Rakyat Mem-“bully” Presiden

Jokowi1

Sekarang ini memang zaman mutakhir, teknologi sudah di genggaman tangan, sekejap mata saja ruang dan waktu bebas ditembus. Setiap manusia kian dipermudah untuk saling terhubung langsung person to person tanpa harus jumpa secara fisik. Jejaring media sosial di dunia maya yang kian pula beragam telah menyediakan begitu luas ruang bagi terjalinnya komunikasi lintas batas yang bahkan tak lagi terhalang tabu dan segan.

Pun kehidupan politik di negeri ini turut berkembang mengikuti arus teknologi komunikasi. Jika dahulu seorang presiden masih harus disebut paduka yang mulia, atau di-bapak-kan, dan sama sekali tak patut dicela. Sekarang kian luwes, tak selalu lagi rakyat merasa tertekan dan terancam hanya karena menulis, melawak, atau menyanyi sambil mengkritik kebijakan pemerintah. Bahkan sosok orang nomor satu pun seolah sudah dimaklumkan untuk menjadi sasaran bully oleh rakyatnya.

Hak Koreksi Rakyat

Begitulah yang tampak menguat setelah era reformasi, peralihan dari BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, hingga Soesilo Bambang Yudhoyono terus menunjukkan betapa mem-bully presiden tak lagi dianggap terlampau tabu bagi rakyat. Tentu bully yang dimaksud adalah hanya di ranah wacana, yang sesungguhnya tak lain daripada varian bentuk ekspresi kritik. Kepada sosok Joko Widodo, fenomena ini ternyata semakin massal dan menguat.

Semisal, kasus salah sebutnya Jokowi perihal tempat lahir Bung Karno di Blitar, saat mengunjungi kota tempat jasad proklamator itu dimakamkan dalam rangka peringatan lahirnya Pancasila awal Juni 2015 lalu. Inisiatif sebagian rakyat terutama di jejaring media sosial untuk segera membully habis sang presiden berlangsung begitu heboh dan kian menggenapi rangkaian bully kepada pribadi Jokowi sejak awal kemunculannya di kancah politik nasional.

Ini memang patut diberi perhatian seksama, mengingat latar parpol presiden Jokowi adalah PDI-Perjuangan, yang tak lain daripada partai yang turut mewarisi langsung gagasan politik mendiang Bung Karno. Sedikit kelewatan rasanya jika hal remeh yang semestinya sudah jadi pengetahuan dasar bagi setiap kader internal itu harus membuahkan kesalahan yang begitu konyol dan merugikan seperti ini.

Tapi penting juga dipahami, akan pula berlebihan jika “kecelakaan” pidato ini dituding sebagai upaya presiden untuk turut melanggengkan pembelokan sejarah bangsa. Sebagaimana telah dipahami bersama, kuat dugaan bahwa pernah ada upaya sistematis sejak era Orde Baru untuk menyusun sejarah nasional yang distorsif demi melegitimasi kelanggengan status quo, khususnya upaya de-Soekarnoisasi dengan mengaburkan profil dan segala hal yang berkaitan dengannya.

Mem-bully presiden memang bukan hal tabu apalagi menyimpang dalam kultur politik Indonesia kontemporer. Namun, tidak berarti kritik berlangsung bebas tanpa sama sekali memperhatikan etika politik yang sesuai dengan kepatutan moral orang Indonesia. Sebagai bangsa beradab, kita tentu selalu berusaha memastikan setiap kritik yang dilontarkan mempunyai landasan, korektif,  proporsional, dan konstruktif.

Lagi pula ini zaman baru, demokratisasi politik Indonesia yang kian beranjak dewasa terus menyadarkan betapa presiden bukanlah sosok un-touchable man, melainkan rekan bagi rakyat dalam rangka membangun negeri. Tradisi euphemisme politik yang hanya melahirkan pemimpin nir-prestasi dengan jejaring oportunisme jajarannya mutlak wajib dikikis habis. Karenanya kritik tak boleh dilarang, dan ruangnya harus difasilitasi, terlebih jika substansi masalah yang diusung begitu mengena.

Tapi soal ini juga masih menjadi PR besar bagi Indonesia. Kita ingat 23 Oktober 2014 lalu beberapa waktu setelah terpilihnya Jokowi-JK sebagai pasangan presiden dan wapres, pemuda MA (23) yang kesehariannya menjadi buruh tusuk sate di Jakarta Timur mendadak ditangkap Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan penghinaan terhadap presiden, karena terlibat posting saling cibir antar pendukung capres di akun facebook tanpa diketahui siapa pelapornya. Ini menandakan bahwa yang disebut Zainuddin Maliki (2004)[1] sebagai the ruling elite masih bersikukuh membiaskan demokrasi.

Melawan Politik Citra

Jejaring kaum elit yang memiliki akses utama pada kekuasaan memang selalu tidak rela jika riak-riak protes rakyat mulai merongrong kenyamanannya. Namun, karena tuntutan zaman yang harus serba terbuka dan legal inilah, mereka kerap memainkan peran dan skenario ilusif bertajuk politik citra. Dengan segala cara, terutama memanfaatkan hukum legal yang berkacamata kuda, kaum elit masih sangat mudah mengintimidasi protes kalangan rakyat.

Dalam konteks inilah mem-bully presiden menemukan landasannya, yakni sebagai salah satu wujud daripada hak koreksi rakyat sekaligus meng-counter permainan politik citra kaum elit. Dengan cara ini pula elitisme politik di negeri ini bisa terkikis, jika memang ruang bagi lahirnya pemimpin dari kandungan sejati rahim rakyat jelata masih begitu sulit diraih, setidaknya kita juga berjuang menempa ulang paradigma kekuasaan dari kaum elit itu sendiri. Memberikan tekanan yang intensif sehingga membatasi ruang gerak mereka dalam menerbitkan kebijakan yang merugikan rakyat.

Setidaknya dari polemik ini pula kita kembali diingatkan, betapa mendesaknya kebutuhan pelurusan sejarah bangsa yang selama ini diabaikan oleh pemilik otoritas kekuasaan pasca reformasi. Pun diingatkan betapa gejala political decay alias pembusukan politik sungguh masih akut diidap kaum elite hingga membuahkan pula gejala zero trust society. Dimana sulit sekali bagi masyarakat untuk dapat sepenuhnya menaruh kepercayaan lantaran perilaku elitenya yang tak karuan.

Penting pula bagi personal Jokowi yang beberapa tahun terakhir sukses menjadi idola karena tampil sebagai antitesa dari model politikus mainstream untuk terus membuktikan dirinya. Lewat kritik atas “kecelakaan” yang sudah terjadi kesekian kali ini, ia harus serius berbenah diri. Ada ekspektasi harapan dari jutaan rakyat pendukungnya, sekaligus pesimisme jutaan rakyat lainnya yang menuntut dijawab oleh tindakan nyata yang prestisius, bukan lagi citra ilusif. Tabik!

————                                                   

Saddam Cahyo, Peminat Kajian Sosial-Politik dan Mantan Sekretaris Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Lampung periode 2012 – 2014

[1] Zainuddin Maliki, sosiolog Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam bukunya yang berjudul “Politikus Busuk; Fenomena Insesibilitas Moral Elite Politik” terbitan Galang Press Yogyakarta di tahun 2004, banyak menyebut istilah the ruling elite untuk merujuk pada perilaku politik kaum elite yang terus berupaya mengamankan posisi dan kepentingan pribadinya dengan mengabaikan suara arus bawah atau aspirasi rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut