Carut-Marut Administrasi Kependudukan

Kemarin, 26 Oktober 2011, ribuan warga Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara, menggelar aksi di kantor Menteri Dalam Negeri. Mereka menuntut haknya terkait dokumen sebagai warga negara Republik Indonesia.

Pasalnya, sudah 30-an tahun mereka bermukim di daerahnya, warga tanah merah belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai domisili. Selama ini warga tanah merah hanya mengantongi “KTP palsu”. Ini membuat mereka mendapatkan banyak sekali kesulitan dalam menjalani aktivis secara formal.

Padahal kita sudah punya aturan soal itu: UU nomor 23 tahun 2006. Di situ terkandung kewajiban negara untuk pemberian hak dasar warga negara, pengakuan negara terhadap penduduknya dan perlindungan negara terhadap warga negaranya.

Kasus Tanah Merah jelas merupakan pelanggaran hukum: negara telah menolak untuk memberi pengakuan kepada penduduknya. Sehingga, karena tiadanya pengakuan itu, negara juga lalai untuk memberikan hak dasar dan perlindungan terhadap warga negaranya.

Tetapi kasus Tanah Merah hanya satu contoh dari sekian banyak carut-marut dalam urusan administrasi kependudukan kita. Sebut saja soal KTP ganda. Konon, jumlah pemilik KTP ganda di seluruh Indonesia mencapai 9 juta orang (dua kali lipat dari jumlah penduduk Singapura).

Padahal, ada banyak juga warga Indonesia yang tidak ber-KTP. Di Jawa Timur saja, misalnya, ada 2 jutaan orang yang dilaporkan tidak ber-KTP. Sementara di Bogor, yang notabene dengan Jakarta, masih ada sekitar 40% penduduknya yang belum ber-KTP. Persoalan serupa juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia.

Carut-marutnya administrasi kependudukan ini membawa banyak kerugian bagi warga negara yang tidak terdokumentasi:

Pertama, mereka akan kesulitan mengakses program-program pemerintah, khususnya terkait program sosial dan pembangunan.

Kedua, mereka akan kesulitan untuk mengakses layanan publik karena soal “administratif”, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dalam banyak kasus, mereka juga akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

Ketiga, jika data kependudukan tidak akurat, maka pemerintah akan kesulitan untuk merumuskan program atau kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Dalam kasus Bantuan Langsung Tunai (BLT), misalnya, banyak sekali ketidak-tepatan pada sasaran dan ada banyak pula warga yang tidak tercakup program ini.

Keempat, kekacauan data kependudukan juga akan mengganggu Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu. Jika orang tidak terdaftar dalam DPT, maka sama saja dengan “penghilangan hak politik seseorang”. Menurut temuan DPR terkait pemilu 2009, sedikitnya 49 juta rakyat Indonesia tidak masuk DPT. Lantas, dikemanakan hak politik mereka?

Belum lagi, dalam banyak kasus, rakyat juga dipersulit untuk mengurus dokumen kependudukan itu (KTP, KK, akta kelahiran, dll). Selain faktor birokrasi yang rumit dan berbelit-belit, rakyat juga terkadang berhadapan dengan pungutan liar (pungli). Di Jakarta, misalnya, biaya pengurusan KTP bisa mencapai Rp500.000 ribu.

Lalu, ada upaya pemerintah untuk mencari jalan pintas: KTP elektronik. Seperti sudah diduga sebelumnya, program ini juga menemui banyak masalah di sana-sini. Meski dana berlimpah, bujetnya mencapai Rp 5,9 triliun, pelaksanaan program ini tersendat. Banyak daerah mengaku belum menerima kiriman komputer, kamera, serta perekam sidik jari dan sidik mata, secara komplet.

Ini adalah sebuah ironi di negeri ini: pemerintah tidak bisa memberikan pengakuan formal terhadap penduduknya sendiri. Kalau dalam hal memberi pengakuan saja pemerintah gagal, apalagi dalam mengejar cita-cita nasional kita yang lebih tinggi: masyarakat adil dan makmur.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut