“Robohnya Sekolah Kami”

Pada tahun 1950-an, seusai perang fisik melawan kolonialisme, pemerintahan Soekarno segera melakukan pembangunan sekolah besar-besaran. Pada saat itu, jumlah orang yang bisa baca tulis baru berkisar 10%. Namun, sepuluh tahun kemudian, jumlah itu telah meningkat menjadi 80%. Sekolah-sekolah juga sudah bisa ditemui di hampir setiap desa di seluruh Indonesia.

Situasi itu telah berubah sekarang. Setiap hari kita mendengar berita buruk dari dunia pendidikan: bangunan sekolah yang roboh, belajar dalam kondisi buruk, jumlah ruangan terbatas sehingga orang harus menumpuk, dan lain sebagainya.

Data di Kemendiknas menyebutkan, ada 20,9 persen ruang kelas SD yang rusak. Data pada pertengahan 2011 ini, jumlah ruang rusak tersebut setara dengan 187.855 unit dari total ruang SD sebesar 895.761 unit. Sedangkan di SMP, kerusakan ruang belajar juga mencapai 20 persen atau 39.554 unit. Catatan Kemendiknas, jumlah seluruh ruang belajar SMP mencapai 192.029.

Selain itu, sebagian besar sekolah di Indonesia belum memiliki sarana dan fasilitas belajar yang memadai.

Berdasarkan data Depdiknas tahun 2008, baru 32 persen SD memiliki perpustakaan. Ruangan kelas yang rusak ringan dan berat mencapai 42,8 persen. SD yang bersarana multimedia baru 19 persen.

Di tingkat SMP, yang memiliki perpustakaan 63,3 persen. Sekolah yang bersarana multimedia 47,8 persen, sedangkan yang memiliki laboratorium IPA baru 71 persen.

Pada jenjang SMA, keberadaan perpustakaan di SMA negeri mencapai 80 persen, di swasta 60 persen. SMA negeri yang punya laboratorium multimedia 80 persen, swasta 50 persen. Yang punya laboratorium IPA lengkap (Fisika, Biologi, dan Kimia) sudah 80 persen. Kondisi memprihatinkan di SMA swasta, yang punya tiga laboratorium IPA baru 10 persen, dan yang 2 laboratorium IPA 30 persen.

Di SMK, yang memiliki perpustakaan sudah mencapai 90 persen, yang punya laboratorium multimedia 75 persen. Untuk peralatan praktek, baru 45 persen SMK yang memakai sesuai standar sekolah nasional.

Semua kenyataan di atas melahirkan pertanyaan besar: Masih adakah keinginan untuk membangun bangsa?

Sebuah bangsa tidak akan mungkin berkembang tanpa pendidikan. Dan, untuk memajukan pendidikan suatu bangsa itu, tidak mungkin terjadi tanpa dukungan dan sokongan penuh pemerintah.

Di situlah masalahnya: pemerintah Indonesia sudah abai terhadap persoalan pendidikan. Pemerintah Indonesia memang tidak punya komitmen untuk memajukan bangsa, dan karena itu, tidak juga punya komitmen untuk memajukan pendidikan. Kalaupun pemerintah melirik dunia pendidikan, maka itu karena perhitungan bahwa pendidikan adalah komoditi yang layak jual.

Menurut penghitungan Kemendiknas, setidaknya dibutuhkan Rp10,4 Triliun untuk merehabilitasi sekolah-sekolah yang rusak itu. Nilai anggaran sebesar itu mestinya tidak menjadi soal bagi pemerintah.

Tetapi, lagi-lagi persoalannya adalah kemauan dan keberpihakan pemerintah. Pada kenyataannya, pemerintah lebih senang mendandani aparatusnya dengan anggaran Rp180,6 triliun (14,7 persen dari APBN), ketimbang memperbaiki sekolah rusak dan membangun sekolah baru.

Lebih miris lagi: Menteri lebih senang mengiklankan diri atau program kementeriannya di Televisi, Koran, atau Billboard dengan menghabiskan milyaran rupiah. Kenapa anggaran sebesar itu tidak dipergunakan untuk membiayai rehabilitas sekolah.

Kita bisa melihat bagaimana pembangunan mall atau kawasan belanja jauh lebih gencar daripada pembangunan sekolah atau universitas. Atau, bercerminlah pada kasus “SMAN 4 Pematang Siantar”, dimana Pemkot berusaha menggusur sekolah ini dan hendak menggantinya dengan kawasan bisnis.

Inilah nasib pendidikan nasional kita. Menjelang peringatan 66 tahun Kemerdekaan, para penyelenggara tak sedikitpun punya keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa!

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut