Sidang Putusan Aktifis Ridwan Tawalili, Puluhan GNP 33 Poso Datangi Pengadilan Negeri Poso

Persidangan Ridwan Tawalili di Pengadilan Negeri Poso dengan agenda Putusan, di warnai aksi massa dari Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945, Senin (17/11). Massa yang berjumlah 300-an orang tersebut menuntut agar Ridwan Tawalili yang dikriminalisasi oleh Pemerintah Daerah Touna, dibebaskan.

Aksi dimulai pada pukul 09.00 pagi, dari jalan Tanjung Bulu menuju kantor Pengadilan Negeri Poso. Disepanjang aksinya, massa menggelar orasi-orasi politik sampai sidang Putusan Ridwan Tawalili digelar.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan, Moh. Faizal, meminta kepada pengadilan negeri poso untuk membebaskan Ridwan Tawalili yang merupakan aktifis Serikat Tani Nasional (STN) dan juga kepala desa Betaua Desa Betaua, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Unauna, Sulawesi Tengah, yang dikriminalisasi oleh pemda Touna, yang awalnya melawan kebijakan pemda Touna terkait soal izin pertambangan.

“Bebaskan Kawan Kami Ridwan tawalili sebagai kader STN, karena selama ini dia sebagai pejuang agraria di Touna, mempertahankan desanya akibat Pertambangan Biji besi milik pengusaha asal China PT Ina Touna Mining,” teriak Faizal dalam orasinya.

“Kasus ini berawal dari masalah tambang di tahun 2010, dimana pada saat itu Ridwan bersama para petani melawan kebijakan Bupati Touna yang mengeluarkan IUP ke PT Ina dengan luasan 9000 Ha. di desa Betaua, dan Uekuli. Dan ketika Ridwan terpilih menjadi Kepala Desa Betaua, ia dan para petani semakin massif melakukan perlawanan, sehingga Pemda Touna menggiring kasus perlawanan petani ini dengan sengketa tapal batas antara desa Betaua dan Uekuli sebagai lokasi tambang PT Ina internasional. Dan pada tahun 2014, Ridwan dilaporkan atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)  oleh Pemda touna,” Jelas Moh. Faizal.

Setelah sidang putusan Pengadilan negeri memutuskan dan menyatakan Ridwan Tawalili di putus empat bulan tahanan percobaan, massa aksi kemudian membubarkan diri dan meninggalkan lokasi pengadilan negeri Poso.

Selain menolak kriminalisasi terhadap aktifis, dalam aksinya, massa aksi juga menyatakan sikap untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dinaikkan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

“Kami menolak kenaikan harga BBM, karena daya beli masyarakat lemah, khususnya kota Poso. Masyarakat akan semakin banyak yang akan miskin karena kenaikan BBM, oleh karena itu kami dari massa aksi menuntut pemerintah untuk tidak menaikan BBM,” teriak salah satu peserta aksi dalam orasinya.

Diakhir aksinya, massa aksi menyerukan perlunya persatuan seluruh rakyat Indonesia untuk mengusir penjajahan asing yang mengambil alih kekayaan sumber daya alam Indonesia. “kita bisa menyelamatkan  bangsa kita jika melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negara kita,” sebut massa GNP 33 dalam aksinya.

Gerakan Nasional Pasal 33  UUD 1945 Poso terdiri dari PRD Poso, LMND Poso, STN Poso, STN tojo una-una.

Ican Dzar

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut