PRD dan SRMI Jakarta Tolak Penggusuran Pedagang Stasiun Duri

Ratusan massa aksi dari Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menggelar aksi massa di Balai Kota Jakarta, Jumat (23/11/2012). Mereka menolak rencana PT. Kereta Api Indonesia (KAI) menggusur ratusan pedagang di stasiun Pos Duri, Tambora, Jakarta Barat.

Massa memulai aksinya dari patung kuda dekat Monas. Lalu, begitu sampai di depan Balai Kota, massa pun menggelar orasi secara bergantian. “Kami meminta Pak Jokowi agar tidak membiarkan penggusuran terhadap pedagang di stasiun Pos Duri. Sebab, ribuan orang menggantungkan hidup di sana,” kata ketua PRD DKI Jakarta, M Setio Ajiono, di Jakarta.

Menurut Aji, para pedagang di stasiun Pos Duri sudah menekuni pekerjannya sejak tahun 1967. Total pedagang di stasiun Pos Duri mencapai ribuan orang. Sedangkan yang berjualan di sepanjang rel mencapai 200-an orang.

Sudah begitu, para pedagang diperhadapkan dengan praktek pungli yang dilakukan oleh aparat pemerintah setempat. “Setiap bulannya pedagang dipaksa membayar retribusi sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta,” ungkap Aji.

Namun, pada 24 Oktober lalu, pihak PT. KAI menggusur paksa para pedagang. Pihak PT KAI beralasan, penggusuran itu demi mensterilkan area stasiun agar bisa menjadi stasiun berstandar internasional.

Namun, para pedagang tidak setuju dengan argumentasi itu. Ujang Rijal, seorang pedagang, menganggap kebijakan PT. KAI itu akan menghilangkan mata pencaharian ribuan orang. “Kalaupun disuruh pindah, ya, tolong kami diberi tempat berjualan yang lebih baik,” pintanya.

Ujang mengingatkan, negara seharusnya memberikan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyatnya. “Itu kan amanat konstitusi kita, yaitu pasal 27 ayat 2 UUD 1945,” tegasnya.

Yang terjadi, kata Ujang, negara justru gagal menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Akibatnya, banyak rakyat yang berusaha mencari jalan sendiri untuk bertahan hidup, termasuk berdagang di areal stasiun.

Setelah beberapa jam menggelar aksi, perwakilan pedagang diajak berdialog dengan pihak Kesbangpol dan Kepala Satpol PP DKI Jakarta. “Mereka berjanji akan memfasilitasi persoalan-persoalan pedagang ini,” ungkap Aji.

Untuk itu, pihak Pemda DKI melalui Kesbangpol dan Satpol PP berjanji tidak akan menggusur. Sebaliknya, pihak Pemda DKI akan mendorong dialog untuk mencari solusi bersama yang tidak merugikan pedagang.

Selain itu, para pedagang diminta menulis surat permintaan audiensi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama. Nantinya, sebuah tim khusus akan dibentuk untuk membahas penyelesaian persoalan ini.

Andi Nursal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut