Partai Politik: Badan Perjuangan atau Badan Publik?

Serangan dan hujatan terhadap Partai Politik (Parpol) semakin bertubi-tubi terkait dengan perilaku koruptif sebagian fungsionaris dan atau kader Partai. Bahkan diusulkan Parpol: yang terbukti korup harus dibubarkan sebagaimana Parpol yang terbukti beraliran komunisme atau setidaknya dikenai sanksi tidak boleh menjadi peserta pemilu selama satu periode. Bagaimana membuktikan bahwa sebuah Parpol berlaku korup dan tak sekadar oknum-oknum Parpol saja, beberapa kalangan meletakkan Parpol selayaknya badan publik yang lain bukan sebagai badan perjuangan (politik) sehingga bisa diakses terbuka sumber-sumber keuangannya oleh masyarakat. Akan tetapi penilaian seperti ini tentu melupakan atau mengabaikan peran Parpol  dalam hidup bernegara dan berbangsa. Lebih dari itu adalah kesalahan dalam memandang hakikat Parpol. Memang dalam situasi liberal seperti ini keterbukaan dan transparansi seakan menjadi dewa penyelamat, padahal dari sisi politik hujatan terhadap Parpol juga bisa bermakna depolitisasi sebagaimana kebijakan politik Orde Baru yang ujungnya adalah menjauhkan rakyat dari kesadaran politik dalam artian lain kesadaran terhadap cara bernegara dan berbangsa. Lagi-lagi politik bukanlah untuk rakyat tapi cukup sebagian golongan yang sudah terbiasa memerintah saja .

Dari sejarah berbangsa dan bernegara kita, diketahui bagaimana peran Parpol begitu sentral dalam proses perjuangan kemerdekaan yang merupakan titik tolak dalam perjuangan kemerdekaan dengan cara-cara modern. Tidak perlu dideretkan di sini Badan-Badan Perjuangan yang bernama Parpol itu dalam perjuangan melawan kolonialisme beserta jatuh bangunnya dalam membangunkan rakyat untuk menyadari adanya politik kolonial dan menyatukan rakyat untuk  berjuang bersama. Cukuplah bila kita mau takzim terhadap sejarah perjuangan bangsa, nama-nama  Parpol  itu akan menari sendiri dalam imajinasi dan cita-cita berbangsa dan bernegara kita.

Karena itu meletakkan situasi ekonomi-politik nasional sekarang sebagai sudut pandang dalam menilai perilaku korupsi sebagian warganegara Republik yang dimerdekakan 66 tahun yang lalu itu jauh lebih penting daripada penghujatan terhadap parpol . Dan sebenarnya, hukuman terhadap Parpol  yang koruptif karena dicurigai banyak kadernya yang melakukan korupsi uang Negara, entah untuk dirinya sendiri atau atas nama dan untuk Parpolnya, bila rakyat tak suka tindakan korupsi tersebut tentu atau silahkan saja tidak mendukung parpol tersebut. Dengan begitu Parpol tersebut akan bubar dengan sendirinya karena tak ada rakyat yang mendukung atau ada kekuatiran,  malah rakyat mendukungnya karena kecipratan uang Negara?  Bila itu terjadi tentu merupakan perilaku politik yang aneh walau belum tentu salah secara politik: bukankah hitam putihnya Negara yang berkedaulatan rakyat ditentukan oleh rakyat sendiri atau kita benar-benar percaya bahwa rakyat memang bodoh sehingga bisa dibodohi para politisi busuk dan korup itu yang mengendarai Parpol busuk pula? Jalan lain bila mungkin dan bisa, tentu saja berharap pada ketegasan hukum Negara kita dalam menangani koruptor yang semakin merusak sendi-sendi hidup bernegara dan berbangsa tanpa perlu tebang pilih. Di sini diperlukan keberanian dan kesadaran politik warganegara untuk mengontrol dan memberanikan para petugas hukum yang berwenang. Bila semua jalan sudah buntu, bahwa pemerintahan macet dan tidak bisa dipercaya demikian juga Parpol yang ada saat ini, tentu rakyat punya jalan sendiri sebagaimana air mengalir.  Akan tetapi kemana air mengalir itu sehingga sampai pada tujuan yang pas tentu saja  membutuhkan alat.  Alat untuk rakyat yang bercita-cita dan sedang bergerak mengalir tersebut lagi-lagi tak bisa ditolak adalah badan-badan perjuangan politik dan bukan badan-badan publik yang bercita rasa pelayanan  terhadap warganegara yang memang menjadi haknya.

Politik tentu tak hanya dipahami sebagai  bentuk kekuasaan yang serakah tetapi juga cara untuk mewujudkan cita-cita sosial ekonomi dan bagaimana mengatur masyarakat agar semakin bahagia lahir-batin. Dalam hidup berbangsa dan bernegara kita, cita-cita politik yang umum dikenal adalah bertujuan  mewujudkan masyarakat  adil dan makmur. Tujuan ini jelas dilatar-belakangi oleh ekonomi kolonial yang ratusan tahun tidak mewujudkan masyarakat adil dan makmur tapi justru melakukan diskriminasi terhadap warganegara. Rakyat jelata bumi putera tidak bisa sekolah tapi bumi putera ningrat dan warganegara selain bumi putera justru bisa menikmati badan-badan publik kolonial. Situasi ini mendorong munculnya badan-badan perjuangan politik yang mengusahakan hapusnya politik ekonomi colonial. Setelah kemerdekaan tercapai, perubahan dari sistem ekonomi kolonial ke ekonomi nasional ternyata juga tak gampang dan mulus, banyak rintangan bahkan sistem ekonomi kolonial seakan bisa menemukan jalan kembali sementara  pasal 33 UUD 1945 yang seharusnya menjadi jaminan sistem ekonomi nasional  menuju masyarakat adil dan makmur semakin terabaikan.

Di tengah kegelisahan ini, seorang wakil rakyat dari sebuah Parpol yang menyerukan pembubaran Komisi Pemberantasan korupsi dan pemaafan terhadap koruptor  menuai hujatan dan kecaman dan imbasnya terhadap bentuk organisasi Partai Politik itu sendiri yang seakan di antara hujatan dan kecaman terhadap parpol itu juga hendak dicari sistem untuk mengatur Republik ini menuju masyarakat adil dan makmur  tanpa Parpol. Apakah seperti Orde Baru? Ketika golongan yang tak mengatasnamakan partai politik dan hanya berkarya selalu menang dan memerintah?  Walau tentu saja  tanpa parpol bisa diartikan tanpa parpol yang tak berfungsi sebagai badan perjuangan. Akan tetapi di balik seruan itu, bila kita menengok situasi kondisi politik riil hidup berbangsa dan bernegara kita yang semakin mengarah ke pelukan kolonialisme bentuk baru, seruan wakil rakyat yang bikin gempar dan heboh di kalangan penggiat anti korupsi ini, bisa jadi bermakna positif asalkan pemaafan  koruptor nasional ini juga bermakna penguatan nasional untuk menuju rel ekonomi nasional. Sejalan dengan itu, untuk semakin memperkuat persatuan nasional adalah mengembalikan hak-hak politik  berikut memberikan kompensasi ekonomi terhadap korban-korban politik Orde Baru yang sampai sekarang  masih dikucilkan seperti para anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia. Berikutnya adalah memperkuat solidaritas nasional dengan cara menjamin kesehatan dan pendidikan rakyat, memberikan tanah untuk petani penggarap …Bisakah?

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • muhammad hakim

    Parpol sebaiknya dikasih porsi jatah kursi DPR 30% – 40% saja. sisanya diisi wakil-wakil masyarakat termasuk para komentator dan pengamat politik. biar kalau voting, parpol tidak mayoritas suaranya.

  • Hinu Endro Sayono

    Demokrasi Indonesia -menurut UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945- berpilarkan pada keterwakilan partai politik dan golongan fungsional (golongan yang mempunyai fungsi permanen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara). Keduanya ‘diwadahi’ di DPR. Sedangkan, MPR -sebagai lembaga negara tertinggi- beranggotakan DPR (kepentingan politik dan fungsional) dan Utusan Daerah (mewakili karakteristik daerah).
    Konfigurasi keterwakilan tersebut dirombak total melalui perombakan UUD 1945 pada era Reformasi. Akibatnya, RI tidak lagi sepenuhnya Negara Kesatuan. Tetapi juga bukan negara federal. ‘Kombinasi’ atau ‘blasteran’ antara keduanya. Federalisasi yang ‘setengah-matang’.

  • Hinu Endro Sayono

    Berdasarkan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, maka partai politik adalah organ atau badan perjuangan yang mandiri yang bersifat kewilayahan. Dulu lazim disebut sebagai ‘alat’ perjuangan. Dan masing-masing menganut ideologi pilihannya. ‘Pertarungan ideologis’ ada di DPR, namun ‘pertarungan’ tersebut ‘dibatasi’ oleh UUD dan GBHN yang merupakan ‘produk’ MPR. Oleh karena itu, ‘pertarungan’ di dalam forum DPR hanya berdasarkan GBHN yang telah ditetapkan oleh MPR; tidak dapat menyimpang dari GBHN dan UUD.
    Itu duluuuu!
    Sekarang, tidak ada lagi GBHN. Jadi DPR -dengan partai politik- dapat berbuat apa saja.

    Dan golongan fungsional sudah ‘diakuisisi’ oleh Golongan Karya yang berfungsi sebagai partai politik. Akibatnya, aspirasi golongan fungsional (antara lain buruh, petani, nelayan, pendidik, pengusaha, birokrat) tidak memiliki ‘penyalur’ yang memperjuangkan aspirasinya. Nah, itulah yang ‘diambil-alih’ oleh partai politik. Akibatnya, sangat aneh, karena aspirasi buruh dari satu parpol bisa berbeda atau -bahkan- bertentangan dengan aspirasi buruh dari parpol lain. Konsekuensinya, maka golongan fungsional hanya menjadi ‘obyek mobilisasi’ para parpol dalam masa kampanye pemilihan umum dan kemudian menjadi ‘obyek eksploitasi’ parpol dan pemerintah dalam masa di antara dua pemilihan umum. Pemilu yang sedemikian itulah yang sangat ‘memilukan’ nasib golongan fungsional.

  • parpol adalah badan publik, harus terbuka kepada semua rakyat, juga sebagai badan perjuangan rakyat, yg perjuangkan aspirasi rakyat.