Ribuan Rakyat Tanah Merah Tuntut KTP Elektronik

Dua ribuan warga Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara, menggelar aksi massa di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu, 26 Oktober 2011. Mereka menuntut realisasi program KTP elektronik sesuai domisili.

“Kartu Tanda Penduduk, Akte kelahiran, dan akta pencatan sipil merupakan hak dasar yang mesti dimiliki setiap warga negara. Itu merupakan prasyarat formal untuk menjalani aktivita sosial-ekonomi, seperti sekolah, bekerja, berobat, dan lain-lain,” kata Mohamad Huda, koordinator Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB).

Pada kenyataannya, kata Huda, Pemda DKI Jakarta dan Walikota Jakarta enggan memberikan KTP kepada warga tanah merah. Bahkan program KTP elektronik pun tidak dijalankan oleh Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Jakut di wilayah Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara.

Padahal, lanjut Huda, sedikitnya 35.000 jiwa penduduk mendiami kawasan tanah merah sejak 30 tahun lalu. “Ada 35.000 warga tanah merah yang tidak punya KTP. Mereka penduduk asli di sana. Tetapi negara seperti menolak mengakui mereka,” terang Huda.

Warga Tanah Merah pun dirugikan oleh ketiadaan KTP itu. Mayoritas penduduk tanah merah sulit mendapat pekerjaan karena tidak punya identitas asli. Anak-anak tanah merah juga susah mengurus administrasi sekolah. Bahkan diantara mereka banyak yang tidak dapat mengakses program pemerintah.

Terkait program e-KPT yang diluncurkan Mendagri, Mohamad Huda merasa aneh dengan sikap Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Jakarta Utara yang mengabaikan program tersebut. “Gubernur Fauzi Bowo dan Walikota Jakut seolah membangkan dengan surat edaran Mendagri. Ini preseden buruk bagi jalannya pemerintahan,” ungkap Huda.

Mohamad Huda juga menyesalkan sikap Mendagri yang seolah diam dan tidak mengambil tindakan terhadap “pembangkangan” Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Jakarta Utara itu.

Aksi ribuan rakyat Tanah Merah ini mendapat dukungan dari sejumlah organisasi politik dan gerakan rakyat, seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesa (FNPBI), Laskar Merah Putih, dan Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat.

Sekjend PRD, Dominggus Oktavianus, menyampaikan dukungan langsung partainya terhadap perjuangan rakyat tanah merah. “UUD 1945 telah menjamin seluruh hak-hak rakyat Indonesia dengan sangat jelas. Akan tetapi, di sini pemerintah justru mengabaikan konstitusi nasional kita itu. Mereka menghianati Pancasila dan UUD 1945,” kata Dominggus saat menyampaikan orasinya.

Selain itu, aksi ini juga dimeriahkan dengan lagu-lagu perjuangan dan lagu-lagu dangdut. Rizal Abdulhadi, seorang aktivis Jaker, tampil membawakan beberapa lagu-lagu nasional dan lagu perjuangan rakyat. Lagu “alamat palsu”-nya Ayu Tingting juga berkali-kali menggoyang massa aksi yang terlihat mulai letih.

Awalnya, aksi ini berajalan dengan tertib dan damai. Tetapi karena pihak Mendagri terlihat enggan menemui perwakilan massa, maka massa aksi pun berusaha mendobrak pagar kantor Mendagri. Kericuhan pun terjadi antara massa dan polisi.

Kericuhan mulai reda setelah pihak Kemendagri bersedia menemui perwakilan massa. Pihak Kemendagri, dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berjanji akan memanggil Gubernur Fauzi Bowo dan Walikota Jakarta Utara pada minggu pertama November mendatang.

Selain itu, seperti disampaikan Mohamad Huda saat mensosialisasikan keputusan pertemuan, pihak Mendagri berjanji akan mengusahakan layanan KTP Elektronik bagi warga tanah merah. “Mendagri siap meletakkan jabatan apabila program KTP Elektronik ini tidak berjalan dengan baik,” kata Mohamad Huda menirukan ucapan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut