Ekuador Dan Revolusi Warga

Begitu keluar dari kediktatoran militer di tahun 1979, Ekuador jatuh ke pangkuan IMF dan Bank Dunia. Ekuador menjadi negara pertama di Amerika Latin yang menjadi pasien IMF. Sejak itu, Ekuador terus dipaksa berutang.

Akibatnya, Ekuador terperangkap dalam utang. Setiap tahunnya Ekuador menghabiskan lebih dari separuh anggaran nasional-nya hanya untuk membayar utang. Sebaliknya, anggaran pembangunan dan belanja publik makin merosot. Anggaran kesehatan kurang dari 4%.

Atas instruksi IMF dan Bank Dunia, Ekuador juga dipaksa menerapkan kebijakan penyesuaian struktural, seperti memangkas subsidi, memprivatisasi perusahaan negara, dan pemberlakuan pasar tenaga kerja fleksibel di dunia industri.

Bencana besar pun tiba. Hampir 80% rakyat Ekuador hidup dengan pendapatan di bawah 2 US dollar perhari. Ribuan industri besar dan kecil gulung tikar. Sektor pertanian juga mengalami kerusakan besar. Angka pengangguran menjompak.

Rakyat pun memberontak. Dalam waktu singkat, tiga pemerintahan digulung oleh gerakan rakyat. Akhirnya, pada tahun 2003, Lucio Gutiérrez, seorang sosialis, naik ke puncak kekuasaan. Sayang, ia berhianat dan memilih bersekutu dengan IMF. Segera saja, rakyat kembali bergerak. Istana Kepresidenan dikepung massa rakyat. Lucio Gutiérrez kabur menggunakan helikopter.

Kemunculan Rafael Correa

Begitu Gutiérrez menghilang, kekuasaan dialihkan ke wakilnya, Luis Alfredo Palacio, seorang dokter. Sayang, ia tak berani melawan IMF. Namun, pada saat itu, Palacio punya seorang menteri berfikiran radikal. Dia adalah Rafael Correa.

Rafael Correa, seorang PhD jebolan University of Illinois, AS, berani menentang proposal IMF dan Bank Dunia. Bahkan, Correa mengajukan konsep yang berlawanan 100% dengan kehendak IMF dan Bank Dunia. Dia, antara lain, mengusulkan agar anggaran diprioritaskan untuk sektor produktif dan belanja sosial ketimbang membayar utang luar negeri.

Sayang, proposalnya ditolak oleh sang Presiden. Sebaliknya,  Alfredo Palacio justru mengamini proposal IMF dan Bank Dunia. Tak mau menanggung dosa, Correa memilih mengundurkan diri. Ia menyampaikan alasan pengunduran dirinya kepada massa- rakyat.

Sejak itu, Correa populer di mata rakyat Ekuador. Jajak pendapat menyebutkan, 57% rakyat Ekuador percaya pada Correa. Sebaliknya, popularitas Presiden makin merosot di hadapan rakyat.

Akan tetapi, Correa sadar, perubahan tak terjadi tanpa gerakan politik. Akhirnya, pada tahun 2006, ia mendirikan partai electoral bernama Alianza PAIS. Partai ini hanya menjanjikan tiga hal, yaitu kedaulatan politik, integrasi regional, redistribusi ekonomi bagi kaum miskin.

Selain itu, dalam setiap kampanyenya, Correa menjanjikan Majelis Konstituante untuk menulis ulang konstitusi. Maklum, di bawah kekuasaan neoliberal, konstitusi Ekuador sudah diutak-atik sesuai kepentingan neokoloanialis.

Rafael Correa pun menang. Begitu berkuasa, Correa segera membayar janji-janjinya kepada rakyat. Ia mengesahkan pembentukan Majelis Konstituante untuk menyusun draft konstitusi baru. Lalu, pada tahun 2007, ia memanggil rakyat untuk melakukan referendum terhadap konstitusi baru. Hasilnya: 60% rakyat menyetujui konstitusi baru.

Konstitusi baru memperkuat kontrol negara terhadap industri strategis, jaminan kesehatan bagi rakyat, dan redistribusi tanah untuk rakyat. Selama berkuasa, Correa telah meningkatkan anggaran untuk belanja sosial.

Untuk keluar dari perangkap utang, Correa segera membentuk Komisi Audit Utang (Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público-CAIC). Komisi ini bertugas mengaudit utang-utang Ekuador. Alhasil, Komisi menyimpulkan, bahwa sebagian besar utang Ekuador adalah utang tidak sah (illegitimate debt).

Berpegang pada hasil audit, Correa lalu mengumumkan bahwa pihaknya tidak mau membayar 70% utangnya, karena utang-utang tersebut tidak sah (utang najis).

Revolusi Warga

Berbicara kepada New Left Review, edisi September/Oktober, Correa telah berbicara tentang “Revolusi Warga”. Katanya, kekuasaannya dilahirkan oleh sebuah “revolusi warga”, yakni perlawanan rakyat yang marah (indignados) terhadap para bankir dan politisi yang telah merusak negara.

Correa menjelaskan, revolusi warga ini akan mengubah struktur negeri borjuis, yang hanya melayani segelintir elit, menjadi “negara kerakyatan”. Bagi Correa, konsep revolusi warga ini sejalan dengan visi “sosialisme abad 21”.

“Proyek kami itu sejalan dengan sosialisme ilmiah-nya Marx dan Engels. Di sini, rakyat-lah yang harus memerintah, bukan pasar. Pasar harus menjadi hamba yang baik, bukan Tuan. Manusia tidak bisa diperlukan sebagai alat produksi untuk tujuan akumulasi kapital,” katanya.

Pada kongres Alianza PAÍS (AP), 10-11 November lalu, Rafael Correa kembali dinominasikan sebagai kandidat Presiden pada pemilu Presiden mendatang. Ia pun berjanji akan memperdalam proses “revolusi warga”-nya.

Ada beberapa aspek mendasar untuk memperdalam revolusi ini. Pertama, revolusi demokratis-konstitusional untuk mengubah struktur negara Ekuador; dari negara neoliberal menjadi negara rakyat.

Kedua, memperdalam revolusi ekonomi, yang oleh Rafael Correa digambarkan: “sistem ekonomi kami harus berbeda total dengan sistem ekonomi ketika pertama kami terpilih, yakni sistem ekonomi yang melayani IMF, menjadi sistem ekonomi yang melayani mayoritas rakyat.”

Ketiga, revolusi sosial dan etika untuk mengubah mental bangsa Ekuador. Termasuk dalam proses ini adalah perang terhadap korupsi di segala level. Keempat, revolusi ekologis, yakni pembangunan ekonomi yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan rakyat tanpa mengabaikan penyelamatan ekologis.

Di samping itu, konsep revolusi warga ala Ekuador juga akan mendorong revolusi pengetahuan, yang membebaskan rakyat dari kebodohan dan mendemokratiskan pengetahuan.

Raymond Samuel- Kontributor internasional Berdikari Online