Ratusan Massa Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM Di Pematangsiantar

Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Front Persatuan Rakyat Siantar (FPRS) menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM. Mereka menggelar aksinya di dua tempat, yakni kantor Walikota dan DPRD Siantar.

Dalam aksinya, massa aksi mendesak agar pengelolaan energi dikembalikan sesuai dengan amanat konstitusi: pasal 33 UUD 1945.

“Selama ini pengelolaan energi kita, termasuk di era SBY sekarang ini, sangat bercorak kolonialistik. Ini bertentangan dengan semangat pasal 33 UUD 1945,” kata Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Siantar, Parluhutan Banjarnahor,SH.

Sasaran pertama aksi adalah kantor walikota. Di sana, massa aksi memaksa Walikota mengeluarkan pernyataan menolak kenaikan harga BBM. Walikota sendiri enggan keluar menemui massa aksi. Ia hanya mengirimkan seorang staffnya.

Itupun, kata Parluhutan, perwakilan Walikota tidak mengeluarkan statemen apapun terkait kenaikan harga BBM. Massa aksi pun kecewa dan mengolok-olok Walikota Pematangrsiantar.

Seusai menggelar aksi di kantor Walikota, massa aksi menggeser aksinya ke kantor DPRD. Tujuannya pun sama: memaksa anggota DPRD mengeluarkan pernyataan menolak kenaikan harga BBM. Akan tetapi, sayangnya, tak satupun anggota DPRD yang berani membuat pernyataan menolak kenaikan harga BBM.

FPRS merupakan gabungan sejumlah organisasi, seperti PRD, SRMI, LMND, PMKRI, AMIK Tunas Bangsa, GP Ansor, Repdem, PMII, dan Nomensen.

MINAR & HUGET

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut