PRP Tolak Kenaikan Tarif Dasar Listrik

Tolak Kenaikan TDL

Partai Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan tariff dasar listrik (TDL) sebesar 15 persen pada tahun 2013 ini. Kebijakan pemerintah itu dinilai akan semakin menyengsarakan rakyat.

Dalam siaran pers-nya, Senin (14/1), PRP membantah berbagai argumentasi pemerintah terkait alasan kenaikan TDL, termasuk alasan bahwa subsidi listrik telah memberatkan anggaran negara.

Menurut Ketua Nasional PRP, Anwar Ma’ruf, alasan bahwa subsidi listrik telah membebani anggaran negara menunjukkan bahwa bagi rezim neoliberal agenda untuk mengurus rakyat dengan memberikan subsidi merupakan beban.

“Dalam sistem kapitalisme, hubungan antara rakyat dan penguasa/elit politik borjuis selalu dilihat dalam konteks hubungan transaksional, layaknya pembeli dan pedagang, sehingga program-program peningkatan kesejahteraan atau jaminan sosial bagi rakyat dianggap hanya sebagai beban dan tidak menguntungkan bagi rezim neoliberal,” kata Ma’ruf.

Ma’ruf menyoroti inefisiensi yang diderita Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 37,59 triliun. Kerugian PLN ini, jika melihat hasil laporan BPK, disebabkan PLN tidak dapat memenuhi bahan bakar gas untuk 8 unit pembangkit. Artinya, rezim neoliberal tidak dapat memenuhi pasokan gas tersebut.

Hal tersebut terjadi, kata Ma’ruf, karena selama ini PLN memang dipaksa untuk membeli BBM seharga US$ 15/metrik ton, sedangkan Cina membeli BBM senilai US$ 3/metrik ton. Sementara gas alam cair (LNG) dari Indonesia malah diekspor ke Cina.

“ Kerugian inilah yang akhirnya dibebankan oleh rezim Neoliberal kepada rakyat dengan menerapkan kenaikan TDL untuk 2013. Sekali lagi, hal ini menunjukkan rezim neoliberal lebih mementingkan untuk melayani kepentingan negara-negara imperialis dan pemilik modal dibandingkan mensejahterakan rakyatnya,” kata Ma’ruf.

Ironisnya, ujar Ma’ruf, kerugian-kerugian yang selalu diderita rezim neoliberal itu selalu menyasar anggaran subsidi rakyat. “ Padahal penerimaan APBN tersebut 75 persennya dari pajak rakyat,” ungkap Anwar Ma’ruf.

PRP mengutip catatan dari Perkumpulan Prakarsa, bahwa penerimaan pajak yang berasal dari pajak penghasilan pegawai/karyawan (PPh Pasal 21) mencapai Rp 55,3 triliun, sedangkan pajak penghasilan pribadi non pegawai/karyawan atau pengusaha hanya Rp 3,6 triliun (PPh Pasal 25/29).

Namun, kata Ma’ruf, meskipun sebagian besar penerimaan APBN berasal dari pajak rakyat, tetapi sangat sedikit yang diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. “Misalnya saja, anggaran untuk belanja rutin di APBN 2013 saja mencapai 79 persen. Artinya, sebagian besar uang rakyat yang berasal dari pajak tersebut dihabiskan untuk membiayai aparatus negara,” tegasnya.

Ma’ruf pun memberikan perbandingan. DPR dan pemerintah menetapkan subsidi listrik hanya sebesar Rp 78,63 triliun, sedangkan anggaran kunjungan kerja DPR RI 2013 mengalami kenaikan sebesar 77 persen, dari Rp 139,94 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp 248,12 miliar pada tahun 2013.

DPR juga menyetujui pembelian tenda VIP bagi Presiden sebesar Rp 15 miliar, yang rencananya tenda tersebut akan digunakan Presiden saat mengunjungi daerah yang terkena bencana alam. Untuk peringatan kemerdekaan 17 Agustus, rezim neoliberal juga menghabiskan anggaran sebesar Rp 7,8 miliar.

Sementara alokasi program peningkatan kesejahteraan rakyat, seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) hanya dialokasikan sebesar Rp 7,3 triliun. Untuk bantuan siswa miskin sebesar Rp 10 triliun dan subsidi benih hanya Rp 0,1 triliun.

PRP juga mengeritik pemberian “upeti” oleh rejim neoliberal kepada Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar Rp 25,8 triliun. “Hal ini tentu saja merupakan ketertundukkan rezim neoliberal terhadap lembaga-lembaga internasional tersebut yang sudah nyata-nyata hanya memberikan resep yang salah terhadap Indonesia, sehingga Indonesia hingga saat ini terjebak dengan utang,” kata Ma’ruf.

PRP menganggap kenaikan TDL akan semakin menyengsarakan rakyat. Kenaikan TDL yang dikenakan bagi pelanggan industri, tentunya akan memaksa perusahaan-perusahaan tersebut untuk menaikkan harga produksi barangnya. Kenaikan rata-rata UMP 2013 sebesar 18,32 persen seakan-akan menjadi tidak berarti ketika kenaikan TDL ini nantinya akan mendongkrak harga-harga kebutuhan pokok bagi rakyat.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan kenaikan TDL ini akan berkontribusi terhadap inflasi sebesar 0,4-0,5 persen. Sementara LIPI memperkirakan kenaikan TDL tahun 2013 akan memicu inflasi sekitar 0,2-0,3 persen.

Dalam siaran pers-nya, Komite Pusat PRP menyerukan persatuan seluruh elemen gerakan rakyat untuk mewujudkan kekuasaan alternative dan membendung neoliberalisme di Indonesia.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut