SBY Dan Protokol Anti-Penistaan Agama

Pancasila-retak

Gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Itulah kata-kata bijak yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu guna menyindir mereka yang mengabaikan fakta di depan mata. Ya, di jaman sekarang ini, begitu banyak orang yang bersikap begitu.

Kata-kata bijak itu pantas juga dialamatkan pada Presiden SBY. Pada Sidang ke-67 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (25/9), Presiden SBY menyerukan perlunya protok anti penistaan agama. Protokol ini, katanya, akan berguna untuk mencegah konflik antar umat beragama dan menjaga perdamaian dunia. Bayangkan, betapa mulianya seruan Presiden itu!

Ya, itulah respon SBY terhadap meruaknya aksi-aksi berujung kekerasan terkait kemunculan film berbau penistaan agama, Innocence of Muslim. Film parody tersebut telah memicu kemarahan umat islam dari berbagai belahan dunia. Di Libya, seorang pejabat diplomatik AS menjadi korban akibat aksi protes anti film itu.

Lebih jauh lagi, dalam pidato di hadapan anggota Majelis Umum PBB, SBY juga menyerukan perlunya dunia internasional mempromosikan dialog antar umat beragama, peradaban, dan kebudayaan. Katanya, dialog ini akan menjadi benteng yang bersifat preventif untuk mencegah konflik antar umat beragama.

Ya, anggota Majelis Umum PBB bisa terpukau dengan pidato SBY. Sayangnya, di negeri sendiri, Indonesia, seruan SBY itu akan kehilangan makna. Di dalam negeri, SBY justru seakan lepas tangan dengan berbagai aksi kekerasan yang dipicu oleh provokasi berbau kebencian terhadap keyakinan atau pemeluk agama tertentu.

Kita masih ingat dengan rangkaian aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas dan pemeluk agama tertentu di Indonesia: kekerasan terhadap pemeluk Syiah di Sampang (Madura), kekerasan terhadap pemeluk Ahmadiyah di berbagai tempat, kasus GKI Yasmin di Bogor, kasus gereja Filadelfia di Bekasi, dan lain-lain.

Sekarang kita bertanya: apa yang dilakukan Presiden SBY untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut? Adakah Presiden SBY mendorong dialog seluas-luasnya untuk menyelesaikan berbagai persoalan itu. Adakah tindakan tegas Presiden SBY untuk menghukum para pelaku dan provokator kekerasan? Sebaliknya, seperti dalam kasus pemeluk Syiah di Sampang, Negara justru membujuk warga warga Syiah untuk bersedia direlokasi.

Di Indonesia, kejadian semacam itu tak mesti terjadi. Presiden SBY tak usah capek-capek memperjuangkan sebuah protokol. Kita tahu, bangsa kita sudah punya “Pancasila” dan prinsip “Bhineka Tunggal Ika”. Bung Karno menjelaskan, Pancasila mengakui bahwa bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaklah bertuhan Tuhannya sendiri dengan leluasa. Bung Karno pun dengan tegas, seraya mengulang berkali-kali penegasan ini, bahwa bangsa Indonesia tidak mentolerir adanya “egoisme agama”.

Pancasila, kata Bung Karno, menganjurkan semua pemeluk agama untuk menjalankan agamanya dengan jalan berkeadaban, yaitu hormat-menghormati satu sama lain. Ia juga bilang, setiap pemeluk agama diberi keleluasaan mempropagandakan keyakinannya dengan jalan toleransi. Pendek kata: semua bebas berpropaganda, asalkan dengan cara berkebudayaan!

Ingat, jaminan kebebasan beragama itu dijamin konstitusi: UUD 1945. Disebutkan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Artinya, kemerdekaan beragama bagi rakyat Indonesia merupakan hak dasar/hak azasi yang dijamin oleh konstitusi.

Ketika Presiden SBY berseru-seru penyelesaian konflik agama di dunia internasional, kerukunan beragama justru terancam. Praktek intoleransi, sekalipun berlawanan dengan Pancasila dan UUD 1945, seakan dibiarkan. Ironisnya, Presiden SBY lebih banyak menebar retorika ketimbang tindakan konkret.

Lagi pula, dalam banyak analisa disebutkan, ada keterkaitan antara politik pecah-belah berbau konflik agama itu dengan kepentingan perluasan agenda imperialisme di Indonesia. Kita sudah sangat sadar akan hal ini: politik imperialis akan senantiasa memelihara politik devide et impera!

Dengan demikian, kita menjadi sadar, sikap diam rezim sekarang terhadap berbagai konflik berbau SARA itu, bahkan turut mengompor-ngompori seperti dalam kasus Pilkada DKI Jakarta, adalah bagian dari politik mereka untuk menjaga kepentingan imperialisme di Bumi Indonesia.

Akhirnya, seruan Presiden SBY di Majelis Umum PBB kehilangan makna. Ya, seruan Presiden SBY itu tak ubahnya seruan seseorang di tengah padang pasir!

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Pepi

    betul kita harus menjunjung tinggi kebebasan beragama, dengan agama yg tidak melecehkan agama yang lain…., penulis harus tahu juga kasus ahmadiyah dan syiah adalah agama yg sekaligus melecehkan Islam… apakah kebebasan yg demikian tetap harus dijunjung…?

    harus diakui agama minoritas di Indonesia masih nyaman dibanding Islam yang menjadi minoritas di negara lain… pembantaian Islam di myanmar, kasus di cina dimana umat Islam diharuskan makan disiang hari… dan banyak lagi kasus kasus lain…

  • lg

    Memang minoritas Indonesia masih nyaman dibandingkan di Mesir.tp minoritas Islam di Eropa sangat nyaman sampai banyak pengangguran yg harus dihidupi negara.