Protes Dari Rakyat Di Perbatasan

Pada tanggal 17 Agustus mendatang, bertepatan dengan peringatan 66 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, sekelompok rakyat Indonesia di garis perbatasan negara di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, akan mengibarkan bendera Malaysia.

Menurut informasi yang beredar, pengibaran bendera tersebut merupakan bentuk protes atas ketertinggalan pembangunan di daerah mereka. Warga mengeluhkan kerusakan jalan yang sudah didera bertahun-tahun, tapi tak juga diperhatikan pemerintah.

Sebaliknya, menurut pengakuan warga, pemerintah Malaysia sudah bertahun-tahun membantu menyediakan sarana dan prasarana air bersih bagi mereka. Akibatnya, warga lebih berempati pada negeri tetangga dari pada negeri sendiri.

Di kabupaten Sintang, kondisi jalan raya masih sangat memprihatikan; berdebu di musim kemarau, berlumpur di musim penghujan. Kondisi itu konon sudah begitu sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

Kejadian seperti di Kabupaten Sintang bukanlah pertama kali. Sebelumnya, pada bulan Maret 2011, belasan ribu warga Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, melakukan eksodus besar-besaran. Mereka merasa lebih nyaman tinggal di Malaysia ketimbang hidup di Indonesia.

Ketertinggalan pembangunan di daerah perbatasan bukan rahasia umum lagi. Sedikitnya 27 dari 38 Kabupaten yang berada di wilayah perbatasan masih dalam kategori daerah tertinggal. Selain itu, rata-rata kemiskinan nasional mencapai 14,2%, sedangkan rata-rata angka kemiskinan di daerah tertinggal (DT) masih mencapai 22,68%.

Bung Karno, dalam pidato 1 Juni 1945, sembari mengutip Otto Bauer—seorang aktivis sosial-demokrat Austria—menjelaskan bahwa salah satu unsur pembentuk suatu bangsa adalah karena persatuan perangai yang timbul karena ‘persatuan nasib’.

Di jaman kolonial, rakyat Indonesia di manapun—termasuk di wilayah perbatasan—ikut berjuang karena kehendak bersama untuk keluar dari penjajahan dan membangun sebuah bangunan bernama bangsa untuk kemakmuran bersama. Kini, setelah hampir 66 tahun proklamasi kemerdekaan, kemakmuran hanya dinikmati oleh segelintir orang dan pembangunan hanya berjalan di daerah-daerah tertentu saja.

Jadinya, untuk sekarang ini, pembangunan ekonomi bukan hanya menciptakan kesenjangan pendapatan diantara rakyat, tetapi juga menciptakan lubang kesenjangan antara wilayah. Sebanyak 81 persen konsentrasi atau kue ekonomi itu ada di Jawa dan Bali.

Tidak heran, orang-orang di Kabupaten Sintang—juga rakyat Indonesia di daerah tertinggal lainnya—merasa sudah tidak lagi “senasib” dengan bagian rakyat Indonesia di tempat yang dianggap lebih “diperhatikan” oleh pemerintah. Rakyat Sintang mungkin merasa menerima nasib miris selama bergabung dengan NKRI.

Karenanya, kita tidak bersikap reaksioner dengan inisiatif sekelompok rakyat di Kabupaten Sintang itu. Kita juga tidak bisa mengecap mereka sudah meluntur semangat nasionalismenya. Justru, bagi kami, kesalahan harus dilemparkan kepada penyelenggara negara (pemerintah) yang gagal memenuhi kewajibannya: mensejahterakan rakyat.

Masalah pokoknya juga terletak pada pilihan sistem ekonomi: kapitalisme neoliberal. Karena sebagian besar motor perekonomian adalah modal swasta dan asing, maka mereka pun bergerak dan membangun pabrik hanya di tempat dimana yang menurut mereka paling menguntungkan.

Sistim ekonomi yang hanya menciptakan kesenjangan ini harus dihentikan. Sudah saatnya negara kembali kepada sistim ekonomi yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa dan termaktub dalam konstitusi: pasal 33 UUD 1945.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • alex

    sala satu bukti kegagalan SBY-Boediono…….mengurus negara………

  • Crisno Legito

    ini cerminan bahwa negara bukan era sebelum 45, siapapun yang memegang tampuk tidak akan berhasil.