Mengenang dan Memaknai “Pertempuran Surabaya”

Tetap Merdeka!

Kedaulatan Negara dan Bangsa Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 akan kami pertahankan dengan soenggoeh-soenggoeh, penoeh tanggoeng djawab bersama, bersatoe, ikhlas berkorban dengan tekad “Merdeka atau Mati!!!”

Sekali merdeka tetap merdeka!

Soerabaja, 9 November 1945, pukul 18:46

Demikian isi sumpah yang diucapkan oleh arek-arek Surabaya di markas Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Jawa Timur Jl. Pregolan, Surabaya. Sumpah ini sebagai ‘jawaban’ atas ultimatum Mayor Jenderal E. C. Mansergh, agar rakyat kota Surabaya menyerah kepada Sekutu. Mereka yang mengucapkan dan menandatangani sumpah ini adalah wakil-wakil TKR Jawa Timur, Pemuda Republik Indonesia (PRI), Barisan Berani Mati (BBM), Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI), serta kesatuan-kesatuan laskar lainnya. Para pemuda dari kampung-kampung sekitar Jl. Pregolan, seperti kampung Tegalsari, Pelemahan, Kampung Malang, Kedung Doro, Kedung Klinter, Kaliasin, dan Keputran, turut ambil bagian di dalamnya.

Mereka mengucapkan sumpah itu penuh khidmat, dan dalam situasi tegang dan haru, ketika satu divisi pasukan Inggris (kurang lebih 24 ribu serdadu) telah merapat di pelabuhan Tanjung Perak, dan siap menyerbu masuk kota Surabaya dengan kekuatan penuh. Mereka tak tahu, dan tak mau tahu, bagaimana nasib mereka besok hari. Yang ada hanya tekad “Merdeka atau Mati!”. Malam itu juga para pemuda bersenjata mengerahkan tenaga untuk membentuk benteng-benteng pertahanan dalam segala keterbatasan.

Tanggal 10 November 1945, sesuai ultimatumnya, mulai pukul 06.00, kota Surabaya dihujani tembakan meriam dari laut, dimulai dari bagian utara ke selatan kota. Meriam dan artileri berat dari kapal-kapal perang memuntahkan bom-bomnya tanpa ampun. Korban mulai berjatuhan, baik dari kalangan rakyat sipil maupun pemuda bersenjata. Markas Polisi Tentara Keamanan Rakyat (PTKR), yang letaknya saat ini dijadikan lokasi Tugu Pahlawan, hancur lebur pada hari itu juga. Tank-tank dan pasukan infantri Inggris segera menyusul turun ke daratan. Tapi gerak maju mereka masih berhasil dibendung arek-arek Surabaya di Jl. Gresik, Kabelan, Kalimas Timur, Nyamplungan, dan Pegirikan. Pertempuran terus berlangsung sampai malam hari, dan dilanjutkan lagi keesokan harinya, esok sesudahnya, dan seterusnya, sampai tiga minggu lamanya.

Baru pada tanggal 2 Desember 1945, kekuatan massa rakyat bersenjata melakukan langkah mundur strategis ke luar kota Surabaya, ke sekitar Mojokerto dan Sidoarjo. Di kemudian hari, seorang tentara Inggris, Mayor R.B. Houston, menulis: “Orang-orang Indonesia hanya bisa didesak ke luar dari Surabaya setelah gempuran dahsyat tembakan meriam dan pemboman oleh angkatan luat dan pertempuran sengit selama 21 hari.”

Pertempuran ini melibatkan sekitar 140 ribu pemuda bersenjata, terbagi dalam sejumlah kesatuan, diantaranya 8 bataliyon TKR, 4 bataliyon TKR Laut, 2 bataliyon Polisi Istimewa dan Polisi Istimewa Khusus, 1 batalion TKR Pelajar, 15 bataliyon Pemuda Republik Indonesia (PRI), 1 batalion BPRI, 1 batalion Hizbullah, dan ratusan kompi tak bernama dari para “pemuda kampung” yang jumlahnya tiga kali lebih besar dari total 32 bataliyon yang ‘bernama’atau ‘beridentitas’ tersebut di atas.

Mereka bertempur dengan semangat, keberanian, keteguhan hati, kerelaan berkorban tanpa nama dan tanpa wajah (nameless dan faceless), menghadapi pasukan Inggris yang dilengkapi persenjataan modern, pesawat tempur, tank, panser, dan peralatan komunikasi yang jauh lebih canggih, serta pengalaman tempur yang lebih banyak. Satu-satunya alat komunikasi yang digunakan oleh pemuda Indonesia adalah radio, dalam hal ini Radio Pemberontrak Republik Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Bung Tomo (Sutomo). Namun radio ini sama sekali bukan digunakan untuk mengorganisasikan pertempuran, melainkan untuk mengobarkan semangat juang, dan menyerukan mobilisasi bantuan (logistik maupun pasukan) dari daerah-derah luar Surabaya. Sementara rakyat tidak bersenjata, terutama kaum perempuan, membantu para pemuda secara gotong royong, mendirikan dapur umum, menyediakan makanan di depan rumah, menyediakan pakaian, bantuan medis, dan sebagainya.

Agustus ke November

Pertempuran Surabaya merupakan puncak dari rentetan kejadian sejak bulan Agustus ketika kemerdekaan Indonesia diprokalmasikan oleh Sukarno-Hatta mewakili bangsa Indonesia. Apa yang terjadi pada tenggang waktu tersebut tersebut menjelaskan sebuah revolusi yang sebenarnya; selain terjadi transformasi kekuasaan, sebagaimana diamanatkan dalam teks proklamasi yang sangat singkat itu, juga terjadi transformasi kesadaran dan kejiwaan yang melanda hampir seluruh rakyat.

Dari Agustus sampai November 1945, rakyat Surabaya, lebih khusus para pemudanya, telah melalui suatu proses, kejadian demi kejadian, yang meneguhkan penolakan mereka atas kembalinya kaum penjajah.

Aksi penurunan bendera Belanda di Hotel Yamato Jl. Tunjungan (sekarang Hotel Majapahit) adalah puncak dari permulaan, sejak mereka mendengar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 malam hari. Provokasi atau tindakan arogan pengibaran bendara oleh Ploegman, seorang Belanda anti-pribumi yang ditunjuk sebagai walikota oleh NICA, telah memicu perlawanan yang semakin besar. Sejak saat itu, 19 September 1945, timbul kesadaran yang semakin meluas, bahwa penjajah Belanda akan kembali, dan kehadiran pasukan Inggris dengan selubung RAPWI (Rehabilitation of Prisoners of War and Internees) tidak dapat dipercaya.

Tanggal 21 September 1945, para pemuda yang terhimpun dalam Pemuda Republik Indonesia (PRI), yang dipimpinn Soemarsono, mengadakan Rapat Raksasa di lapangan Tambaksari. Menurut catatan wartawan saat itu, sekitar seratus lima puluh ribu orang berkumpul dalam semangat gegap gempita. Ini jumlah yang sangat besar berbanding jumlah penduduk Surabaya ketika itu yang sebanyak 520 ribu. Mereka semua menyatakan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan dengan slogan “Merdeka atau Mati!”. Dampak dari rapat raksasa ini luar biasa.

Di Jakarta, Rapat Raksasa di lapangan Ikada, 19 September 1945, juga berhasil memobilisasi ratusan ribu massa rakyat. Namun, karena khawatir terjadinya pertumpahan darah, Bung Karno menyerukan massa rakyat untuk pulang dengan tenang. Berbeda halnya di Surabaya, rapat raksasa di Tambaksari, yang telah didahului dengan insiden pengibaran bendara, juga sebelumnya sejumlah insiden bentrokan dengan tentara Jepang, telah mencuat jadi perjuangan fisik yang berkelanjutan. Larangan rapat raksasa oleh Jepang tidak digubris. Bahkan kertas-kertas pengumuman dari penguasa Jepang dirobek-robek dengan amarah oleh rakyat, dan digantikan dengan menempel bendera merah-putih atau slogan-slogan pro Republik.

Perebutan senjata dari tentara Jepang dilakukan lewat perjuangan fisik dan negosiasi “bawah tanah”. Markas-marks pasukan Jepang dikepung oleh pemuda dan rakyat, hingga memaksa mereka menyerahkan senjatanya. Di beberapa tempat pengepungan ini memakan korban yang tidak sedikit, baik dari pihak rakyat pejuang maupun tentara Jepang. Sementara negosiasi “bawah tanah” dilakukan oleh para aktivis pergerakan dengan petinggi militer Jepang menghasilkan sejumlah kesepakatan yang menguntungkan pihak Republik.

Pada tanggal 1 Oktober 1945, dengan jatuhnya Markas Besar Kampetei, kekuatan tentara Jepang dapat dikatakan telah lumpuh. Hampir seluruh senjata sudah jatuh ke tangan rakyat Surabaya. Tanggal 5 Oktober, saat pemerintah RI mengeluarkan dekrit pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), praktis kekuatan bersenjata yang riil hanya berada di tangan massa rakyat Surabaya. Mereka adalah pemuda-pemuda kampung, tukang becak, buruh, pedagang kecil, pelajar, bahkan kriminal yang baru dilepas dari penjara Kalisosok, dan rakyat biasa yang terpanggil untuk turut berjuang.

Masuknya tentara Inggris ke Surabaya, tanggal 27 Oktober 1945, semakin memanaskan situasi yang ada. Terlebih setelah tentara Inggris menduduki pos-pos di luar kesepakatan dan melakukan sejumlah provokasi penembakan terhadap rakyat. Sekitar dua puluh pos pasukan Inggris dibangun secara terpisah di kota Surabaya. Pelanggaran dan provokasi ini mendapatkan ganjarannya. Rakyat Surabaya melakukan perlawanan hebat. Pengepungan dan pertempuran terjadi selama tiga hari, dari tanggal 28 sampai 30 Oktober. Pada hari berikutnya, Brigadir Jenderal Mallaby terbunuh ketika menjalankan tugasnya sebagai “Biro Kontak” antara pasukan Inggris dan Indonesia.

Tewasnya Brigjen Mallaby itu lah yang dijadikan dalih oleh Inggris untuk mengultimatum rakyat Surabaya. Mereka menuduh pemerintah RI gagal mengendalikan keadaan, membiarkan terjadinya perampokan dan tindakan kriminal. Juga menuduh pemerintah RI menghalang-halangi tugas RAPWI. Dalih. Sekali lagi hanya dalih, karena maksud politik yang sesungguhnya dari Inggris adalah mengembalikan kekuasaan Belanda. Mayjen E. C. Mansergh, yang menggantikan Mallaby, bahkan masih menggunakan nama Hindia-Belanda (bukan Indonesia) ketika mengirimkan surat ancaman kepada Gubernur Suryo (yang tidak diakuinya sebagai Gubernur).

Refleksi kekinian

Sulit membayangkan daya juang atau semangat kepahlawanan 67 tahun lalu di Surabaya itu hadir di zaman sekarang. Selain jauhnya jarak waktu dari situasi revolusioner di atas, juga tidak tampak ancaman militer yang riil dengan keberadaan pasukan asing yang ingin menduduki Tanahair. Bila ada orang yang, bahkan bila dengan penuh kesadaran, memekikkan slogan “Merdeka atau Mati!” di zaman ini, ia akan dianggap tidak waras. Atau, dengan kelakar-ejekan anak muda zaman sekarang akan dijawab; “Ciyus? Miyapa?” (‘Perusakan’ Bahasa Indonesia dari kata: “Serius? Demi apa?”)

Bangsa kita telah kembali dijajah, terutama sejak rejim Orde Baru melangkah naiki tahta kekuasaan 47 tahun silam. Fakta ini hanya dapat dijelaskan dengan mengungkap data-data sejarah, ekonomi, dan politik, atau melalui suatu refleksi yang mendalam terhadap realitas yang dialami. Sebut saja, pemerintah sejak Suharto sampai sekarang tunduk pada dikte penguasa asing, sumber-sumber ekonomi diserahkan kepada modal asing, politik adu domba a la kolonial terus dipraktekkan. Senjata polisi/tentara yang dibeli dengan uang rakyat dihadapkan kembali pada rakyat.

Kebohongan demi kebohongan, dan pembodohan demi pembodohan yang dialami bangsa ini, telah mengantar kita pada situasi yang mediocer (situasi yang sedang-sedang saja, atau serba tanggung), sehingga juga menciptakan lakon-lakon yang serba tanggung.

Keadaan ini membutuhkan pahlawan, tapi bukan ‘kepahlawanan’ satu-dua orang atau kelompok yang pikiran dan tindakannya jauh dari pikiran dan tindakan massa. Sebagaimana pengalaman para pejuang di Surabaya tempo dulu, kepahlawanan yang dibutuhkan sekarang adalah yang bersifat kolektif, yang nameless dan faceless, untuk bergotong-royong membangun kekuatan politik bersama (kekuatan politik rakyat). Membangkitkan kembali optimisme massa rakyat, bukan untuk merebut senjata seperti yang dilakukan para pejuang dahulu, tapi membuatnya menjadi melek politik, memahami arti penting perjuangan masa lalu bagi perjuangannya di masa kini. Memahami bahwa rakyat sekarang memiliki landasan sejarah yang kuat untuk memperjuangkan suatu kekuasaan yang pro-rakyat, bukan yang pro-modal (terutama modal asing) seperti pemerintahan sekarang. Memahami bahwa perjuangan para pendahulu bertujuan untuk menghapus penjajahan dari muka bumi, menegakkan suatu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana dimaktubkan dalam pembukaan UUD 1945. Semua tujuan itu telah dilanggar secara telanjang selama berpuluh tahun.

Membangun pemahaman demikian, di tengah situasi saat ini, tentulah membutuhkan proses dan kesabaran yang luar biasa. Meski demikian, optimisme terhadap perubahan yang lebih  baik akan selalu ada bersama siapapun yang berjuang untuk itu, sekali lagi, dalam makna suatu perjuangan kolektif, sebagai satu bangsa yang berkehendak merdeka. Capaian-capaian ‘peradaban baru’ Indonesia, dari Proklamasi 1945, telah dipukul mundur oleh kekuatan imperialisme dan antek-anteknya sejak 1965 yang semakin kuat bercokol. Meski mungkin saat ini kita tiada daya untuk memekik “Merdeka atau Mati!” dan menjalankan konsekuensinya, tapi tak mungkin kita hanya berdiam diri dan menunggu.

Dominggus Oktavianus

Pustaka:

  1. Pertempuran Surabaya, Hario Kecik, Abhiseka Dipantara, 2012.
  2. Revolusi AgustusKesaksian Seorang Pelaku Sejarah, Soemarsono, Hasta Mitra, 2008.
  3. Soemarsono – Pemimpin Perlawanan Rakyat Surabaya 1945 Yang Dilupakan, Penyusun: Harsutejo, Pustaka Sinar Harapan, 2010.
  4. Pertempuran Surabaya, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Balai Pustaka, 1998.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut