Rakyat Miskin Menolak Pendataan Menggunakan Kriteria BPS

Aktivis Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menggelar aksi untuk memprotes kebijakan Walikota Bandar Lampung yang melakukan pendataan ulang rakyat miskin dengan mempergunakan 14 kriteria versi BPS.

Aksi dilakukan di depan kantor Walikota Bandar Lampung sejak pagi, yang mana para demonstran menyampaikan “kecaman keras” terhadap Walikota Bandar Lampung, Herman HN.

Ketua SRMI Bandar Lampung, Silvia menegaskan bahwa penggunaan kriteria miskin versi BPS sangat manipulatif, dan cenderung dipergunakan untuk menutupi fakta kemiskinan yang nyata di masyarakat.

Perwakilan demonstran diterima untuk berdialog dengan pejabat yang mewakili Walikota Bandar Lampung, Zainudin, Kasubag Humas Pemkot Bandar Lampung. Akan tetapi, pertemuan ini tidak membawa hasil yang maksimal. Pihak Pemkot hanya menjanjikan pertemuan dengan pihak Walikota Bandar Lampung.

Merugikan Rakyat miskin

Walikota Bandar Lampung yang baru ini, Herman HN, sempat membuat gebrakan di masa awal pemerintahannya, seperti pemberlakuan pengurusan KTP, KK, dan akta kelahiran secara gratis.

Namun, seperti kata pepatah “karena nila setitik, maka rusak susu sebelanga”, kebijakan Pemkot untuk mendata orang miskin dengan menggunakan kriteria miskin versi BPS telah merugikan rakyat miskin.

SRMI Bandar Lampung sangat menyakini, bahwa kebijakan ini akan menyebabkan banyak orang miskin tidak termasuk dalam data kemiskinan pemerintah, sehingga mereka pun luput dari program bantuan.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut