PRD Jatim Gelar Halal Bihalal Dan Bedah Manifesto

Surabaya: Neoliberalisme yang mencengkeram erat ini tidak hanya menyentuh Indonesia tetapi juga menyentuh dunia. Dan partai rakyat demokratik (PRD) sebagai partai yang memiliki azas pancasilais haruslah memiliki jaringan. Sebab, semakin banyak jaringan, semakin mudah PRD meraih cita-citanya.

Hal itu salah satu petikan dari Romo Gani, salah seorang agamawan yang menjadi panelis dalam diskusi panel yang dilakukan dalam bedah manifesto PRD wilayah Jawa Timur di Restaurant Hallo Surabaya siang kemarin (3/10).

Dalam perjuangan, PRD sudah membuat manifesto pertamanya pada awal 1996. dalam manifestonya ketika itu, PRD menggunakan azas sosial demokrasi kerakyatan (sosdemkra). Kini, sesuai dengan kondisi obyektifnya, PRD melakukan perubahan terhadap manifestonya.

“Pada dasarnya, PRD tidak mengubah sedikitpun substansi dalam azas berpikir kami. Azas sosdemkra juga merupakan terjemahan dari kelima sila yang ada dalam pancasila,” ujar Agus Jabo Priyono, Ketua komite pimpinan pusat partai rakyat demokratik yang juga didaulat menjadi panelis dalam acara yang melibatkan beragam organisasi massa tersebut.

PRD, kata dia, telah merumuskan manifesto PRD dalam presidium nasional pada 27 Juli lalu. Hal itu, lanjut dia, merupakan rumusan bersama atas pembacaan situasi obyektif nasional Indonesia saat ini dan juga situasi Internasional. “Dalam perjalanannya selama ini, PRD tidak pernah memaksakan hal-hal idealis yang tidak sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di negeri ini,” jelasnya.

Jabo menambahkan, problem yang dihadapi bung karno ketika menjabat menjadi presiden ketika itu dan saat ini adalah sama. Pada 1930 soekarno mengatakan, indonesia akan menjadi pengambilan bekal hidup bagi orang-orang asing. Indonesia juga menjadi sasaran bekal untuk mendukung industri luar negeri, indonesia banjir barang-barang asing. Indonesia akan dieksploitasi oleh asing.

“Yang dikatakan Soekarno ketika itu ternyata merupakan ramalan kenyataan Indonesia saat ini,” katanya.

Bahkan, lanjut Jabo, Soekarno dengan gerakannya yang anti imperialisme menjadi inspirasi bagi gerakan pembebasan nasional bagi negara amerika latin. Hugo chaves, che guevara dan fidel castro menjadi beberapa diantara mereka. Keberhasilan quba dalam pembangunan nation terinspirasi dari tri sakti dan resopin (revolusi sosialis terpimpin).

“Jika orang-orang di negeri lain justru bisa melakukan cerminan Soekarno, kita sebagai bangsa yang berdiri dan tumbuh atas perjuangan pahlawan kita itu, justru tidak meneladani Soekarno sebagai pimpinan bangsa,” paparnya.

Jika dulu, gerakan PRD sebagai partai kader dapat mengandalkan pimpinan massa yang radikal, sekarang tugas dari PRD adalah partai building. Membangun suatu kekuatan politik dan signifikan supaya bisa membangun partai politik yang survive. 2019 akan menjadi target PRD dan 2014 sebagai “test case” untuk mengikuti pemilu. “Kami tidak berubah. Berjuang ekstra dan intra parlementer untuk memperjuangkan program-program PRD,” tegasnya.

Sebagai konsekuensi untuk partai building akan dilakukan pendidikan dan diskusi massa untuk memberikan pendidikan politik serta ajaran-ajaran bung karno walaupun kita masih menggunakan referensi lama teori-teori dari negara-negara lain.

Indonesia tidak memiliki partai pelopor dan indonesia sangat banyak aliran politik yang menimbulkan kontradiksi yang sangat kuat. Sehingga program nasional tidak bisa dijalankan.

Sementara itu, menurut salah seorang panelis, Airlangga Pribadi, dari Serikat Dosen Progressif Universitas Airlangga, menegaskan bahwa azas pancasila yang digunakan PRD saat ini dengan sosdemkra pada manifesto awal tidak jauh berbeda esensinya. Sosial demokrasi kerakyatan dan pancasila adalah satu garis lurus.

Soekarno sebagai tokoh yang diangkat menjadi ikon, kata Airlangga, menjadi sebuah hal yaang cukup wajar mengingat peran serta Soekarno dalam membangun kekutan kerakyatan.

Perwakilan polda Jawa Timur, AKBP Widji, SH yang juga menjadi panelis dalam siang itu turut memberikan dukungan moril pada PRD. Secara politik, kata dia, masyarakat sudah sadar. Parpol secara teori adalah suatu kelompok yang terorganisir dan merebut dukungan politik secara konstitusional. Jika tidak, maka akan berhadapan dengan kepolisian republik Indonesia. Partai politik ini sejauh ini masih bisa bersaing dengan partai politik yang sudah ada di pemilu yang akan datang.

“Parpol, termasuk PRD harus memilik 4 fungsi. Yakni, sarana komunikasi politik, dalam arti anggota dapat diajak komunikasi agar bisa membuat besar. Selain itu, parpol harus menjadi sarana sosialisasi dalam pendidikan politik dan rekruitmen politik dan sebagai sarana peredam konflik.”

“Kalau teman-teman PRD sudah melakukan segala sesuatunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada namun, belum mendapatkan keadilan dalam melakukan praktek politik, silahkan langsung melaporkan ke pospram. Kami akan berusaha mengoptimalkan kerja kami usai reformasi POLRI kemarin,” tandasnya. (fifi)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut