Partai Nasional Indonesia (7)

Pembentukan tenaga, pembentukan kekuasaan atau machtsvorming.

Bahwasanya, sebagaimana kaum buruh negeri Belanda berjuang untuk hak pemilihan umum (algemeen kiesrecht) dengan nyanyian:

    “Wathelpen ons gebeden, voor het kiesrecht dient gestreden!”, “Tiada guna meminta sayang, buat hak pilih harus berjuang!”,

Maka kami juga mendengungkan kami punya semboyan:

    “Tiada guna meminta sayang, buat kemerdekaan harus berjuang!”-
    “ Whathelpen ons gebeden, voor de vrijheid dient gestreden!”

Berjuang! Dengan apa berjuang? Dengan pedang? Dengan bedil? Dengan bom? Dengan merusak keamanan umum? Dengan menjalankan kejahatan? Amboi, tidak! Tidak dengan pedang, tidak dengan bedil, tidak dengan bom, tidak dengan melanggar pasal 153 bis atau 169, tidak dengan melintasi batas undang-undang kami berjuang, –kami berjuang ialah dengan “pembentukan tenaga” yang halal, dengan suatu modern georganiseerde machhtsvorming di dalam lingkungan undang-undang, sebagaimana kaum buruh di negeri Belanda berjuang melawan kapitalisme dan “mengambil” kekuasaan politik itu juga tidak memakai cara-cara yang diharamkkan oleh hukum, melainkan juga hanya dengan pembentukan tenaga yang halal belaka. Pembentukan tenaga yang halal, pembentukan kekuasaan di dalam lingkungan undang-undang, itulah yang PNI maksudkan, Tuan-tuan Hakim, dan bukan pembentukan tenaga yang diharamkan oleh undang-undang itu, — bukan pembentukan kekuasaan dengan serdadu-serdadu rahasia, bukan pembentukan kekuasaan ala nihilisme, bukan pula pembentukan kekuasaan yang bermaksud membahayai “keamanan umum”, melanggar pasal 153 bis dan pasal 169 undang-undang hukum pidana.

Jadi buat apa pembentukan kekuasaan! Buat apa machtsvorming! Kami dengar orang bertanya. Machtsvorming, pembentukan kekuasaan, oleh karena soal jajahan adalah soal kekuasaan, soal macht! Pembentukan kekuasaan oleh karena seluruh riwayat dunia mengatakan bahwa perubahan-perubahan besar hanya diadakan oleh kaum yang menang, kalau pertimbangan akan untung rugi menyuruhnya, atau kalau suatu kekuasaan menuntutnya. “Tak pernahlah suatu kelas suka melepaskan hak-haknya dengan kemauan sendiri,” begitulah Marx berkata. Seluruh riwayat dunia adalah riwayat pergerakan-pergerakan kekuasaan ini. Seluruh riwayat dunia, terutama sesudah lahirnya faham demokrasi pada fajar abad ke-19, adalah menunjukkan pembentukan kekuasaan itu; tiap-tiap partai politik, tiap-tiap serikat pekerja, tiap-tiap perkumpulan adalah suatu pembentukan kekuasaan, suatu pembentukan kekuatan. Orang seorang-seorang tidaklah bisa mengembangkan kekuasaan yang besar. Maka manusia seorang-seorang itu lantas berkumpul, menggabungkan diri satu sama lain,– suatu perkumpulan lahirlah ke dunia. Kalau misalnya orang-orang Eropa di sini mengadakan suatu perkumpulan PEB,[1] kalau orang-orang Eropa di sini mendirikan Vaderlandsche Club, kalau sebagian orang Tionghoa membangunkan Chung Hwa Hui, kalau orang-orang Bumiputra berserikat dalam “Wargi Bandung” atau “Tulak Bahla Tawil Oemoer”, maka mereka hanyalah mendirikan badan-badan pembentukan kuasa belaka.

O, memang, pembentukan kekuasaan PEB, pembentukan kekuasaan Vaderlandsche Club, pembentukan kekuasaan “Tulak Bahla Tawil Umur” tidaklah sama sifat tabiatnya dengan pembentukan kekuasaan PNI. Sedang P E B mengejar kepentingan-kepentingan yang sesuai dengan kepentingan imperialisme, sedang Vaderlandsche Club mau meneruskan penjajahan Indonesia itu sampai kiamat, sedang T B T O percaya pula dalam kebahagiaan penjajahan itu, — sedang perkumpulan-perkumpulan itu adalah partai-partai reaksi atau partai-partai konservatif, maka PNI adalahh mengejar kepentingan-kepentingan yang sama sekali bertentangan dengan kepentingan imperialisme, PNI adalah partai perlawanan, partai oposisi. Pembentukan kekuasaan PNI sebagai yang tadi kami katakan, pembentukan kekuasaan PNI adalah timbul dari keyakinan, bahwa soal jajahan adalah soal kekuasaan.  Selama rakyat Indonesia belum menjadi suatu kekuasaan yang mahasentosa, selama rakyat itu masih saja tercerai-berai dengan tiada kerukunan satu sama lain, selama rakyat itu belum bisa mendorongkan semua kemauannya dengan suatu kekuasaan yang teratur dan tersusun,– selama itu maka kaum imperialisme yang mencari untung sendiri itu akan tetaplah memandang kepadanya sebagai seekor kambing yang menurut dan akan terus mengabaikan segala tuntutan-tuntutannya. Sebab tiap-tiap tuntutan rakyat Indonesia adalah merugikan bagi imperialisme; tiap-tiap tuntutan rakyat Indonesia tidaklah akan diturutinya, kalau kaum imperialisme itu tidak terpaksa menurutinya. Tiap-tiap kemenangan rakyat Indonesia atas kaum imperialisme dan pemerintah adallah buah desakan yang rakyat itu lakukan, — tiap-tiap kemenangan rakyat Indonesia itu adalah suatu konsesi yang dipaksakan!

Sosialis  Cramer pada 10 Juni 1925 berkata dalam Tweede kamer:

    “Walaupun diselimuti dengan kata-kata manis, dari sini nyata sekali, bahwa…..kepentingan-kepentingan Belanda, atau lebih benar, kepentingan-kepentingan kapital besar,senantiasa lebih dulu harus dijamin keselamatannya; kepentingan-kepentingan rakyat Hindia baru diperhatikan dalam tingkat kedua, ketiga atau keempat.
    Tuan Ketua!
    Rakyat Hindia tentulah tak urung menarik satu-satunya kesimpulan yang benar, bahwa dari suatu kamer yang disusun seperti sekarang ini, tidak bisa dan tidak usah diharapkan apa-apa dan bahwa mereka, jika hendak mencapai sesuatu harus memperhadapkan kekuasaan dengan kekuasaan. Sebab bukankah seluruh soal matang atau tidak matang untuk ikut memerintah itu, terutama adalah soal kekuasaan?”

“Memperhadapkan kekuasaan dengan kekuasaan”, “macht tegenover macht”, begitulah nasihat Cramer. Meskipun demikian, Cramer bukan bolsjewik Cramer bukan sosialis kiri! Cramer bukan orang yang mau main bedil-bedilan atau bom-boman, bukan orang yang mau “membahayai keamanan umum”, bukan orang yang mau “menyerang” atau “merobohkan” kekuasaan pemerintah. Cramer adalah sosialis yang “kutuq”,  seorang “warga yang tulus”. Anggota partai oposisi SDAP yang tenang itu!

Bahwasanya, pembentukan kekuasaan suatu partai perlawanan tidaklah selamanya harus pembentukan kekuasaan yang melewati batas hukum! Sebagaimana SDAP dengan jalan pembentukan kekuasaan yang halal itu, dari suatu golongan kecil yang dihina-hina dan dimaki-maki bisa menjadi suatu kekuasaan yang ditakuti orang, karena sekarang mempengaruhi orang ratusan ribu; sebagaimana SDAP itu, dengan pergerakan puluhan ribu kaum rakyat, dengan mendirikan serikat-serikat kaum buruh, dengan mengadakan koperasi-koperasi, dengan mengeluarkan berpuluh-puluh surat kabar, bisa mendesak dan memaksa kepada musuhnya mengadakan konsesi-konsesi yang berharga; sebagaimana SDAP atau kaum buruh di Eropa Barat dengan pembentukan kekuasaan yang mahahebat tetapi halal itu, mau mencapai kekuasaan politik dan lantas memberhentikan kapitalisme, — maka PNI dengan jalan pembentukan kekuasaan pula, ingin menjadi kekuasaan yang ditakuti, yang akhirnya bisa menuntun rakyat  Indonesia ke atas “kekuasaan politik juga, — kekuasaan politik kemerdekaan, yang menurut penglihatan kami, adalah syarat yang terpenting untuk memberhentikan imperialisme sama sekali.


[1] P.E.B. (Politiek Economische Bond) adalah satu perkumpulan pengusaha-pengusaha Belanda di Indonesia, yang selalu berusaha mengajukan kepentingan mereka untuk dijadikan kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut