Terkuaknya Kecurangan Pemilu

Akhirnya tabir itu mulai terbuka juga. Bermula dari kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK), lalu dugaan pemenangan kandidat tertentu, dan sekarang mengarah pada terkuaknya kecurangan saat pemilu 2009.

Pemilu 2009 memang punya segudang masalah: penetapan peserta parpol pemilu yang sempat mundur, daftar pemilih tetap (DPT) yang kacau-balau, daerah pemilihan yang selalu berubah-ubah, hingga dugaan penggelembungan suara.

Ribut-ribut mengenai kecurangan pemilu 2009 sebetulnya sudah terjadi sejak awal. Akan tetapi, ribu-ribut itu segera ditutup dengan terjadinya ledakan bom di Marriot dan kasus Antasari Ashar.

Kita tahu, hanya beberapa saat setelah kejadian bom itu, SBY dalam konferensi persnya langsung mengarahkan tuduhan kepada lawan-lawan politiknya. Tudingan itu memang membuat ciut nyali Mega-Prabowo untuk mempersoalkan kecurangan pemilu. Lalu, ketika Antasari Ashar—ketua KPK Saat itu– berusaha mempersoalkan kasus IT KPU, tiba-tiba ia tersandung kasus pembunuhan yang direkayasa.

Sekarang, dengan kasus pemalsuan surat MK oleh Andi Nurpati, kasus kecurangan pemilu 2009 pun tersingkap satu per satu. I Gusti Putu Artha, salah satu anggota KPU, pun angkat bicara tentang berbagai persoalan yang melibatkan Andi Nurpati dan berbagai persoalan di dalam lembaga penyelenggara pemilu.

Oleh karena itu, kita berharap bahwa kerja Panitia Kerja (Panja) mafia pemilu tidak hanya berhenti pada pengungkapan kasus pemalsuan surat MK. Tetapi, lebih penting dari itu, Panja Mafia Pemilu harus menelusuri dan mengungkap fakta-fakta mengenai kecurangan pemilu 2009.

Mengungkap kecurangan pemilu sangatlah penting, setidaknya untuk memperbaiki kualitas berdemokrasi kita. Adalah aneh, dan sekaligus menjijikkan, jika para politisi gembar-gembor tentang kemajuan demokrasi di Indonesia, tetapi kenyataan memperlihatkan adanya kebobrokan dalam pelaksanaan pemilu.

Dan, karena ada dugaaan keterlibatan asing dalam memenangkan satu partai dan kandidat capres-cawapres tertentu, maka penyelidikan panja mafia pemilu juga harus mengarah sampai ke situ. Karena, ini bukan rahasia lagi, bahwa negeri-negeri imperialis sangat berkepentingan untuk mempengaruhi proses perubahan kepemimpinan politik di negeri-negeri dunia ketiga untuk memastikan kepentingannya tetap berjalan.

Partai demokrat juga harus legowo membiarkan kasus ini diusut. Demikian pula dengan pasangan pemenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2009, SBY dan Budiono. Mereka harus bertindak sebagai seorang negarawan penerima mandat rakyat. Jika ternyata proses penentuan mandat rakyat itu dimanipulasi, maka mereka pun seharusnya berani mengundurkan diri. Begitulah mestinya sikap negarawan!

Akan tetapi, jika kasus ini berhenti di tengah jalan, maka pemerintahan yang berjalan sekarang ini akan semakin menderita krisis legitimasi. Bukan tidak mungkin, akumulasi dari berbagai persoalan—kecurangan pemilu,  penjajahan asing, korupsi—akan menghentikan pemerintahan SBY-Budiono di tengah jalan.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • andreas soge

    Hukum alam tidak bisa dilawan sehebat apapun anda oleh karena itu bersiaplah mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan…

  • Lazarus Atamau

    Berpolitik di tanah lapang demokrasi mesti patriot dong! Berkoar tentang politik yang bermartabat tapi perilaku tidak bermartabat. Kasihan ya…