RUU Intelijen Membahayakan Demokrasi

Betapa takutnya pemerintahan SBY-Budiono terhadap rakyatnya sendiri ketimbang ancaman musuh dari luar. Meskipun setiap hari mulut SBY berbicara tentang demokrasi, tetapi praktek nyatanya justru memperlihatkan penghapusah hak-hak demokratis massa rakyat.

Dengan menggunakan alasan phobia kebangkitan gerakan rakyat di timur tengah, pemerintah sedang mempersipkan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memantau dua jejaring sosial paling populer, facebook dan twitter. Bahkan, jauh-jauh hari sebelum ini, pemerintah dan DPR sudah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) intelijen.

Sebelum melihat seberapa bahaya RUU ini, ada baiknya kita menelusuri maksud dan tujuannya lebih dahulu. Menurut versi pemerintah, RUU intelijen ini dimaksudkan untuk menangkal bahaya terorisme dan makar. Sekarang ini, meskipun sudah ada densus 88 anti-teror, juga ada TNI dengan komando teritorialnya, semua itu belum dirasa cukup untuk menangkal bahaya terorisme.

Alasan terorisme hanyalah “pemanis”-nya saja, tetapi intinya adalah melawan potensi kebangkitan gerakan rakyat menentang imperialisme. RUU intelijen ini hanya merupakan legitimasi yang diperlukan, supaya terkesan sah dan demokratis, untuk membungkam gerakan rakyat Indonesia.

Alasannya: pertama, RUU ini lahir ditengah menajamnya kontradiksi antara kepentingan imperialisme dan kepentingan bangsa Indonesia. RUU ini akan dipergunakan untuk menangkal setiap aksi-aksi massa atau segala bentuk pergerakan yang mengancam kepentingan asing di Indonesia.

Kedua, RUU ini dilahirkan ditengah meluasnya delegitimasi terhadap pemerintahan SBY-Budiono, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus skandal century, kasus gayus tambunan, dan paling terakhir adalah isu penyalahgunaan kekuasaan yang diungkapkan oleh Wikileaks. Meskipun SBY berhasil merangkul sebagai besar parpol masuk ke barisannya, dan juga menjinakkan parpol oposisi, tetapi keresahan di luar parlemen berpotensi menjadi oposisi luas dan permanen.

Lalu, apa bahayanya RUU intelijen untuk masa depan demokrasi di Indonesia? Di negara manapun, penguatan peran intelijen hanya dimungkinkan dalam situasi perang atau dalam pergolakan. Anehnya, di satu sisi, SBY berjanji memajukan kehidupan demokrasi dan kebebasan, tetapi di sisi lainnya, juga berusaha memperluas peranan intelijen untuk mematai-matai kehidupan rakyat.

Ada beberapa klausul yang sangat berbahaya dalam RUU intelijen ini, antara lain: kewenangan kepada intelijen untuk melakukan penangkapan, kewenangan intelijen untuk melakukan penyadapan, kehendak kuat pemerintah untuk mempertahankan kontrol terhadap intelijen, dan soal sanksi pidana bagi kelalaian membocorkan rahasia intelijen.

Jika intelijen diberi kewenangan untuk menangkap orang, maka apa bedanya dengan penculikan aktivis. Nantinya, berdasarkan kepentingan rejim berkuasa, intelijen bisa menggelar operasi penangkapan aktivis. Ini sama sekali tidak berbeda dengan jaman orde baru, bahkan lebih parah lagi.

Juga melakukan penyadapan, tanpa harus meminta izin pengadilan, akan membuat intelijen bisa mengontrol rakyat sampai kehidupan pribadinya. Kalau sudah begini, kita merasa seperti hidup di tengah negara militer, dimana struktur represif senantiasa mengontrol kehidupan kita.

Juga tidak disebutkan soal kategori pembocoran rahasia intelijen. Jika tidak jelas pengaturan soal rahasia intelijen, maka kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik pun akan dengan mudah dibungkam. Kebebasan pers, yang selama ini menjadi kebanggan demokrasi di Indonesia, juga bakal terancam oleh aturan ini.

Daripada intelijen negara “celingak-celinguk” di facebook dan twitter, atau mematai-matai kehidupan rakyat, ada baiknya intelijen mengawasi perusahaan asing yang merampok sumber daya alam Indonesia, mengawasi kepentingan asing dalam proses pembuatan UU, dan hal-hal yang mengancam kepentingan nasional lainnya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • andi

    dalam kondisi “smooth” usulan apapun yang berkaitan dengan pemberdayaan fungsi intelijen selalu dilihat dalam konteks traumatik masa lalu..

    dalam kondisi ‘cathastrope’ seperti ledakan bom bali dan bom marriot..intelijen di hujat dengan mengatakan bahwa “early warning system’ tidak berjalan..

    upaya yang dilakukan oleh DPR perlu mendapat apresiasi karena merasa Republik ini perlu dijaga melalui penguatan fungsi intelijen sebagai organisasi dan sebagai kegiatan.

    apa kita mau negara yang kita sayangi ini setiap hari di goyang (ledakan bom atau isu bom) dan adu domba diantara anak bangsa ??

    semoga semua dapat bersikap bijak dalam melihat suatu perubahan..

  • Tatang

    yang harus diperkuat adalah kekuatan rakyatnya, sah2 saja2 jika intelijen diperkuat, namun penguatannya haru mengacu pada perlindungan SDA dari rampasan Imperialis, smoga kita lebih bijak juga memandang SDA indonesia yang lebih banyak dikuasasi asing…

  • jika presiden dari militer maka presiden akan menggunakan naluri militernya dalam memerintah negara..
    sebaiknya militer dibatasi hanya sebatas sebagai “alat negara” saja dan bukan pada level pemimpin rakyat (militer hidupnya sudah digaji oleh rakyat), dan sudah terbukti militer tidak mampu memegang tampuk pimpinan negara ini.
    ..semoga pesan ini dibaca oleh intelijen..

  • rangga

    sebuah undang – undang adalah peraturan yg harus dipatuhi, dgn adanya UU ini kerjaan intelijen menjadi jelas, ada aturan yg jd koridor pelaksanaannya. karena peraturan yg jelas memudahkan setiap pekerjaan yg dijalanai. pd hakekatnya UU/peraturan banyak untungnya kalo dipatuhi, baik UU lalin maupun UU lainnya. knp kita harus takut terhadap UU ini, kalo tidak berbuat salah atau mencintai negeri ini.

  • Sholeh nganga

    sepertinya orang2 yang berpikiran sempit, antipati sama pemerintah dan phobia trauma masa lalu jaman orde baru yang selalu kontra sama niat baik apapun dari pemerintah. Sebagai rakyat yang ingin keamanannya dijamin negara seharusnya patuh terhadap aturan dan perundangan yang berlaku selama pemerintah gak otoriter dan semena-mena thdp rakyatnya. Kayanya RUU ini dah lebih dari 5 tahun digodok tapi gak kelar2, emang sengaja di bikin begini atau emang nunggu momen yang tepat. Apapun itu RUU intelijen, RUU yang nanti diusulkan yang penting gak merugikan rakyat why not…