PRD: Parade Menangkan Pancasila Merupakan “Gerakan Koreksi”

Hari Minggu, 11 Maret 2018, Posko Nasional Menangkan Pancasila kembali menggelar parade yang dinamai “Parade Menangkan Pancasila”. Parade kedua ini sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Hari Perempuan Sedunia.

Sedikitnya 800-an orang berpartisipasi dalam Parade yang mengambil rute dari depan Kedubes Amerika Serikat menuju Pintu Selatan Monumen Nasional ini.

Koordinator Posko Nasional Menangkan Pancasila Ahmad Rifai menjelaskan, parade Menangkan Pancasila merupakan bentuk gerakan koreksi agar penyelenggaraan Negara benar-benar sesuai dengan Pancasila.

“Kita ingin Pancasila menjadi bintang arah bagi bangsa Indonesia dalam menyeberangi jembatan emas kemerdekaan, menuju Indonesia yang adil makmur, kuat serta mandiri,” kata Rifai kepada berdikarionline.com, Minggu (8/3/2018).

Menurutnya, cita-cita masyarakat adil dan makmur sekarang ini tercegat oleh melebarnya ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan mahalnya harga kebutuhan dasar rakyat.

“Rasio gini Indonesia  pada 2015 sempat menembus 0,42, yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, Indonesia juga masih berkutak dengan persoalan kemiskinan yang masih tinggi. Jika merujuk pada ukuran Bank Dunia, atau ukuran 1,9 USD ( setara Rp 775.200 per bulan), masih ada 70 juta rakyat Indonesia terjerembab dalam kemiskinan.

Selain itu, kata Rifai, rakyat juga diperhadapkan dengan harga kebutuhan dasar yang makin mahal. Mulai dari kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, air bersih, pendidikan, hingga kesehatan.

Rifai mengatakan, mahalnya harga kebutuhan dasar itu disebabkan oleh pelepasan harga kebutuhan pokok pada mekanisme pasar, pencabutan subsidi sejumlah komoditas pokok (BBM, listrik, dan gas elpiji), dan privatisasi layanan publik (pendidikan dan kesehatan).

Selain persoalan ekonomi, Rifai juga menyoroti belum berhasilnya penyelenggara Negara menghadirkan kesetaraan bagi semua warga negara, termasuk kesetaraan gender.

“Perempuan masih objek diskriminasi dan kekerasan. Tahun 2016, ada 259.160 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia,” ungkapnya.

“Cita-cita kemerdekaan tidak mungkin terwujud jika masih ada ketimpangan dan kemiskinan. Persatuan nasional akan rapuh jika tidak berbasiskan pada kesejahteraan sosial. Kebangsaan kita akan absurd jika tidak ada kesetaraan gender,” tandasnya.

Sebagai solusi, Posko Menangkan Pancasila mendesak pemerintah lebih fokus pada usaha mewujudkan kedaulatan pangan dan energi. Selain itu, penguatan industri nasional perlu menjadi prioritas, dengan bertumpu pada usaha negara/BUMN, swasta nasional, dan UMKM/Koperasi.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut