SBY Dan Pancasila Sebagai Ideologi “Jalan Ketiga”

Dua puluhan tahun yang lalu, Francis Fukuyama pernah memaklumkan, bahwa sejarah telah berakhir. Dan jalan satu-satunya menuju keselamatan adalah kapitalisme dan demokrasi liberal.

Namun, maklumat ini seketika goyah. Krisis ekonomi mengguncang pusat kapitalisme, yakni Eropa dan AS. Bersamaan dengan proses itu, demokrasi liberal juga digugat. Demokrasi liberal hanya mendaulat dominasi 1% warga terhadap 99% warga.

Kapitalisme liberal patut dikoreksi. Tetapi lawannya, yakni sosialisme, juga bukan tanpa kelemahan. Karena itu, muncul ide untuk mengambil jalan tengah, yaitu sebuah tata-ekonomi yang mengatasi kelemahan kapitalisme dan sosialisme. Itulah yang melahirkan ide “jalan ketiga” (the third way).

Pemikir Inggris Anthony Giddens menjadi nabi jalan ketiga ini. Pemimpin Inggris, Tony Blair, kemudian mendaulat diri sebagai pengikut setia Giddens dan jalan ketiga ini. Dia yakin, inisiatif individu dan kesempatan sosial bagi seluruh warga negara bisa melahirkan kesejahteraan.

Tetapi “the third way”-nya Blair terpelanting juga. Pemerintahan partai buruh di bawah Perdana Menteri Blair tetap mengadopsi neoliberalisme. Pemerintahannya juga terlibat dalam menginvasi Irak. Hugo Chavez, yang semula terpikat dengan retorika “the third way”, menyimpulkan bahwa tidak ada kapitalisme yang berwajah manusiawi.

Teori “jalan ketiga” sudah buntu. Di dunia internasional, terlebih setelah terjadinya krisis struktural di dalam sistem kapitalisme, orang sebetulnya sedang mencari alternatif di luar kapitalisme. Amerika Latin sedang mengibarkan bendera “sosialisme abad-21”.

Tiba-tiba, dalam acara peresmian Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, di Cisarua, Bogor, Selasa (26/2), Presiden SBY bicara lagi tentang ideologi jalan ketiga. Hanya saja, ideologi jalan ketiga versi SBY adalah Pancasila.

Presiden SBY membantah maklumah Francis Fukuyama tentang “berakhirnya era ideologi”. Menurut SBY, ketika ideologi-ideologi besar dunia sudah mulai usang, tetapi Pancasila tetap tidak usang.

“Saya melihat ideologi Pancasila kita berbeda dengan ideologi-ideologi lain yang dikatakan Fukuyama sebagai the end of history,” kata SBY.

SBY melanjutkan, dua ekstrem ideologi dunia, yakni kapitalisme/liberalisme dan sosialisme/komunisme, sudah dikoreksi oleh sejarah. Namun, kata SBY, Indonesia bisa selamat karena tidak menjadi bagian dari dua ideologi besar dunia tersebut.

“Indonesia selamat dari krisis ekonomi global sekarang ini karena sebenarnya kita memilih jalan yang berbeda, tidak masuk pada kutub-kutub ideologi seperti itu tapi kita menemukan jalan dan cara kita sendiri yang sebenarnya berakar, mengalir, dan dijiwai oleh Pancasila dan semua nilai yang terkandung dan dijalankan di negeri ini,” ujar Presiden SBY.

Seakan merujuk Giddens, SBY meletakkan Pancasila sebagai idelogi jalan ketiga. “Justru Pancasila menjadi the third way, oleh karena itu jika ada yang katakan tidak relevan lagi dan dianggap terlalu ideologis, saya melihat ideologi Pancasila kita berbeda dengan ideologi-ideologi lain yang dikatakan Fukuyama,” ujar SBY.

Anggapan bahwa Pancasila idelogi jalan ketiga bukan hal baru. Bung Karno, sang penggali Pancasila, memang pernah berbicara “kelompok ketiga” terkait Pancasila. Bung Karno mengacu pada kesimpulan Bertrand Russel, yang membagi dunia dalam dua kelompok besar, yakni pengikut declaration of independence-­nya Thomas Jefferson dan pengikut Manifesto Komunis-nya Karl Marx.

Dalam konteks itu, kata Bung Karno, bangsa-bangsa Asia dan Afrika tidak mau ikut salah satu dari dua kelompok itu, melainkan hendak mendirikan tanah air sendiri menurut kepribadian masing-masing. Dan bangsa Indonesia sendiri memilih pancasila sebagai pandangan hidupnya.

Artinya, Bung Karno tak bicara soal ideologi jalan ketiga. Ia hanya menganjurkan agar bangsa-bangsa Asia dan Afrika menggagas ideologi yang sesuai dengan karakteristik dan kepribadian masing-masing. Pancasila, misalnya, digali dari bumi dan tradisi historis bangsa Indonesia.

Dalam hal ini, Bung Karno menolak kebiasaan mengimpor ideologi dari luar, khususnya eropa, yang belum tentu cocok dengan kepribadian dan karakteristik bangsa Indonesia. Setiap bangsa harus menyusun  “Weltanschauung” (pandangan hidup) sesuai dengan pijakan buminya dan koheren dengan cita-cita nasionalnya.

Lantas, kalau begitu, apakah pancasila tidak ada persinggungan dengan ideologi lain? Jelas ada. Bung Karno sendiri seorang marxis. Hampir semua pendiri bangsa saat itu, sedikit-banyaknya, dipengaruhi oleh ajaran marxisme. Bahkan, seperti pernah dikatakan Gus Dur, Pancasila dan UUD 1945 sangat dipengaruhi marxisme.

Sebagai seorang marxis, juga sebagai rakyat dari negara jajahan, Bung Karno sangat anti-kapitalisme dan anti-kolonialisme. Dua ajarannya yang terpenting, yakni sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, terang-terangan mau menghapus kapitalisme. Dan kita tahu, seperti dikatakan Bung Karno sendiri, pancasila itu kalau diperas akan menghasilkan tiga dasar (trisila): sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Sidang Paripurna Kabinet Dwikora di Bogor, 6 November 1965, Bung Karno tegas-tegas mengatakan, “Pancasila adalah anti-kapitalisme. Pancasila anti exploitation de I’homme par I’homme. Pancasila adalah anti exploitation de nation par nation. Karena itulah Pancasila kiri.”

Dengan demikian, Pancasila tidak berlawanan dengan sosialisme. Bahkan, Bung Karno tegas mengatakan, pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia, supaya tak tersesat di tengah jalan, menuju cita-cita sosialisme Indonesia. Manifesto politik RI tahun 1959 tegas mengatakan: hari depan Revolusi Indonesia bukanlah menuju ke kapitalisme, dan sama sekali bukan menuju feodalisme. Hari depan revolusi Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur atau sosialisme Indonesia.

Penggunaan istilah “Sosialisme Indonesia” hanyalah penegasan bahwa sosialisme yang diselenggarakan di Indonesia harus sesuai dengan kondisi-kondisi dan kepribadian bangsa Indonesia.

Pertanyaan berikutnya, apakah SBY sudah menjalankan Pancasila? Jelas, tidak sama sekali. SBY telah menghianati pancasila 100%. Tidak percaya? Pertama, SBY membiarkan tindakan intoleransi dan perlakuan diskriminatif terhadap pemeluk agama minoritas di Indonesia. Padahal, Pancasila justru menjamin kemerdekaan beragama.

Kedua, SBY justru mengadopsi kapitalisme, bahkan kapitalisme yang paling liberal—neoliberalisme, yang jelas-jelas tidak sejalan dengan cita-cita Pancasila, yakni kesejahteraan bersama atau keadilan sosial.

Neoliberalisme telah menciptakan kesenjangan dan ketimpangan ekonomi yang sangat parah. Kekayaan nasional sekarang ini makin terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Tahun 2012 lalu Forbes melansir kekayaan para Taipan Indonesia. Dikatakan, harta 40 orang terkaya mencapai Rp 850 Triliun atau setara dengan 10 persen PDB kita.

Perkumpulan Prakarsa menyimpulkan, kekayaan 40 orang itu setara dengan kekayaan 15 juta keluarga atau 60 juta jiwa paling miskin. Sementara kekayaan 43 ribu orang terkaya di Indonesia setara akumulasi kepemilikan 60% penduduk atau 140 juta orang.

Konsentrasi kekayaan itu juga termasuk penguasaan tanah. Indeks Gini kepemilikan tanah juga meningkat tajam: dari 0,50 (1983) menjadi 0,72 (2003). Konsentrasi kepemilikan aset juga meningkat: 0,2 persen penduduk menguasai 56 persen aset di tanah air. Artinya, aset nasional bangsa ini hanya dikangkangi oleh 440 ribu orang.

Bangsa ini makin menjauh dari Pancasila. Proses penyelenggaraan negara juga murtad dari pancasila. Hampir semua kebijakan ekonomi kita didikte dari luar, khususnya oleh tiga setan ( IMF, Bank Dunia, dan WTO). Ada puluhan UU di Indonesia, termasuk UU migas dan UU sektor keuangan, yang merupakan pesanan asing melalui Letter of Intent (LOI). Kita pun makin terpuruk lantaran penyelenggara negara kita menghianati pancasila!

Mahesa Danu, kontributor Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut