuatan mayoritas di Kongres. Dan, meskipun PT berkuasa di sejumlah Kotapraja dan Negara Bagian, tetapi mereka juga minoritas di Dewan-Dewan Kotapraja. Akibatnya, ruang manuver bagi pemerintahan Lula sangatlah terbatas. Ini pula yang menyebabkan Lula dan PT kesulitan untuk menjalankan tranformasi yang radikal.

Sudah begitu, karena amnesti (pengampunan), hampir tak satupun pelaku dan elit politik di era kediktatoran yang dihukum. Partai mereka juga tetap eksis, meski berganti nama: MDB (Movimento Democrático Brasileiro) berganti nama menjadi PMDB (Partido de Movimento Democrático Brasileiro), sedangkan ARENA (Aliança Renovadora Nacional) berganti nama menjadi PFL (Partido de Frente Liberal), lalu berganti lagi menjadi DEM (Demokrat).Partai-partai ini tetap mendominasi kehidupan politik Brazil.

Jadi, protes di Brazil tidak bisa disamakan dengan protes di negeri-negeri tidak demokratis, seperti Tunisia dan Mesir. Juga tidak bisa disamakan dengan negeri-negeri yang sedang dilanda krisis ekonomi, seperti Spanyol dan Yunani.

Protes di Brazil harus dilihat dari dua segi. Pertama, ketika sebagian besar rakyat Brazil mulai keluar dari lingkaran kemiskinan, tuntutan mereka mulai bergeser dari tuntutan kuantitatif (ketersediaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dll) menjadi tuntutan kualitatif (lapangan pekerjaan dengan upah lebih layak, pendidikan yang lebih berkualitas, dan layanan publik yang lebih baik dan modern).

Kedua, proses demokrasi di Brazil sudah memasuki ‘fase pematangan’. Rakyat Brazil tidak puas lagi hanya dengan memilih dalam pemilu empat tahun sekali. Mereka menuntut partisipasi politik secara real dalam penentuan kebijakan politik sehari-hari. Seperti diungkapkan oleh Lula, “mereka (rakyat Brazil) ingin interaksi harian dengan pemerintahan pusat dan lokal, untuk mengambil bagian dalam penentuan kebijakan publik, dan mengajukan pendapat dan usulan-usulan terkait kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.”

Itulah yang terjadi. Sekalipun oposisi berusaha menunggangi aksi protes untuk menyudutkan pemerintah, popularitas Partai Buruh dibanding pesaingnya tetap tinggi.

Pada bulan Oktober mendatang, Brazil akan menggelar Pemilu Presiden. Partai Buruh kembali akan mengusung Dilma Roussef sebagai Calon Presidennya. Sementara pesaingnya adalah Aécio Neves dari Partai Sosial Demokrat Brazil (PSDB); Eduardo Campos, bekas Menteri Sains dan Teknologi di era Lula, dari partai Sosialis Brazil (PSB); dan Marina Silva, seorang aktivis lingkungan.

Jajak pendapat sebelum Piala Dunia menunjukkan, kandidat partai buruh Dilma Roussef unggul 25 point di atas pesaingnya.  Survei terbaru dari Datafolha menunjukkan, Dilma diperkirakan meraih suara 38%. Kendati unggul, tetapi tak cukup untuk menang satu putaran. Sedangkan dua pesaingnya, Neves dan Campos masing-masing 20% dan 9%. Namun, kekalahan Brazil di Piala Dunia bisa sedikit mengubah peta persaingan pemilu presiden. Popularitas Dilma Roussef langsung merosot pasca kekalahan itu.

Di Brazil, sepak bola memang sangat menentukan. Seperti ungkapan seorang warga Brazil yang dikutip CNN: “Jika kami menang, rakyat Brazil akan lupa dengan semua uang yang dibelanjakan.” Namun, karena Brazil kalah, maka isu Piala Dunia akan menjadi bola panas dalam kampanye Pilpres di Brazil.

Ya, pada bulan Oktober nanti kita lihat, apakah kekalahan Brazil di Piala Dunia hanya berakhir sebagai tragedi di lapangan bola ataukah akan menjadi “tragedi politik” bagi partai Buruh?

Raymond Samuel

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut