PTUN Batalkan Putusan KIP Soal Munir, KontraS Ajukan Kasasi

Hari Kamis (16/2/2017), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan permohonan keberatan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terhadap putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentang publikasi dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian aktivis Munir Said Thalib.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai pihak termohon menyatakan keberatan atas keputusan PTUN tersebut.

Kepala Divisi Advokasi Hak Sipil dan Politik KontraS, Putri Kanesia, menilai putusan PTUN tersebut bertentangan dengan fakta. Faktanya, dokumen hasil penyelidikan TPF itu sudah diserahkan kepada pemerintah secara resmi, melalui mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada 24 Juni 2005.

“Yang bersangkutan (SBY) juga telah menyerahkan salinan dokumen tersebut kepada Kementerian Sekretariat Negara  pada 26 Oktober 2016,” ujar Putri dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Menurut Putri, keputusan PTUN itu juga telah melegalkan tindak kriminal negara yang sengaja menghilangkan atau menyembunyikan keberadaan dokumen TPF Munir.

Lebih lanjut, Putri melihat kejanggalan dalam pemeriksaan permohonan keberatan di PTUN, misalnya Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan secara terbuka.

“Majelis Hakim hanya memanggil para pihak untuk mendengarkan pembacaan putusan,” ungkapnya.

Lebih jauh lagi, Putri menegaskan bahwa keputusan PTUN itu membuktikan negara melalui berbagai perangkatnya terus berupaya menutupi kasus Munir. Ironisnya, Presiden Joko Widodo tidak berani mengambil tindakan tegas atas masalah ini.

Terkait hal tersebut, KontraS akan menempuh langkah kasasi. Selain itu, KontraS akan mendesak Presiden Jokowi untuk bertanggung-jawab atas dihilangkan atau disembunyikannya dokumen TPF Munir oleh pihak Istana Negara.

Risal Kurnia

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut