Soekarno Tidak Setuju Amir Sjarifuddin Dieksekusi Mati

Pada tanggal 29 November 1948, Amir Sjarifuddin dan lima kawannya ditangkap. Saat itu ia sudah berjenggot panjang dan berambut gondrong. Kacamatanya masih bagus. Ia berjalan pincang. Badannya terlihat sangat kurus dan pucat.

Mereka kemudian dibawa ke Kudus dan Solo. Tiba di Solo, Amir dan kawan-kawan diserahkan kepada Kolonel Gatot Subroto. Konon, Gatot Subroto sempat menyuguhi mereka kopi, lalu dibawa ke penjara. Nasution juga sempat bertemu dengan mereka. Saat itu Amir dan kawan-kawan tinggal berpakaian celana dalam dan duduk di lantai.

Tanggal 5 Desember, Amir dan kawan-kawan tiba di Jogjakarta dengan menggunakan kereta api. Mereka ditunggu oleh beribu-ribu orang. Wartawan dibolehkan mewancarai mereka. Namun, Amir hanya terdiam dan membaca Shakespeare. Mereka kemudian dibawa ke benteng Fort Vredeburg. Selama di penjara pun Amir Sjarifuddin menghabiskan hari-harinya dengan membaca.

Namun, pada tanggal 19 Desember 1948, bersamaan dengan serbuan militer ke wilayah Republik, Amir dan kawan-kawannya dieksekusi di desa Ngalihan. Sebelum dieksekusi, Amir dan 10 kawannya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Internasionale. Usai menyanyi, Amir berseru: bersatulah kaum Buruh seluruh dunia! Aku mati untukmu. Tak lama kemudian, mereka dieksekusi atas perintah Kolonel Gatot Subroto.

Eksekusi terhadap Amir Sjarifuddin terkesan tergesa-gesa. Bahkan, tanpa sepengetahuan Soekarno. AM Hanafi dalam AM Hanafi Menggugat mengungkapkan bahwa Soekarno saat itu setuju untuk “mengurus” Amir Sjarifuddin. Artinya, Soekarno menyetujui agar Amir tidak dieksekusi sebagaimana yang terjadi kemudian.

Menurut Hanafi, ketika Amir dan kawan-kawannya ditahan di benteng Fort Vredeburg, Asmara Hadi mememinta tolong kepada AM Hanafie untuk memohon kepada Soekarno agar Amir Sjarifuddin tidak dihukum mati. Saat itu Asmara Hadi sedang di Padokan, di luar kota Yogyakarta, untuk menyelesaikan buku Soekarno, Sarinah.

Dengan air mata berlinang, Asmara Hadi meminta kepada AM Hanafi, “Fi, kalau kau bisa, tolong selamatkan Bung Amir, tolong dia Fi, dia bekas Ketua kita di GERINDO, ex Menteri Pertahanan dan ex Perdana Menteri. Untuk menyelamatkan Bung Amir kau sendiri coba ketemu Bung Karno.”

Asmara Hadi sendiri sebetulnya sangat dekat dengan Soekarno. Dia dianggap anak ideologis Soekarno. Tak hanya itu, ia adalah suami dari Ratna Djoeami, anak angkat dari Soekarno. Namun, pada saat itu, Asmara Hadi sibuk mengurus penyelesaian buku Sarinah.

Singkat cerita, AM Hanadi menyanggupi permintaan Asmara Hadi. Karenanya, di suatu hari sehabis Magrib, Hanafi menemui Soekarno di Istana Jogjakarta. Tanpa berbasa-basi Hanafi langsung menyampaikan maksudnya:  “Saya minta Bung Karno selamatkan Bung Amir, Hadi yang menyuruh saya ketemu Bung.”

Mendengar permintaan Hanafi, Soekarno menanyakan posisi Amir. Hanafi pun langsung menjawab, “Dia ada di depan kita ini, di dalam benteng di depan Istana ini, tadi siang dia dengan kawan-kawannya dibawa oleh sepasukan tentara di dalam truck terbuka ke dalam benteng itu.”

Soekarno menyanggupi permintaan Hanafi. “Baiklah akan saya urus … tapi kau tidak tahu persoalannya,” kata Soekarno. Hanafi langsung menjawab: “Saya tahu soalnya, saya kan bukan pemuda seperti bengkulu dulu, saya sudah Bung angkat jadi letnan kolonel, kan, yang penting selamatkan Amir itu dulu, nanti bisa diurus perkaranya.”

Singkat cerita, Soekarno menyetujui permintaan Asmara Hadi agar Amir Sjarifuddin tidak dihukum mati. Sayang, seperti dituturkan oleh Hanafi, malam itu juga Amir dan 10 kawannya dipindahkan dengan truk militer. Dan proses pemindahan ini tidak diketahui Soekarno. Tak lama kemudian, Amir dieksekusi oleh tentara.

Menurut beberapa sumber, perintah eksekusi terhadap Amir dan 10 kawannya murni inisiatif Kolonel Gatot Subroto, yang saat itu menjabat Gubernur Militer Surakarta. Terkait tindakan Gatot itu, Bung Hatta membenarkannya. Alasannya, sebagai Gubernur Militer saat itu, Gatot punya wewenang untuk melakukan tindakan itu. Apalagi dalam situsi dimulainya serangan militer Belanda.

Harry A Poeze dalam Madiun 1948: PKI Bergerak mengatakan, Hatta berencana agar Amir dan semua pimpinan PKI dibawa kepengadilan. Dan dengan begitu, ada landasan untuk melarang Partai Komunis. Sedangkan George McTurnan Kahin (1995:9) mengungkapkan, bahwa Hatta mengatakan kepadanya bahwa “ia sangat marah karena Amir Sjarifuddin telah ditembak mati tanpa proses pengadilan, dan bertentangan dengan apa yang dikatakannya, yaitu perintahnya agar tentara mengevakuasinya (Amir) dan pemimpin-pemimpin pemberontak lainnya yang telah tertangkap andaikata terjadi serangan Belanda.”

Harry A Poeze mengungkapkan, pada tanggal 18 Desember 1948, sehari sebelum serangan Belandan dan sekaligus proses eksekusi Amir dan kawan-kawan, Kabinet Hatta menggelar sidang yang berlangsung sangat panas. Salah satu agenda sidang itu membahas nasib para pemimpin PKI, termasuk Amir. Dari 12 Menteri yang hadir, 4 orang setuju eksekusi, 4 orang menolak, dan 4 orang abstain. Soekarno, yang mengetahui suasana rapat itu, datang dan kemudian menggunakan hak veto-nya, bahwa Amir Sjarifuddin tidak boleh dihukum mati.

Ini bukan pertama-kalinya Soekarno mau menyelamatkan Amir. Tahun 1943, Amir yang memimpin gerakan bawah-tanah anti-fasis ditangkap oleh militer Jepang. Tahun 1944, ia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer Jepang. Namun, proses pelaksanaan hukuman mati itu berhasil dibatalkan berkat campur tangan Soekarno. “Bebaskan dia (Amir) atau kalau tidak, jangan diharap lagi kerjasama dari saya,” kata Soekarno kepada pemimpin Jepang.

Dalam pidato pembelaannya di Sidang Pengadilan Negeri Jakarta, 24 Februari 1955, yang berjudul “Menggugat Peristiwa Madiun”, DN Aidit melemparkan semua kesalahan terkait eksekusi Amir dan kawan-kawan kepada pemeritahan Hatta-Sukiman-Natsir. Pidato pembelaan itu cenderung menyelamatkan Soekarno dari dosa peristiwa Madiun. Ada dua alasan yang menjadi pegangan Aidit. Pertama, pidato Soekarno bulan November 1948 bahwa “putusan hukuman mati harus oleh pemerintah pusat dan semua hukuman harus melalui proses pengadilan. Kedua, berdasarkan Keputusan Badan Pekerja KNIP, kekuasaan penuh (plein pouvoir) selama 3 bulan yang berikan kepada Presiden Soekarno hanya berlaku hingga tanggal 15 Desember 1948. Dengan demikian, proses eksekusi mati terhadap Amir dan pemimpin PKI lainnya sudah diluar kekuasaan Soekarno.

Orang bisa saja menuding argumentasi Aidit di atas sebagai argumentasi politik, yakni argumentasi yang disusun sedemikian rupa demi tujuan politik organisasinya saat itu, yakni membangun front anti-imperialisme bersama dengan Soekarno. Namun, satu hal yang tidak bisa disangkal, bahwa proses eksekusi mati terhadap Amir dan 10 kawannya adalah diluar keinginan dan keputusan Soekarno. Gatot Subroto dan Hatta-lah yang paling bertanggung-jawab atas peristiwa eksekusi tanpa melalui proses peradilan tersebut.

Rudi Hartonopengurus Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD); Pimred Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Hanny Setiawan

    kesalahan sejarah yang menyedihkan

  • Mustain Romli

    dimana saya bisa mendapatkan buku tentang Amir Syarifudin Harahap, jika berkenan mohon info?