Politik Yang Miskin Pemahaman Politik

Sekarang ini, jika mau terjun ke dunia politik, ada dua modal yang harus anda siapkan: uang dan popularitas. Yang terakhir pun bisa didongkrak kalau anda punya uang. Alhasil, karena konstruksi politik semacam itu, politik makin disesaki oleh pebisnis dan pesohor.

Gejala artis terjun dalam politik bukan hal biasa. Dalam pemilu 2004, setidaknya ada 24 selebritis yang menjadi calon anggota DPR. Pada pemilu 2009, jumlahnya meningkat menjadi 61 orang. Lalu, pada pemilu 2014 mendatang, setidaknya ada 58 selebritis yang bakal berkontestasi sebagai calon anggota DPR.

Di sejumlah pilkada, ada banyak pesohor yang juga ikut bertarung. Yang terbaru, dalam pilkada Garut, Jawa Barat, ada musisi terkenal yang akan bertarung untuk posisi Wakil Bupati, yakni Deddy Dores dan Charly van Houten (mantan vokalis grup band ST-12). Keduanya maju dari jalur perseorangan (independen). Dari sekian banyak selebritis yang maju di Pilkada, beberapa diantaranya punya alasan menarik: merasa terpanggil untuk “memajukan” tanah kelahirannya.

Namun, dari sejumlah selebritis yang berhasil menancap di kekuasaan, baik sebagai Legislator (DPR/DPRD) maupun Kepala Daerah (Gubernur, Walikota/Bupati), belum ada yang memperlihatkan terobosan untuk perubahan yang lebih baik. Bahkan, tak sedikit yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ada pula yang terseret dalam kasus korupsi, yakni Angelina Sondakh.

Memang, setiap warga negara, termasuk para pesohor, punya hak untuk terjun dalam politik. Mereka punya hak untuk dipilih dalam jabatan politik apapun. Hanya saja, ketika kita bicara soal politik, tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan kapasitas dan kemampuan untuk memerintah. Masalahnya, banyak pesohor yang terjun ke politik hanya bermodalkan uang dan ketenaran, tapi sangat miskin pengetahuan politik.

Jajak pendapat Kompas akhir April lalu memperlihatkan, sebagian besar responden beranggapan, bahwa kehadiran selebritis sebagai calon legislator (caleg) barulah sebatas voter getter atau penambah daya tarik suara pemilih untuk parpol. Yang menarik, sebanyak 73% responden menganggap perekrutan selebritis sebagai caleg menunjukkan kegagalan parpol dalam melakukan kaderisasi.

Dalam jajak pendapat Kompas itu juga terungkap, sebagian besar calon pemilih menempatkan wawasan politik yang luas sebagai kriteria pokok ketika seseorang, termasuk selebritis, hendak terjun ke gelanggang politik. Kriteria lainnya adalah keberpihakan kepada rakyat dan pengalaman organisatoris.

Politik adalah seni menggunakan kekuasaan untuk kepentingan rakyat. Supaya bisa menggunakan kekuasaan untuk rakyat, si pemegang kekuasaan harus tahu memerintah, bagaimana mengetahui persoalan yang dihadapi rakyat, bagaimana mengartikulasikan kepentingan rakyat melalui kebijakan politik, dalam syarat dan kondisi seperti apa konsesi dibutuhkan, bagaimana menempatkan orang pada jabatan/pekerjaan yang tepat, dan bagaimana kekuasaan berjalan efektif di tengah deraan banyak kepentingan politik.

Kita tak bisa menampik, diantara pesohor itu mungkin ada yang menyimpang cita-cita mulia. Namun, modal cita-cita mulia saja tidak cukup. Dalam kekuasaan politik, ada banyak beragam kepentingan yang bertemu dan beradu, dengan segala bujukan, rayuan, bahkan paksaan. Jika tak paham politik, bisa-bisa si pesohor yang berhati mulia terperangkap di dalam kekuasaan itu sendiri.

Dalam kasus lain, misalnya, kita sering melihat banyak pejabat politik yang tak bisa menguasai persoalan. Akibatnya, ketika mereka muncul di TV, komentar-komentar mereka tidak nyambung dengan konteks persoalan. Supaya terkesan intelek dan punya segudang gagasan, mereka terpaksa menyewa “ghost-writer” untuk bisa numpang artikel di media cetak/elektronik atau menerbitkan buku.

Karena itu disarankan: mereka yang hendak terjun ke politik setidaknya punya pengalaman politik. Setidaknya, mereka punya pengalaman berjuang melalui organisasi sosial-politik: serikat petani, serikat buruh, serikat mahasiswa, organisasi seniman, organisasi perempuan, dan lain-lain. Sebab, organisasi atau serikat semacam itulah yang menjadi sekolah politik bagi siapapun untuk mengenal politik dan kompleksitasnya.

Yang paling penting sebetulnya adalah, seorang pemimpin harus memahami persoalan rakyat dan punya keinginan kuat untuk memperjuangkannya. Memang, seperti dikatakan Bung Hatta, kewajiban utama seorang pemimpin adalah membaca perasaan rakyat dan memberikan jalan kepada perasaan itu. Seorang pemimpin harus bisa menangkap persoalan rakyat dari yang terkecil hingga terbesar. Juga mengetahui persoalan yang masih terpendam.

Untuk memahami persoalan rakyat, memang bukan perkara gampang. Tak semudah mendengar berita dari TV, membaca koran, atau mendengar masukan pengamat. Memahami persoalan berarti harus terjun langsung ke tengah-tengah rakyat, merasakan langsung penderitaan rakyat, dan menyerap setiap persoalan yang mendera rakyat.

Selain itu, supaya tidak terasing dari rakyat, maka kekuasaan politik tidak boleh berjarak dengan rakyat. Bahkan, supaya kekuasaan tersebut benar-benar merespon persoalan, perlu diciptakan mekanisme politik yang memungkinkan partisipasi rakyat secara langsung dalam mengelola kekuasaan.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut