Presiden SBY Terlalu ‘Paranoid’

SBY-TNI

Sebelum bertolak menuju Jerman dan Hungaria, Presiden SBY menebar kegaduhan. Kemarin (3/3/2013), di Bandara Halim Perdanakusuma, Presiden SBY mengumumkan laporan intelijen.

Berdasarkan laporan intelijen, kata Presiden SBY, sejumlah elit politik dan kelompok tertentu sedang berupaya mengguncang pemerintahan. Karena itu, SBY berpesan kepada elit politik dan kelompok dimaksud untuk tetap berada dalam koridor demokrasi.

“Itu sah. Namun, kalau lebih dari itu, apalagi kalau lebih dari sebuah rencana untuk membuat gonjang-ganjing negara kita, untuk membuat pemerintah tidak bisa bekerja, saya khawatir ini justru akan menyusahkan rakyat kita,” katanya.

Presiden SBY terlalu paranoid. Saking paranoidnya, laporan intelijen justru diumumkan ke publik. Padahal, secara teoritis, dengan mengungkap laporan intelijen ke publik, SBY justru menganggu kerja intelijen untuk mendalami benar-tidaknya isu tersebut.

Ini bukan pertama-kalinya SBY berlaku paranoid seperti ini. Pada bulan Juli 2009, SBY juga mengumumkan ke publik, bahwa dirinya menjadi target serangan terorisme. “Bahkan, wajah saya dijadikan sasaran tembak saat mereka berlatih menembak,” ujar Presiden SBY. Pengumuman SBY ini bersamaan dengan meluasnya protes sosial terkait kecurangan dalam Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2009.

Lalu, pada Agustus 2009, SBY juga mengungkapkan rencana teroris menyerang dirinya dan pejabat negara lain saat peringatan HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara. Ini bertepatan dengan mulai munculnya isu skandal Bank Century.

Kemudian pada Desember 2009, bertepatan dengan rencana peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, SBY kembali mengumumkan laporan intelijen, bahwa ada skenario menunggangi aksi memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia untuk menggoyang pemerintahannya. Pernyataan SBY ini terkait dengan meluasnya protes sosial menuntut pembongkaran skandal Bank Century.

Lalu, pada Maret 2011, SBY juga mencium rencana sejumlah purnawirawan melancarkan kudeta. Belakangan, media Aljazeera juga mengulas rencana kudeta tersebut. Yang menarik, isu itu muncul di tengah anjloknya popularitas Presiden SBY.

Dan sekarang ini, pernyataan Presiden SBY ini bersamaan dengan datangnya banyak masalah, seperti korupsi besar-besaran di tubuh Partai Demokrat, nyanyian Anas ingin membongkar keterlibatan Ibas dalam kasus Hambalang, makin kuatnya indikasi keterlibatan Wapres Boediono dalam skandal Bank Century. Sudah begitu, ada dugaan kuat bahwa dana Century mengalir untuk pemenangan SBY-Boediono dalam Pilpres 2009 dan keluarga Cikeas.

Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan, bahwa: pertama, Presiden SBY hendak mengalihkan perhatian publik terkait berbagai persoalan yang mengepungnya. Kedua, Presiden SBY hendak menggunakan laporan intelijen itu untuk menyerang balik lawan-lawan politiknya. Maklum, banyak politisi bernada keras terkait merebaknya korupsi di tubuh pemerintahan. Ketiga, SBY hendak memposisikan dirinya sebagai “korban yang terzalimi” oleh pertikaian politik kekuasaan.

Presiden SBY seharusnya sadar bahwa kredibilitas pemerintahannya sedang merosot. Selama ini SBY selalu mengklaim pemerintahannya bersih dari korupsi. Namun, belakangan ini SBY tak bisa mengelak. KPK sudah mencium indikasi keterlibatan Wapres Boediono dalam kasus Bank Century. Sementara satu per satu kader partainya ditangkap KPK karena korupsi. Sebuah dokumen yang menyebut keterlibatan anaknya, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, dalam kasus Hambalang juga tersebar ke publik.

Sementara, di sisi lain, kinerja pemerintahan SBY di bidang ekonomi juga dianggap gagal. Memang, pertumbuhan ekonomi kita cukup tinggi, yakni 6,3 persen. Namun, kesenjangan dan ketidaksetaraan juga menganga sangat dalam. Tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat kita, dari 0,32 (2004) menjadi 0,41 (2011), merupakan yang terburuk sejak pasca reformasi.

Kebijakan neoliberal SBY juga menyengsarakan rakyat banyak. Buruh menderita akibat kebijakan upah murah, sistem kontrak, dan outsourcing. Sementara petani berhadapan dengan perampasan lahan yang makin massif akibat liberalisasi sektor agraria. Rakyat miskin semakin sulit memenuhi kebutuhan dasarnya akibat keputusan ekonomi SBY mengkomoditikan semua barang-barang publik dan layanan publik.

Kebijakan SBY sendiri-lah yang memicu oposisi luas. Dalam negara demokrasi, siapapun berhak menyatakan ketidakpuasannya atas kinerja penyelenggara negara. Apalagi, rakyat luas memang sangat nyata dirugikan oleh kebijakan penguasa tersebut. Hukumnya memang sudah begitu: kalau ditindas, ya, melawan!

Justru, menurut kami, sikap paranoid Presiden SBY itu cenderung tidak demokratis. Maksudnya, SBY gagal menghargai perbedaan pendapat dan kritikan publik sebagai kewajaran dalam negara demokratis. Bahkan, dalam negara demokrasi, rezim korupsi sangat sah untuk digulingkan. Mempertahankan rezim korup dan anti-rakyat justru berlawanan dengan semangat demokrasi.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut