PRD Surabaya Peringati 52 Tahun Hari Tani Nasional

Memperingati 52 tahun Hari Tani Nasional, dua ratusan massa yang tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik (PRD) Kota Surabaya melakukan aksi long march dari Monumen Kapal Selam di Jl.Pemuda, menuju gedung DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya. Senin, (24/9).

Massa yang terdiri dari kaum miskin kota, mahasiswa, dan juga waria ini mengusung Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945. Mereka menuntut agar pemerintah menjalankan secara benar amanat konstitusi dan UU Pokok Agraria (UUPA) 1960.

Dalam aksinya, massa membawa berbagai poster yang berisi kritik terhadap pemerintah, diantaranya, soal impor pangan, subsidi pupuk dan tanah untuk rakyat.

Mereka menilai bahwa kebijakan pemerintah begitu liberal, sehingga dengan mudahnya mencabut subsidi pupuk petani dan mengeluarkan kebijakan impor pangan, serta akses tanah kepada para pemodal, khususnya perusahaan-perusahaan asing.

Agustinus, ketua PRD Kota Surabaya mengatakan, bahwa kebijakan pencabutan subsidi pupuk, impor pangan dan perampasan tanah adalah bukti nyata pemerintahan yang pro modal asing.

Menurutnya, kebijakan ini telah menghianati cita-cita konstitusi Pasal 33 UUD 1945, dimana kekayaan alam yang mestinya dikelolah dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, justru diperuntukkan pada pemodal.

Massa aksi juga menyoroti banyaknya produk UU yang bertentangan dengan konstitusi dan semangat UUPA 1960, seperti UU No 18/2004 tentang Perkebunan, UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal Asing, dan sebagainya, yang berdampak pada banyaknya kasus-kasus perampasan tanah.

Sementara itu, puluhan warga Kalimas yang juga sedang melakukan aksi kemudian ikut  bergabung. Mereka melakukan orasi-orasi politik didepan gedung DPRD Kota Surabaya. Namun, pintu pagar gedung ini ditutup rapat-rapat.

Walaupun massa aksi tidak ditemui oleh anggota dewan, namun massa aksi dengan semangat kembali bergerak menuju Kantor Pemkot Surabaya.

Hasanudin, perwakilan warga dalam orasinya mengatakan, bahwa bukti pemerintah tidak berpihak kepada rakyat adalah penggusuran rumah warga yang terjadi di Kalimas.

“Penggusuran yang dilakukan oleh Pelindo dan PT. KAI yang melibatkan preman adalah bukti tidak adanya peran Negara untuk menciptakan rasa aman dan kemakmuran rakyat, padahal sudah 30 tahun lebih warga tinggal ditempat itu,” ungkapnya.

Untuk itu, PRD juga mendesak agar penggusuran, premanisme, kriminalisasi terhadap warga dihentikan, serta dilakukan sertifikasi tanah untuk warga Kalimas Baru, Kel. Perak Utara.

Meskipun tidak diterima secara langsung, pihak Pemkot Surabaya berjanji akan melakukan dialog lanjutan.

Kamarudin Koto

 

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut