Politik Perekonomian Indonesia Ala Bung Hatta

Pada artikel berjudul “Bung Hatta dan Politik Perekonomian”, saya mengaksentuasi gagasan Hatta tentang pentingnya politik ‘sebagai perambah jalan untuk kemajuan ekonomi’. Artinya, kebijakan ekonomi mesti dituntun oleh sebuah haluan politik.

Sekarang, di sini saya berusaha menjelaskan soal politik ekonomi yang, menurut Bung Hatta, cocok dengan Indonesia merdeka. Saya berusaha menggeledah gagasan politik ekonomi yang dicita-citakan oleh Bung Hatta.

Pada tahun 1960, di hadapan sejumlah pemimpin politik dan bankir di New York, Amerika Serikat, Bung Hatta mengulas gagasan politik ekonomi ala Indonesia. Ia berbicara mengenai sejumlah persoalan ekonomi yang dihadapi oleh negara Indonesia yang baru merdeka.

Hatta memulainya dengan struktur ekonomi di era kolonial. Ia menggambarkan cukup sederhana: perekonomian besar di tangan orang Eropa, perdagangan menengah di tangan orang Tionghoa, India, dan Arab, sedangkan pertanian dan perusahaan kecil-kecil di tangan orang Indonesia.

Struktur itu buatan ekonomi kolonial. Dengan demikian, semakin kuat penetrasi kolonial, maka makin terdesak pula ekonomi orang Indonesia. Situasi diperparah dengan ketimpangan penduduk, juga ketimpangan pembangunan, yang dihasilkan oleh model pembangunan kolonial. Saat itu, seperti diterangkan Bung Hatta, dua pertiga penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang luasnya hanya 7% dari wilayah Indonesia.

Kenyataan diatas, kata Hatta, sangat mempengaruhi pandangan hidup para patriot dan pemimpin pergerakan Indonesia mengenai cita-cita Indonesia masa depan. Lahirlah cita-cita nan indah: Indonesia yang adil dan makmur, bebas dari segala ketertindasan dan kesengsaraan hidup.

Indonesia masa depan, dengan alamnya yang kaya dan subur, tidak seharusnya ada kemiskinan. Indonesia merdeka harus bertolak belakang dengan kenyataan di jaman kolonial: rakyat Indonesia miskin di tengah kekayaan yang melimpah. Persis dengan kata pepatah: “Anak ayam mati di lumbung padi.”

Di jaman kolonial, seperti diterangkan Hatta, yang kaya adalah bangsa asing yang menjajah, yang mempunyai kapital dan pengetahuan teknik. Ini dipicu oleh kolonialisme dan sistem laisses-faire. Oleh karena itu, bagi Hatta, Indonesia merdeka harus melikuidasi kolonialisme dan sistem laisses-faire itu.

Dalam kancah perjuangan anti-kolonial, para pemimpin pergerakan sudah merancang cita-cita perekonomian Indonesia merdeka. Indonesia merdeka tidak boleh menempuh jalan kapitalisme yang terang menyengsarakan rakyat.

Sebaliknya, Hatta mengungkapkan, perekonomian yang membawa kemakmuran rakyat banyak ialah perekonomian yang didasarkan pada ‘pembawaan bangsa Indonesia’, yaitu semangat hidup yang dijiwai oleh cita-cita kolektivisme. Itu sangat nyata dalam sistem gotong royong, yakni tolong-menolong.

Pembentuk perekonomian terbaik untuk masyarakat kolektivis itu adalah koperasi. Karenanya, kata Bung Hatta, pergerakan nasional Indonesia banyak yang mengadopsi gagasan sosialisme kooperatif. Gagasa ini dijiwai tiga gagasan besar: sosialisme eropa, gagasan islam mengenai keadilan dan persaudaraan, dan gotong royong.

Gagasan diatas, begitu Indonesia sudah merdeka, segera dituangkan dalam konstitusi negara: Pasal 33 UUD 1945. Hatta menyimpulkan begini: pasal 33 ini adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia.

Pada ayat pertama, ada ketentuan tentang dasar perekonomian rakyat mestilah usaha bersama yang dikerjakan secara kekeluargaan: koperasi. Faham koperasi Indonesia, yang dibagun dari dasar gotong-royong, harus menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat-istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi harus dikembangkan sesuai tuntutan jaman.

Hatta yakin, koperasi ini—yang didasarkan pada self helf dan auto aktivitas—akan membebaskan bangsa Indonesia dari mental kolonial: imperiority complex.

Selain itu, ketentuan pasal 33 UUD 1945 juga mengharuskan pembangunan ekonomi yang besar-besar dikerjakan oleh negara. Di sini, Hatta secara tegas mengatakan, negara harus mengerjakan bukan hanya perusahaan yang mendatangkan public utility (kegunaan publik), tetapi juga cabang-cabang produksi yang penting, seperti industri pokok dan tambang. Ekonomi nasional, agar bisa mendatangkan kemakmuran rakyat, harus dipusatkan pada produksi primer, yang disertai dengan organisasi distribusi dan politik perhubungan yang seimbang.

Bung Hatta pun menyimpulkan strategi politik perekonomian Indonesia sebagai berikut: pemerintah membangun dari atas ke bawah, sedangkan koperasi membangun dari bawah ke atas. Politik perusahaan partikulir (swasta) harus disesuikan dengan rencana ekonomi pemerintah.

Seperti disinggung sebelumnya, tujuan politik perekonomian Indonesia ialah membangun suatu Indonesia yang adil dan makmur. Di sini, kata Hatta yang mengutip rencana pembangunan nasional 1957, tekanan pokoknya adalah memperbesar tenaga beli rakyat secara berangsur-angsur.

Untuk memperbesar tenaga beli (daya beli) rakyat, maka pembangunan harus diprioritaskan pada penyempurnaan produksi barang-barang kebutuhan pokok rakyat, seperti makanan, pakaian, perumahan, dan kesehatan. Sejajar dengan itu, pendidikan rakyat juga harus digenjot besar-besaran.

Pada tahap lanjutan, di mata Bung Hatta, politik ekonomi Indonesia perlu memikirkan pembangunan berbagai macam industri olahan. Untuk sektor ini, sektor partikulir (swasta) dan usaha campuran bisa dilibatkan.

Tetapi industri tidak dapat dibangun jikalau tenaga penunjang primernya, yakni tenaga listrik, belum maksimal. Oleh karena itu, Hatta menegaskan, pembangunan atau eletrifikasi 100% harus menjadi prioritas tingkat tinggi.

Masalah lain yang tak boleh ditinggalkan, kata Bung Hatta, adalah soal transmigrasi. “Kalau ini tidak terpecahkan, maka Indonesia tidak bakal makmur seperti yang dicita-citakan,” katanya.

Untuk memperkuat modal pembangunan, maka Hatta mengajurkan agar ekspor digenjot. “Ekspor harus dipandang sebagai alat pembayar impor barang-barang kapital yang sangat diperlukan,” ungkap Hatta. Dengan demikian, makin maju industri dan perusahaan buat ekspor, makin ringan pula beban kapital pinjaman.

Itulah inti dari pemikiran Bung Hatta mengenai politik perekonomian yang mestinya dijalankan oleh Indonesia merdeka. Sayang sekali, gagasan ini tidak pernah dijalankan oleh penguasa Indonesia sejak orde baru hingga sekarang. Di rezim SBY, misalnya, pasal 33 UUD 1945 seolah sudah dibuang ke keranjang sampah. Rezim SBY lebih suka meminjam doktrin-doktrin ekonomi neoliberal dari luar. Padahal, sistem ekonomi neoliberal, yang merupakan kelanjutan dari kolonialisme, sudah ditentang habis-habisan oleh para pendiri bangsa.

KUSNO, anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut