Ratusan Petani Jambi Gelar Aksi Protes Di DPR

Sedikitnya 500-an massa aksi Serikat Tani Nasional (STN), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), dan Partai Rakyat Demokratik (PRD) menggelar aksi massa di depan DPR-RI, Jumat (23/11/2012). Mereka menuntut DPR segera turun tangan guna menyelesaikan persoalan petani.

“Kami mendesak agar DPR segera memanggil Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan menagih janjinya mengembalikan tanah milik kaum tani di Jambi,” ujar Utut Adianto, koordinator aksi petani Jambi.

Menurut Utut, pada tanggal 16 Desember 2011 terjadi kesepakatan antara pihak Menhut dengan petani, yakni yakni enclave lahan seluas 8000 ha milik petani Kunangan Jaya II (Batanghari) dan lahan seluas 3550 ha milik petani Mekar Jaya (Sorolangun).

“Kemarin Menhut bilang, keputusan itu illegal dan telah disalah-gunakan. Padahal, keputusan itu diteken oleh Sekjend Kemenhut sendiri dan dihadiri Dirjen-Dirjen. Ada tanda tangan dan stempel lembaga. Kami minta Menhut Zulkifli Hasan jangan mempermainkan nasib petani,” kata Utut.

Setelah menggelar orasi sekitar 30 menit, perwakilan petani diajak berdialog dengan anggota DPD RI dan Komisi IV DPR. Dalam pertemuan itu, petani menyampaikan tuntutannya kepada DPD dan DPR. Mereka meminta kedua lembaga perwakilan Rakyat itu segera membantu penyelesaian persoalan petani.

“Kami meminta agar DPD bisa memediasi sebuah pertemuan dengan menghadirkan Menteri Kehutanan. Sebab, Menhut kelihatannya tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan persoalan petani,” ujar Agus Pranata, salah satu pengurus Pusat STN, dalam dialog antara petani dan DPD-RI.

Anggota DPD RI, Hasbi Anshori, merespon tuntutan petani. Ia selaku anggota DPD menjanjikan pertemuan pada Hari Rabu (28/11) untuk membahas penyelesaian persoalan petani. “Kita akan mengundang semua pihak terkait dalam persoalan ini, termasuk Menteri Kehutanan,” katanya.

Sementara itu, pertemuan dengan Komisi IV DPR juga menghasilkan janji pertemuan pada hari Senin (26/11). Anggota Komisi IV DPR-RI, Siswono Yudo Husodo, berjanji akan memanggil pihak terkait dalam rapat tersebut.

Petani Kecam Pernyataan Menhut

Dalam pertemuan dengan pihak DPD-RI, petani Jambi dan Suku Anak Dalam (SAD) mengecam keras statemen Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di sejumlah media nasional dan lokal.

Di sejumlah media, antara lain Kompas, Suara Pembaharuan, Metro Jambi, dan lain-lain, Zulkfli Hasan menuding petani, warga SAD, dan sejumlah organisasi rakyat, seperti Serikat Tani Nasional (STN) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD), sebagai pelaku “perambah hutan”.

Kutar, Ketua Adat SAD 113, menganggap statemen Menhut Zulkifli Hasan itu sebagai sebuah “kebohongan besar” dan fitnah. “Yang terjadi di sana, pihak perusahaan besar, dalam hal ini PT. Asiatic Persada, merampas tanah ulayat milik Suku Anak Dalam sejak tahun 1986,” ungkap Kutar.

Akibat perampasan lahan itu, kata Kutar, tiga perkampungan Suku Anak Dalam dihancurkan secara paksa. “Mereka mengirim tentara untuk mengusir paksa kami. Sejak itu, suku Anak Dalam menyebar di hutan dan hidup secara memprihatinkan,” ungkapnya.

Bagi Kutar, kehadiran STN dan PRD justru telah membantu SAD dan kaum tani dalam memperjuangkan kembali hak-haknya. “Mereka yang mengajari kami cara berjuang dan membangun organisasi,” katanya.

Sementara itu, Ngatono, kepala dusun Kunangan Jaya II, Batanghari, juga mengecam keras pernyataan Menhut Zulkifli Hasan. Katanya, pihak PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (PT. REKI) justru merampas paksa lahan-lahan petani dengan menggunakan dalih konservasi hutan.

“Itu bukan kawasan hutan, sebab kami tinggal di sana sudah sejak lama. Kami lahir dan besar di sana. Kok bisa-bisanya Menhut Zulkifli Hasan menuding kami sebagai perambah hutan,” tegasnya.

Menurut Ngatono, kehadiran PT REKI justru disertai dengan pengusiran petani dari lahan-lahan mereka. “Banyak petani yang ditangkap dan diusir paksa. Petani juga dilarang masuk dan memanfaatkan hasil hutan,” ungkapnya.

Aktivis PRD, Wahida Baharuddin Upa, yang turut mendampingi petani, menjelaskan bahwa pernyataan Menhut Zulkifli Hasan telah memutar-balikkan fakta. “Pada kenyataannya, kebijakan Menhut Zulkifli Hasan justru mengobral banyak sekali surat ijin eksploitasi hutan kepada perusahaan besar. Itulah yang berakibat pada kerusakan hebat hutan-hutan alam kita,” katanya.

Wahida juga menyalahkan kebijakan Menteri Zulkifli Hasan terkait tata-kelola hutan yang sangat pro perusahaan besar. ‘Tata kelola hutan kita lebih mengutamakan perusahaan besar, sedangkan rakyat sendiri disingkirkan. Ini melanggar semangat pasal 33 UUD 1945,” tegasnya.

Andi Nursal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut