Rakyat Silu Kabupaten Kupang: Dikriminalisasi Karena Klaim Sepihak Batas Kawasan Hutan

Kamis (17/2) lalu, Pengadilan Negeri Kupang didatangi 60an orang rakyat Desa Silu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Mereka datang jauh-jauh untuk menggelar unjukrasa memprotes penahanan dan pengadilan terhadap empat orang warga desanya yang digelar hari itu. Didampingi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Komunitas Mahasiswa Peduli Amfoang (KMPA)–kedua organisasi ini merupakan anggota Front Rakyat Anti-Imperialisme Neoliberal (FRAIN) NTT– rakyat Silu menganggap hak mereka dalam mengolah dan memanfaatkan lahan penghidupan telah dikriminalisasi oleh pemerintah melaui klaim sepihak tapal batas hutan negara.

Awal Perkara

Gelar persidangan dan unjukrasa rakyat Silu sebenarnya merupakan kelanjutan dari peristiwa yang telah berlangsung sejak lebih dari setahun silam. Hal ini bermula pada 20 November 2009, ketika Yonas Tanu, Metusalak Tanu, Musa Tanu dan Mathias Keba (keempatnya warga Desa Silu) menebang 270 pohon pohon Jati di lahan mereka yang terletak di Oelbesak, Desa Silu Kecamatan Fatuleu. Mereka menjual jati tersebut kepada Handoyo Budiono, Direktur PT Silvia.

Sebagai warga yang baik, Yonas Tanu dan kerabatnya tahu bahwa meski dilakukan di lahan sendiri, penebangan dan penjualan jati harus mendapat ijin pemerintah. Karena itu, bersama Handoyo sebagai pembeli, mereka terlebih dahulu melengkapi segara berbagai persyaratan yang dibutuhkan. Semuanya lengkap: mulai dari Surat Keterangan Kepemilikan 400 pohon jati atas nama Yonas Tanu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Silu; Surat Keterangan Kepala Resort Polisi Hutan; Dokumen Telaah Staf Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Kupang No. 800/17/Distanbunhut/2009 (tertanggal 27 Oktober 2009, ditandatangani Kadis Kehutanan Marthen Sakkung); Surat Rekomendasi Bupati Kupang No 500/1811/EK/2009 kepada Handoyo Budiono (ditandatangani Bupati Kupang Titu Eki pada 2 November 2009); Surat Ijin Pemanfaatan dan Pemungutan pada Hutan Milik/Hutan Hak Masyarakat No. 522.23/19/Distanbunhut/2009, atas nama Handoyo Budiono (ditandatangani Marthen Sakkung pada Tanggal 15 Agustus 2009), hingga belasan dokumen surat-menyurat dan berita acara. Penebangan itupun disaksikan Kepala Polisi Resort Hutan Fatuleu.

Karenanya, empat warga Silu yang telah memiliki cucu itu tidak pernah menyangka jika sebulan kemudian aparat Polres Kupang menangkap dan menahan mereka dengan tuduhan melakukan penebangan liar di kawasan hutan negara. Mereka juga tidak pernah membayangkan jika kasus tersebut terus berlanjut selama lebih dari setahun, dan berbuntut penahanan dan persidangan terhadap sejumlah pejabat dan pegawai Polisi Resort Hutan dan Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Kupang. Bahkan, kini Polres Kupang telah melayangkan surat permintaan ijin pemeriksaan Bupati Kupang Titu Eki kepada Presiden Yudhoyono.

Selain empat orang rakyat Silu, Polres Kupang dan Kejaksaan Negeri Kupang menahan 6 orang tersangka lainnya, yaitu Pengusaha Handoyo, Kadis Tanbunhut Kabupaten Kupang Marthen Sakkung, Kepala Desa Silu Ananias Tanone, Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Takari Hendrik J Henuk, Staf RPH Takari Sadrak Bell dan Karolina Lay serta Staf Dinas Tanbunhut Kabupaten Kupang Jeni Paratuan. Gelar Perkara terhadap para tersangka telah dimulai pada 10 Februari 2011 lalu.

Kepolisian mendasarkan penangkapan dan penahanan ini pada keterangan Balai Pemantauan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIV Kupang bahwa kebun milik Tanu dkk, tempat ratusan pohon jati itu ditebang, merupakan bagian dari kawasan Hutan Negara Sisimeni-Sanam.

Kebobrokan Koordinasi Aparat Negara, Pertarungan Elit, dan Kriminalisasi Rakyat

Menurut Enos, aktivis PMKRI yang turut mendampingi rakyat Silu berunjukrasa, kasus ini memberi kesan kuat terjadinya kebobrokan koordinasi antar-aparat negara dan pertarungan antar-elit. Menurut Enos, ia sulit memahami jika Dinas Kehutanan dan Balai Pemantauan Kawasan Hutan (BPKH) memiliki pandangan yang berbeda terhadap wilayah kawasan hutan.

Enos juga mencium aroma pertarungan antar-elit dalam kasus ini. “Rakyat telah menjadi korban pertarungan antara kekuatan politik di DPRD dan Pemerintah Kabupaten. Ada aroma kasus ini digunakan lawan-lawan politik Bupati Titu Eki di DPRD. Sialnya orang-orang itu tidak mempertimbangkan jika demi ambisi politik mereka, rakyat lah yang dikorbankan, “ katanya.

Penilaian Enos didasarkan pada kejadian setahun sebelum kasus ini disidangkan, tepatnya 28 Maret 2010. Saat itu anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kupang mengunjungi Desa Silu. Tanpa menunggu putusan pengadilan, Ketua Komisi B Okctory Gaspers telah menyatakan kasus tersebut sebagai kasus penebangan liar, menuding Titu Eki ikut terlibat, dan mendesak Polisi segera mengambil tindakan terhadap para terduga. Komisi B juga menyatakan bahwa mereka tidak perlu lagi meminta keterangan dari bupati.

Hal yang membuat marah rakyat dan para aktivis adalah pernyataan anggota DPRD yang terpublikasi dalam situs online sejumlah televisi. Dalam kunjungan ke Silu, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kupang menyatakan, para pembalak liar telah memindahkan tapal batas sejauh 200an meter untuk berkelit dari penangkapan polisi. Padahal, menurut penelurusan yang dilakukan Aliansi Peduli Kabupaten Kupang (APIK), anggota Komisi A dan D tidak datang ke lahan yang menjadi objek sengketa, tetapi ke titik lain, dan tanpa mencoba menemukan letak tapal batas, telah menuduh masyarakat sebagai pembalak liar yang memindahkan pilar.

Kubu yang terkesan mendukung Bupati Titu Eki pun tampak tidak memperpulikan rakyat. Pada Kamis, 20 Mei 2010, media online Kompas.com memuat berita berdasarkan wawancara terhadap Kepala Perwakilan NTT dan NTB Ombudsman RI, Yohanes Tuba Helan. Dalam berita tersebut, Helan mengatakan kalau telah terjadi penyimpangan penggunaan izin penebangan kayu yang dikeluarkan bupati dan dinas kehutanan. Dengan mengklaim telah melakukan investigasi awal dan mengetahui duduk persoalan sesungguhnya, Helan mengatakanyatakan bahwa Bupati Titu Eki tidak dapat dipersalahkan karena daerah yang disebut dalam ijin penebangan yang dikeluarkannya adalah di Oelbesak, sementara penebangan dilakukan di Desa Haumeni. Karena itu, Helan menjadikan kepala polisi resort hutan (KPRH) sebagai pejabat yang paling mungkin dituntut tanggungjawabnya karena mengarahkan masyarakat menebang di Haumeni.

Tentu saja pernyataan ini terkesan asal-asalan. Yang pertama, sebagaimana dimuat di media tersebut, Helan mengakui bahwa Ombudsman belum bisa turun ke lapangan karena terhalang hujan. Yang kedua, jika bukan karena Kompas.com salah mengutip, kemungkinan Helan tidak tahu kalau tidak ada yang namanya Desa Oelbesak dan Desa Haumeni. Oelbesak adalah nama kampung di Desa Silu. Haumeni adalah nama tempat di kampung tersebut yang berbatasan dengan kawasan hutan. “Pernyataan itu sama ngawurnya dengan mengatakan Komodo itu bukan terletak di NTT, tetapi di Manggarai Barat,” kata seorang aktivis mahasiswa di yang turut mendampingi rakyat.

Dengan pernyataan asal-asalan untuk menyelamatkan bupati ini, entah sadar atau tidak, korban dipersalahkan tidak hanya dipindahkan pada pejabat etingkat KPRH, tetapi juga pada rakyat yang dianggap menebang pada kawasan yang tidak sesuai perijinan.

Yang menarik, Bupati Titu Eki sendiri tetap mempertahankan sikapnya kalau wilayah tempat rakyat menebang jati sesuai dengan wilayah yang dimaksud dalam surat ijin bupati, dan sama sekali tidak berada dalam kawasan hutan. Titu Eki menyatakan siap diperiksa polisi terkait ijin yang dikeluarkannya. Pernyataan tersebut disampaikan dengan yakin setelah pada 4 Februari 2010, ia sekali lagi mengecek di lapangan, bersama masyarakat berusaha melihat tapal batas kawasan hutan yang sesungguhnya. “Lokasi penebangan kayu tidak berada dalam kawasan hutan negara. Letaknya sangat jauh, 200 meter dari batas kawasan hutan,” kata Titu Eki sebagaimana diberitakan media lokal di NTT.

“Kalau bupati saja yakin bahwa tempat jati ditebang itu bukan kawasan hutan, bagaimana bisa rakyat dipersalahkan?” tanya Enos dengan nada tinggi.

Klaim Sepihak Pemerintah Pusat vs Kearifan Lokal

Bertentangan dengan tuduhan sebagai penebang liar, rakyat Desa Silu justru yakin mereka telah meneruskan tradisi leluhur mereka sebagai penjaga hutan. Menurut rakyat Silu, mereka tidak tahu kalau hutan di sekitar desa mereka kini merupakan bagian dari kawasan yang ditetapkan pemerintah sebagai Hutan Negara Sisimeni-Sanam. Yang mereka tahu adalah bahwa kawasan hutan itu ditetapkan oleh kesepakatan antara pemerintah Belanda dengan para tetua adat Silu pada 1922. “Jadi waktu pemerintah itu masih orang Belanda, belum sesama bangsa kita seperti sekarang, kami orang Silu sudah jaga ini hutan,” kata seorang tetua kampung.

“Dahulu dari pihak pemerintah yang bicara itu tuan Kokman dan Tuan Melumas. Mereka orang Belanda. Sedangkan orang Silu diwakili Lalus Tapatap, Tabol Tais Bait, Nais Baihkake dan Sain Tob . Orang Belanda datang bawa okomama dan minta kalau bisa hutan Oelbesak jangan ditebas untuk menjaga keberadaan rusa. Di hutan itu ada padang luas tempat orang Belanda berburu rusa. Karena mereka datang dengan okomama, berarti ada niat baik, maka nenek moyang mereka bersama Belanda buat acara adat untuk menetapkan dan meletakan pal batas. Peristiwa itu ditandai dengan potong sapi dan sumpah adat, kalau ada yang langgar maka ingat darah maka kaitan dengan mati,” cerita seorang tetua. –Okomama adalah tata cara menyampaikan permintaan dalam adat Timor, ditandai dengan memberikan sirih pinang kepada tuan rumah yang didatangi atau hendak diminta pertolongan/barang miliknya–

Kelima pal batas berupa tumpukan batu itu diberi nama, masing-masing Pal Usapi (Pal Kusambi), Pal Belbelu/Kiub (Pal Kayu Ular/asam), Pal Haumeni (Pal Cendana), Pal Suti (Tanah Tandus), dan Pal Bijaelukef/Have (Pal Telinga Sapi/have). Sejak upacara penetapannya, rakyat Silu terus menjaga hutan dan kelima pal tersebut. “Ini sumpah para leluhur. Tidak ada keturuan yang berani melanggar itu.”

Pengetahuan turun-temurun rakyat Silu ini bertentangan dengan pengetahuan tentang kawasan hutan yang dimiliki Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Theodorus Simbolon. Kepada para pengunjukrasa dari Aliansi Peduli Keadilan (APIK) Kabupaten Kupang, 12 Maret setahun silam, Simbolon menegaskan kalau pihaknya memiliki peta dan bisa membuktikan dengan GPS jika tempat penebangan ratusan pohon jati yang diperkarakan terletak di dalam kawasan hutan yang ditetapkan menteri kehutanan.

Uniknya, ketika ditanya apakah batas-batas versi menteri kehutanan telah disepakati, atau sekurang-kurangnya disosialisasikan kepada masyarakat, Simbolon mengatakan bahwa pihaknya mau saja mensosialisasikan itu asalkan pemerintah kabupaten ada dana untuk itu. “Kita adalah saksi kunci. Jika pemerintah mau melihat kembali batas kawasan, mereka harus menyiapkan dana.”

Diminta mengomentari hal tersebut, Sekretaris Komite Pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik (KPK PRD) Kabupaten Sikka Laurens Ritan yang semasa menjadi anggota Liga Mahasisiwa Nasional untuk Demokrasi (LMND) pernah terlibat mengadvokasi masalah serupa di Kabupaten Manggarai mengatakan, “Ini pola yang sama terjadi di setiap daerah. Jangankan mengajak rakyat merencanakan dan memutuskan bersama, sekedar mensosialisasikan pun tidak mereka lakukan. ”
Di Manggarai dahulu, kata Laurens Ritan menambahkan, mereka menanam pilar beton hanya beberapa saat menjelas tindakan represif mengusir rakyat dari lahan pertanian dan tempat tinggalnya. “Di banyak tempat, penanaman pilar dilakukan malam hari agar tidak dipergoki warga desa. Esok hari tiba-tiba sudah ada pilar, dan tak lama kemudian ada surat teguran yang meminta rakyat pindah. Tentu saja rakyat menolak, karena yakin bahwa mereka tidak pernah menggolah lahan melampaui pal yang ditetapkan Belanda. Penolakan rakyat inilah yang disikapi dengan aksi pembabatan tanaman rakyat dan berujung pada kasus penembakan yang membunuh sejumlah petani oleh aparat polres Manggarai tujuh tahun silam.”

Tahun lalu, para aktivis yang berjuang bersama rakyat Silu telah menyatakan bahwa penetapan batas kawasan hutan yang dilakukan pemerintah pusat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kawasan Hutan. Pasal 19 PP tersebut mengatur tahap pelaksanaan penetapan batas kawasan hutan, antara lain tentang pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara; inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di trayek batas dan di dalam kawasan hutan; dan penyusunan berita acara pengakuan oleh masyarakat di sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas sementara. Ketentuan-ketentuan tersebut mensyaratkan adanya sosialisasi kepada rakyat.

Banyak pihak menduga aksi klaim sepihak batas kawasan hutan yang berbuntut kriminalisasi rakyat ini hanyalah salah satu dampak dari niat pemerintah Yudhoyono mengambil untung dari skema perdagangan karbon internasional. Pemerintah perlu mengejar target luas lahan hutan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dana besar-besaran dari negara-negara yang tidak bisa mengurangi tingkat produksi emisi karbonnya. Nasib rakyat negeri ini ditukar dengan duit kompensasi pencemaran yang dilakukan oleh industri di negara-negara maju.

Pihak yang lain memandang ini merupakan permainan saling serang antara elit lokal yang memegang tampuk kekuasaan eksekutif dengan kekuatan-kekuatan politik yang duduk di parlemen. Ada juga yang bilang, hal ini terkait upaya polisi dan kejaksaan memperbaiki citra mereka yang telah rusak oleh berbagai kasus penyuapan dan korupsi.

Yang jelas, apapun latarnya, rakyat sekali lagi menjadi pihak yang kalah. Tidak saja dilempar ke luar dari aset kehidupannya, mereka juga dikriminalisasi. Rakyat menjadi pihak yang sudah dijatuhkan, ditimpai tangga pula.***

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan….