Rapor Merah dan Reshuffle Kabinet

Rapor merah biasa diberikan oleh seorang guru kepada murid yang malas atau nakal. Belum lama ini sebuah lembaga khusus kepresidenan bernama UKP4, memberi rapor merah kepada dua badan dan tiga kementrian. Khusus untuk raport merah kementrian, secara cepat disambut oleh isu reshuffle kebinet. Partai Golkar sigap sedia untuk menyambut jabatan yang diisi oleh menteri PKS dan PAN. Partai Demokrat sendiri, sebagai partai penguasa, lebih memilih untuk mengulur kepastian terjadinya reshuffle.

Namun, jika rakyat adalah yang menjadi gurunya, bukan Kuntoro Mangkusubroto si pimpinan UKP4, sepertinya hampir seluruh menteri yang memerintah sekarang layak mendapat rapor merah. Berbagai nilai jelek seperti ledakan tabung gas yang menjadi tanggung jawab Kementrian ESDM pimpinan Darwin Zahedy Saleh, kenaikan harga sembako yang menjadi tanggung jawab kementrian yang dikoordinatori oleh Hatta Radjasa, PHK massal yang menjadi tanggung jawab Kementrian Perindustriannya M.S Hidayat dan kemenakertransnya Muhaimin Iskandar, turunnya prestasi olah raga nasional yang menjadi tanggung jawab Andi Malarangeng, byar pet listrik nasional yang menjadi tanggung jawab Darwen Zahedy bersama dengan Dahlan Iskan (direktur PLN), sulitnya akses rakyat terhadap perumahan yang menjadi tanggung jawab Suharso Monoarfa, hancurnya sistem pendidikan nasional yang menjadi tanggung jawab kementrian pendidikan nasional pimpinan M. Nuh, perampokan ikan yang tiada henti yang menjadi tanggung jawab Fadel Muhammad, Hancurnya industri kecil dan menengah karena salah dagang gaya Marie Elka Pangestu, dll sepertinya layak mendapat merah semua. Beberapa menteri yang jelas-jelas teridentifikasi sebagai antek neoliberalisme sudah pasti tidak boleh naik kelas.

Kenapa? Karena neoliberalisme adalah sebab seluruh permasalahan rakyat dunia. Dunia sendiri sekarang sedang sakit keras sejak 2008 karena krisis kapitalisme, sang induk neoliberal. Republik Indonesia secara ceroboh masih mengadopsi garis ini semenjak Era Reformasi 1998. Negeri-negeri di Amerika latin sudah sebagian besar meninggalkan garis yang sudah menyengsarakan meraka selama puluhan tahun sejak 1980-an. Di zona Asia Tenggara, hanya Filipina dan Indonesialah yang masih menjadi Jamaah yang taat terhadap Mazhab Washington Consensus ini. Wajar jika eskpor tenaga kerja kita dan Filipina terus bersaing.

Kami memandang haluan ekonomi negara kita saat ini yang beraliran neoliblah yang menjadi masalah. Jika Indonesia terus mengidap neolib sampai 2014, bukan harapan yang ada di hadapan rakyat, melainkan kesengsaraan. Sunguh sayang masalah neolib ini tidak pernah menjadi parameter penilaian lembaga UKP4. Jujur, jika begini terus kita sangat khawatir Indonesia akan semakin kehilangan harapan di masa depan. Terlebih setelah mengetahui  pemimpin nasional yang ada tampak tidak memiliki komitmen cukup terhadap rakyat.

Lalu apakah reshuffle cukup?