Sepakbola Rakyat, PSSI dan Hegemoni FIFA

Andai eksperimen PSSI memasukkan pemain naturalisasi dalam turnamen piala Asia Tenggara 2011 berujung pada kejayaan, bisa jadi ujung nasib PSSI tak seperti hari ini. Suka tidak suka dengan rejim PSSI dibawah Nurdin Halid, mesti diakui bahwa eksperimen “polesan wajah global” Irvan Bachdim dan Christian “el loco” Gonzales dalam Timnas Indonesia, sempat bikin kita merasa punya lagi nasionalisme sepakbola yang lama hilang. Dan andai, Nurdin Halid tak tak bikin gara-gara dengan mencoret Irvan Bachdim dari Timnas U-23, pasti euforia publik tak berbelok menjadi “kudeta” massa terhadap rejim PSSI era Nurdin-Besoes. Masa jaya yang hilang bisa direngkuh kembali, dan Nurdin Halid pun bisa saja menyamai tradisi masa jabatan panjang para petinggi FIFA seperti Joao Havelange (24 tahun) dan Sepp Blatter (12 tahun).

Sikap pongah Nurdin Halid tempo hari tidak dapat disederhanakan sebagai urusan pencoretan Irvan Bachdim cs. dari Timnas U-23 semata. Atau sekedar soal sikap kebakaran jenggot petinggi PSSI terhadap bergulirnya turnamen di luar PSSI, Liga Primer Indonesia (LPI) yang dikendalikan pengusaha Arifin Panigoro.  Bukan pula hanya soal pemelintiran pasal 32 ayat 4 statuta FIFA dan kebohongan PSSI terhadap publik sepakbola. Bahkan bukan sekedar soal sikap pemegang suara mayoritas PSSI saat ini, yang “nge-fans” menjagokan petinggi militer, George Toisuta, dan pengusaha Arifin Panigoro. Tetapi sudah menyangkut sesuatu yang lebih besar, dan tidak pernah diperhitungkan sebelumnya sebagai urusan sepak bola. Yaitu hubungan segitiga antagonis antara kebobrokan PSSI yang sejak era orde baru dijadikan alat politik; memudarnya pamor persepakbolaan nasional yang lekat dengan klem sebagai olah raga rakyat; dan peran FIFA sebagai mesin industri sepakbola dunia yang sangat powerfull dan tak peduli aspirasi publik.

Nurdin Halid sendiri sudah hilang dari pentas sepakbola. Tindakannya yang menyandera emosi publik pada akhirnya menjadi seperti tindakan membuka kotak pandora. Memunculkan perlawanan publik maupun pemerintah, yang pada gilirannya membawa “kematian” karirnya ditangan Presiden FIFA, Sepp Blatter. Tokoh yang sejak awal diklem memberikan dukungan penuh kepada rejim Nurdin Halid.  Meski demikian, FIFA yang mati-matian menjegal George Toisuta-Arifin Panigoro, toh juga gagal menyusupkan “pengurus boneka” dalam Kongres PSSI yang berakhir hari minggu lalu. Kini PSSI dipimpin duet Djohar Arifin-Farid Rahman Mungkinkah keduanya mampu mampu mengubah antagonisme sepakbola nasional? Ini pertanyaan penting di benak publik pencinta sepakbola saat ini.

FIFA: Mesin Industri Sepak Bola

Setelah era globalisasi menggurita,  nyaris tak ada negara yang tak bermimpi untuk bergabung bersama Football International Federation Agencies (FIFA). FIFA kini telah berkembang menjadi organisasi yang sangat bergensi dan kaya, tidak ubahnya Trans National Corporations (TNC;s). Petinggi FIFA pun diperlakukan tak ubahnya pemimpin tiga organisasi yang berkuasa penuh di jagat raya pada pasca Perang Dunia II, yaitu PBB (UNO), Bank Dunia (WB), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Menjadi anggota FIFA adalah kebanggaan tiada tara bagi banyak negara miskin dan berkembang. Dan menjadi Presiden atau Sekretaris Jenderal FIFA adalah kehormatan yang bisa memposisikan siapapun sejajar dengan pentinggi Wold Bank, PBB atau WTO atau chief executive officer (CEO) sebuah TNC’s. Menjadi pesepakbola yang bermain di dalam kompetisi yang dinaungi FIFA adalah alamat uang mengalir terus ke dalam kantong. Ibarat pekerja yang punya majikan kaya dan berpengaruh.

Hegemoni FIFA terhadap persepakbolaan di berbagai belahan dunia dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, FIFA telah menjadikan berbagai putaran kompetisi bergengsi di negara manapun sebagai sumber keuntungan ekonomi. Melalui putaran kompetesi dan raupan keuntungan dari hasil iklan, penjualan tiket, penjualan hak siaran, dan iuran atau setoran dari setiap pertandingan, FIFA membangun diri menjadi institusi ekonomi dengan keuntungan besar. Dalam penyelenggaraan Wold Cup 2010 di Africa misalnya,  FIFA membelanjakan dana Rp 35 triliun untuk membangun empat stadion di Afrika Selatan. Belum termasuk biaya lainnya yang sangat besar.

Dari ajang bergensi di benua miskin ini FIFA mengklem memperoleh keuntungan sekitar Rp. 22 triliun.  Sekitar 60% diantaranya adalah pendapatan dari sponsor, hak tayang, dan sumber lainnya, 30% lainnya dari penjualan hak tayang, dan selebihnya dari penjualan tiket. Bahkan FIFA masih mampu memanjakan setiap pemain dengan bayaran sebesar USD 1.600 per-hari.  Sekjen FIFA, Jerome Valcke kemudian berkelit bahawa pendapatan itu akan diinvestasikan untuk pembangunan sepak bola dunia di negara-negara berkembang. “Jika kami tidak punya uang, sepak bola akan runtuh,” katanya seperti dilansir Independent Online beberapa waktu lalu.

Penghasilan dari World Cup Afrika memang merupakan lonjakan tertinggi dalam sejarah FIFA. Di luar event seperti itu, dari tahun ke tahun FIFA mengalami lonjakan pendapatan. Laporan Komite Audit Internal FIFA menunjukkan, tahun 2009 FIFA meraup pendapatan sebesar 1.059 juta dolar AS (setara dengan Rp 9,8 triliun), masng-masing 650 juta dolar dari penjualan hak siaran TV, 227 juta dolar dari pemasaran tiket, dan 22 juta dolar dari merek lisensi FIFA. Tahun sebelumnya pendapatan FIFA hanya sebesar 957 juta dolar AS. Total pembelanjaan 2009 sebesar 863 dolar, dengan keuntungan bersih sebesar 196 juta atau setara Rp 181,3 miliar . Pada tahun yang sama nilai modal atau ekuitas FIFA pun sudah mencapai sebesar  1,061 juta dolar AS (FIFA Financial Report 2009).

Dalam putaran sejarah FIFA, kekuatan ekonomi FIFA ditopang oleh berbagai perusahaan raksasa seperti Adidas, Coca-cola, Sonny, Emirates, Hyundai-KIA Motors, Visa, dan perusahaan besar lainnya seperti Nike, JVC, MasterCart, Kodak, dan Philips. Belum lagi melalui penjualan hak siaran TV yang dikendalikan secara sentralistik oleh manajemen FIFA. Untuk mengukuhkan hegemoni dan kontrol atas sumberdaya ekonomi sepak bola dunia, FIFA menggunakan berbagai perangkat aturan seperti sponsorship guidelines dan media guidelines, selain statuta dan electoral code yang mengatur tatanan organisasi dan keaanggotaan FIFA.

Pencapaian FIFA saat ini menunjukkan dengan jelas apa yang disebut kolumnis jurnal sosialis, Steve Jones (2005), sebagai penguatan orientasi pada uang dan bukan pada cita-cita  murni keolahragaan. Uang menjadi nomor satu, dan sepakbola nomor dua. Bahkan setiap bentuk pencapaian teknis dan seni olahbola ala Brazil sekalipun atau sepak bola indah versi FC Barcelona, tak pernah ada artinya tanpa linsensi dan campur tangan manajemen FIFA.

Untuk mempertahankan hegemoni atas seluruh sistem persepakbolaan dunia kedepan, FIFA pun telah menentukan negara yang berhak menjadi penyelenggara dua piala setelah Brazil (2014), yaitu Rusia (2018) dan Qatar (2022). Mengapa Rusia dan Qatar bisa mengalahkan peminat lainnya seperti Inggris dan Amerika Serikat? Tidak lain adalah pertimbangan geopolitik. Rusia adalah negara oligarki yang sangat kuat dan memiliki Roman Abramovich, seorang pengusaha yang berhasil mengumpulkan kekayaan dari pengelolaan minyak dan aluminium melalui proses privatisasi aset negara yang buruk di Rusia. Abramovic tidak hanya memiliki club Chelsia dan mampu mengendalikan persepakbolaan Inggris saat ini, tetapi juga memiliki pengaruh yang sangat kuat dikalangan internal FIFA.

Sedangkan Qatar, adalah negara kaya yang memiliki beragam aset profolio di dunia. Selama krisis keuangan global  —  atau saat AS dan sekutunya limbung karena krisis ekonomi global — Qatar bahkan mampu memercikkan dana sekitar USD 30 miliar untuk membantu bank-bank di negara barat yang sedang sekarat (TIME, 3 Desember 2010). Karenanya tidak mengherankan apabila Inggris yang mengklem diri sebagai “nenek-moyang” sepak bola atau Amerika Serikat yang mengklem sebagai adidaya yang telah menyiapkan berbagai fasilitas sepakbola kelas dunia, harus kalah suara. Juga tidak mengagetkan apabila belakangan Inggris sangat getol mempersoalkan dua eksekutif FIFA yang diketahui menerima suap untuk memenangkan Qatar.

FIFA Tak Peduli Demokrasi dan Eksploitasi

Bentuk hegemoni FIFA yang kedua adalah kemampuan FIFA mendikte organisasi sepak bola, bahkan pemerintahan di manapun yang punya minat pada industri bola. Tidak ada yang boleh dilakukan diluar statuta dan mekanisme kerja FIFA. Untuk dan atas nama kompetisi sepakbola, FIFA bahkan bisa menutup mata terhadap berbagai situasi kemiskinan, situasi tidak demokratis, dan eksploitasi manusia yang terkait dengan even besar sepakbola seperti piala dunia, piala Eropa, piala Asia, dan piala Amerika. Karenanya dalam kasus Nurdin Halid, FIFA tak peduli bahwa statunya melarang mantan narapidana menjadi pengurus sepakbola. Nurdin di-back-up karena Nurdin mampu mengikuti kemauan FIFa untuk mengubah persepakbolaan di Indonesia menjadi sesuai setting FIFA.

Belum lepas dari ingatan kita bagaimana FIFA bisa mendikte pemerintah Afrika Selatan untuk menggusur bahkan mengisolasi kaum miskin agar tidak mendekati berbagai stadion selama perhelatan akbar World Cup. Di Johannesburg,  para pedagang kecil ditangkap dekat Soccer City dengan alasan tidak memiliki ijin atau menempati area untuk pedagang yang ditunjuk agen FIFA. Polisi pun sempat melakukan penyelidikan terhadap sekitar 50.000 insiden pelanggaran hak cipta FIFA atas semua terminilogi yang berkaitan dengan World Cup bahkan atas penggunaan nama “Durban 2010” pada barang dagangan dan merchandising.

Patrick Bond, Direktur sebuah organisasi masyarakat sipil untuk World Cup Watch and Anti-xenophobia Project (2010, at http://www.ukzn.ac.za/ccs) menyebutkan banyak kehancuran yang dialami masyarakat miskin selama World Cup. Kehebatan even tersebut tidaklah mampu membangkitkan harga diri dan nasionalisme masyarakat miskin di Afrika Selatan. Toh FIFA masih bisa membawa pulang keuntungan USD 3, 200 juta dengan cara tidak membayar pajak; mengabaikan kontrol devisa; mengkomersialkan semua aspek dari permainan; dan memonopoli hak cipta ata kata-kata “Piala Dunia”; dan memasang harga tinggi untuk segalanya di Afrika Selatan. Tragisnya FIFA menetapkan “zona pengecualian” dan pesyaratan akreditasi yang sulit dipenuhi dengan tujuan meredam wartawan. Sehingga pada gilirannya menginjak-injak kebebasan berekspresi dan menutup akses publik terhadap pemberitaan secara berimbang dan komprehensif tentang World Cup.

Ketidakpedulian FIFA pada berbagai hal diluar uang sudah mendapat protes keras sejak piala dunia 2002.  Penyelidikan Global March (Bruce Boon: In Defence of Marxism, 2002) mengungkapkan bahwa bola dengan logo Piala Dunia FIFA 2002 dibuat oleh para pekerja anak di India dan beberapa negara miskin.  Mereka bekerja sampai 14 jam sehari dalam kondisi menyedihkan. Banyak menderita masalah penglihatan karena bekerja intensif di kamar gelap selama berjam-jam. Namun mereka hanya menerima upah antara 10 dan 20 rupee untuk setiap bola. Padahal pada situs resmi FIFA setiap bola dijual dengan harga USD 91.

Kalangan serikat buruh militan di Korea pun juga pernah ikut berdemo dalam suatu “aksi bersama melawan TNC Sponsor Piala Dunia 2002 yang mengeksploitasi buruh Anak dan Dewasa”. Sedangkan pada Piala Dunia 2004 dan Piala Eropa 2006, sejumlah aktivis dan buruh dari Indonesia juga melakukan berbagi aksi di seputaran arena. Aksi-aksi ini berkaitan dengan penggunaan sepatu Nike yang diproduksi di Indonesia dengan cara-cara yang mengeksploitasi buruh. Buruh di Indonesia dan beberapa negara miskin seperti Vietnam misalnya, hanya menerima upah 0,50 euro satu sepatu, sementara sebuah sepatu Nike di pasaran Eropa dan Amerika — yang juga digunakan di piala dunia — dijual dengan harga 100 Euro per-sepatu (Junya Lek Yimprasert, Thai Labour Campaign IGTN-Asia, 2008).

FIFA sendiri sejak 2002 sudah mengubah taktik dengan mendedikasikan Piala Dunia FIFA 2002 untuk anak-anak dunia. Sejumlah anak-anak dari berbagai latar belakang ras dilibatkan mendampingi pemain saat memasuki lapangan pertandingan. UNICEF pun untuk pertama memberikan pidato yang berkaitan dengan pentingnya memberi perhatian terhadap nasib anak-anak. Belakangan Club FC Barcelona pun juga menggunakan logo UNICEF untuk memberi wajah humanis terhadap pencapaian klub Catalan ini. Namun taktik pemasaran seperti ini tentu saja tidak bisa menutupi keterlibatan FIFA dalam praktek eksploitasi anak-anak dalam produksi peralatan sepakbola yang dipakai di piala dunia maupun pada even setingkat benua atau even regional lainnya.

Selain itu, sejarah FIFA sarat dengan ketidakpedulian terhadap kemelut ekonomi dan politik di berbagai wilayah persepakbolaan FIFA. FIFA selalu berkelit bahwa mereka tidak mengurus hal seperti itu. Belum lepas dari ingatan kita bagaimana dalam piala dunia 1978 di Argentina, FIFA telah memerankan kepentingan barat untuk menghabisi para pejaung gerakan anti kapitalisme di Argentina. Di negara yang menganggap bola seperti sebagai “perlehatan suci” ini, gegap-gempita piala dunia telah memberikan legitimasi kepada junta militer untuk membangun kesatuan nasional diatas puing-puing perjuangan kelas. Kolumnis Ted Sprague (WSWS, Juli 2010) bahkan menyebut piala dunia 1978 adalah suatu berkah dan dukungan untuk para jenderal yang berkuasa saat itu.

Ted Spraque mengilustrasikan bagaimana para tahanan yang disiksa junta militer bersorak-sorai bersama para penyiksa mereka saat mendukung tim nasional Argentina dari jeruji penjara. Mereka tahu tapi seakan tak peduli bahwa tim nasional ini adalah timnya junta militer. Ted mengutip pernyataan Claudio Tamburrini, seorang aktivis politik dan mantan pemain sepak bola profesional yang melarikan diri dari salah satu penjara pada Maret 1978. Dalam tulisan yang dipublikasikan Perfil, 12 Juni 1990, Tamburini mengatakan: “Apa daya tarik olahraga yang membuat para tahanan disiksa maupun penyiksa saling berpelukan setelah gol dicetak oleh tim nasional? Selama Piala Dunia 1978, rakyat Argentina – termasuk saya sendiri – menggantikan penilaian politik kritis terhadap situasi negeri ini dengan eforia olahraga.”

Kasus Argentina tentu hanya pengulangan yang hampir mirip dengan kasus piala dunia di Italia 1934 saat junta militer fasis Mussolini berkuasa. Piala dunia adalah proyek nasional untuk mengartikulasikan “keunggulan bangsa Italia”, dan pentingnya semua orang bersatu dan tinggal bersama-sama tanpa membedakan kelas. Dalam even ini Italia membangun infrastruktur piala dunia dengan menggunakan dana sekitar 700 dola AS juta atau 10% dari utang nasional untuk membangun infrastruktur piala dunia.

Matinya Sepak Bola Rakyat

Sejak tahun 90-an, FIFA nyaris telah berhasil mengubah organisasi persepakbolaan di berbagai belahan dunia menjadi gurita besar yang dikendalikan secara sentralistik dari  markas FIFA di Zurich, Swis. Sadar atau tidak sadar, anggota FIFA seperti PSSI tidak hanya mengubah kiblatnya tetapi juga telah meninggalkan akar dan kultur sepak bola populis (rakyat). Di era Nurdin Halid, PSSI lebih menjadi “alat FIFA di Indonesia” ketimbang sebagai organisasi sepak bola yang disemangati minat, emosi dan sentimen “psikologi bola” dari 230 juta lebih rakyat Indonesia.

PSSI sudah mengubah orintasi dirinya menjadi sebuah industri sepakbola. Berbagai klub sepakbola ditranformasi menjadi klub profesional atau semi profesional dengan menggunakan dana-dana APBD. Proses ini nyaris sama persis dengan proses privatisasi BUMN yang dilakukan pemerintah dibawah tekanan Wolrd Bank dan kekuatan ekonomi global lainya. PSSI dibawah Nurdin Halid bahkan mampu mengubah jumlah hak suara (nota bene konfigurasi suara klub) dari 650 suara menjadi 108 suara. Bisa dibayangkan bagaimana ratusan klub yang merepresentasikan hasrat, minat dan kepentingan jutaan rakyat Indonesia dihapuskan begitu saja oleh segelintir pengurus PSSI tanpa peduli pada publik.

Yang terjadi kemudian adalah banyak klub bergantung pada dana APBD. Salah satu klub di Sulawesi Utara bahkan memasukkan sebagian dananya ke pos dana Bagian Pemberdayaan Perempuan. Data Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan total dana APBD yang dikuncurkan untuk memprivatisasi berbagai klub sepakbola mencapai Rp720 miliar. Sekitar Rp 20 miliar digunakan untuk 18 klub yang berlaga di LSI, dan Rp 10 miliar untuk 36 klub yang berbaung dibawah Liga Divisi Utama.

Untuk memenuhi skema turnamen FIFA, klub-klub di tingkat kecamatan dan kampung tidak lagi diurus oleh PSSI. Tak ada lagi kompetisi antar kampung atau kompetisi antar pelajar yang berjalan secara rutin. Pembinaan usia muda pun tak berjalan secara serius. Kompetisi seperti ini hanya akan berjalan kalau ada pengusaha, pejabat atau politisi di daerah yang ingin mengiklankan diri menjelang even politik tertentu.

Privatisasi sepakbola model FIFA gilirannya telah menjadikan klub-klub perserikatan di Indonesia makin berjarak dengan publik sepakbola yang membentuk, meminati dan mendukungnya. Alhasil banyak klub yang tidak ubahnya “kambing yang tidak pernah mampu menjadi sapi”. Sementara konstituen sepakbola pun tidak ubahnya “anak nakal yang kehilangan mainan”, yang pada akhirnya melampiaskan kekecewaan dan rasa kehilangan dalam bentuk kekerasan atau tawuran. Dan, Tim sepakbola Indonesia tidak menjadi lebih baik dari negara yang dulu dikenal sebagai negara gurem sepak bola seperti Jepang, Korea, Arab Saudi, Singapura, Vietnam, dan Malaysia.

Saking bernafsunya menjadi “anak manis” FIFA – seperti halnya pemerintah Indonesia yang dari waktu ke waktu ingin menjadi “good boy” dimata Bank Dunia dan WTO — PSSI maupun pemerintah pun saling bersitegang memperebutkan dukungan FIFA. Menegpora merasa “harus ikut campur” agar Indonesia tidak diberi sanksi oleh FIFA, sementara elit sepakbola menolak campur tangan dengan alasan menghindari sanksi FIFA. Seakan FIFA akan peduli dengan kepentingan nasionalisme sepakbola.

Publik seperti disuguhi sinetron panjang nan dramatik, tetapi epilognya sudah bisa diprediksikan. Pertengkaran pra Kongres seperti menjadi salah satu episode yang akan berujung pada tidak adanya perubahan mendasar dalam tubuh PSSI. FIFA toh tidak jadi mejatuhkan sanksi, walau sayup-sayup terdengar bahwa FIFA sengaja bungkam setelah publik mengetahui persekongkolan pejabat FIFA dengan sejumlah elit PSSI. Baik ketika memuluskan Nurdin Halid untuk jabatan kedua tempo hari maupun saat ingin mendorong Nurdin untuk jabatan ketiga di Kongres Riau atau saat menyusupkan “pengurus boneka” menjelang Kongres Solo.

Apakah Djohar Arifin-Farid Rahman mampu mengubur “sinetron sepakbola” dan menggantinya dengan cerita kebangkitan sepak bola Indonesia? Nampaknya sulit untuk menanam harap yang berlebihan. PSSI sudah terlanjur menjauh dari roh sepak bola rakyat. Sementara FIFA pun sudah terlanjur mencengkeram hingga ke alam bawah sadar penyelenggara sepakbola di Indonesia. FIFA sudah seperti tak ubahnya World Bank atau WTO yang sangat berkuasa terhadap anggotanya. Sementara banyak klub sepakbola tak lagi punya ideologi yang berbasis pada psikologi sepak bola rakyat. Tunduk dan patuh pada FIFA, tidak ubahnya sikap pemerintah terhadap Bank Dunia, WTO dan lembaga ekonomi global lainya. Sejarah yang akan berbicara kemudian.

*) Aktivis dan peminat sepak bola, tinggal di Jakarta.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut