RUU Intelijen Membahayakan Demokrasi

Betapa takutnya pemerintahan SBY-Budiono terhadap rakyatnya sendiri ketimbang ancaman musuh dari luar. Meskipun setiap hari mulut SBY berbicara tentang demokrasi, tetapi praktek nyatanya justru memperlihatkan penghapusah hak-hak demokratis massa rakyat.

Dengan menggunakan alasan phobia kebangkitan gerakan rakyat di timur tengah, pemerintah sedang mempersipkan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memantau dua jejaring sosial paling populer, facebook dan twitter. Bahkan, jauh-jauh hari sebelum ini, pemerintah dan DPR sudah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) intelijen.

Sebelum melihat seberapa bahaya RUU ini, ada baiknya kita menelusuri maksud dan tujuannya lebih dahulu. Menurut versi pemerintah, RUU intelijen ini dimaksudkan untuk menangkal bahaya terorisme dan makar. Sekarang ini, meskipun sudah ada densus 88 anti-teror, juga ada TNI dengan komando teritorialnya, semua itu belum dirasa cukup untuk menangkal bahaya terorisme.

Alasan terorisme hanyalah “pemanis”-nya saja, tetapi intinya adalah melawan potensi kebangkitan gerakan rakyat menentang imperialisme. RUU intelijen ini hanya merupakan legitimasi yang diperlukan, supaya terkesan sah dan demokratis, untuk membungkam gerakan rakyat Indonesia.

Alasannya: pertama, RUU ini lahir ditengah menajamnya kontradiksi antara kepentingan imperialisme dan kepentingan bangsa Indonesia. RUU ini akan dipergunakan untuk menangkal setiap aksi-aksi massa atau segala bentuk pergerakan yang mengancam kepentingan asing di Indonesia.

Kedua, RUU ini dilahirkan ditengah meluasnya delegitimasi terhadap pemerintahan SBY-Budiono, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus skandal century, kasus gayus tambunan, dan paling terakhir adalah isu penyalahgunaan kekuasaan yang diungkapkan oleh Wikileaks. Meskipun SBY berhasil merangkul sebagai besar parpol masuk ke barisannya, dan juga menjinakkan parpol oposisi, tetapi keresahan di luar parlemen berpotensi menjadi oposisi luas dan permanen.

Lalu, apa bahayanya RUU intelijen untuk masa depan demokrasi di Indonesia? Di negara manapun, penguatan peran intelijen hanya dimungkinkan dalam situasi perang atau dalam pergolakan. Anehnya, di satu sisi, SBY berjanji memajukan kehidupan demokrasi dan kebebasan, tetapi di sisi lainnya, juga berusaha memperluas peranan intelijen untuk mematai-matai kehidupan rakyat.

Ada beberapa klausul yang sangat berbahaya dalam RUU intelijen ini, antara lain: kewenangan kepada intelijen untuk melakukan penangkapan, kewenangan intelijen untuk melakukan penyadapan, kehendak kuat pemerintah untuk mempertahankan kontrol terhadap intelijen, dan soal sanksi pidana bagi kelalaian membocorkan rahasia intelijen.

Jika intelijen diberi kewenangan untuk menangkap orang, maka apa bedanya dengan penculikan aktivis. Nantinya, berdasarkan kepentingan rejim berkuasa, intelijen bisa menggelar operasi penangkapan aktivis. Ini sama sekali tidak berbeda dengan jaman orde baru, bahkan lebih parah lagi.

Juga melakukan penyadapan, tanpa harus meminta izin pengadilan, akan membuat intelijen bisa mengontrol rakyat sampai kehidupan pribadinya. Kalau sudah begini, kita merasa seperti hidup di tengah negara militer, dimana struktur represif senantiasa mengontrol kehidupan kita.

Juga tidak disebutkan soal kategori pembocoran rahasia intelijen. Jika tidak jelas pengaturan soal rahasia intelijen, maka kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik pun akan dengan mudah dibungkam. Kebebasan pers, yang selama ini menjadi kebanggan demokrasi di Indonesia, juga bakal terancam oleh aturan ini.

Daripada intelijen negara “celingak-celinguk” di facebook dan twitter, atau mematai-matai kehidupan rakyat, ada baiknya intelijen mengawasi perusahaan asing yang merampok sumber daya alam Indonesia, mengawasi kepentingan asing dalam proses pembuatan UU, dan hal-hal yang mengancam kepentingan nasional lainnya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut