Politik Harga Daging

Bulan Juli lalu, rakyat Indonesia dikagetkan oleh kenaikan harga kedelai. Akibatnya, pengrajin tempe dan tahu menjerit-jerit akibat kenaikan harga bahan baku. Sekarang ini, kita berhadapan dengan kenaikan harga daging.

Harga daging karkas di rumah pemotongan hewan naik rata-rata 27% dibanding awal tahun. Sedangkan harga daging di tingkat konsumen rata-rata Rp90 ribu. Bahkan, harga daging pernah melambung hingga Rp120 ribu.

Kenaikan harga daging ini berdampak langsung pada pedagang daging sapi: tingkat penjualan mereka menjadi berkurang. Selain itu, kenaikan harga daging juga berdampak langsung pada usaha kecil, khususnya pedagang bakso, yang keberlanjutan usahanya sangat bergantung pada ketersediaan pasokan daging dengan harga terjangkau.

Harga daging memang tidak terlepas dari tingkat ketersediaan dan tingkat permintaan di pasar. Pada sisi permintaan, untuk sekarang, rasanya tak ada momentum atau faktor yang secara signifikan memicu naiknya konsumsi daging masyarakat. Biasanya, kenaikan konsumsi masyarakat terjadi ketika ada momentum hari raya (Idul Fitri, Idul Adha, dan Natal).

Dengan demikian, kenaikan harga daging bisa saja terjadi pada faktor ketersediaan. Di sinilah letak masalahnya: pemenuhan kebutuhan daging nasional sangat bergantung pada impor. Untuk diketahui, saat ini sebanyak 25% kebutuhan daging nasional masih didapatkan melalui impor. Bahkan, di Jakarta, sebanyak 75% kebutuhan daging sapi-nya justru didapatkan dari impor.

Memang, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memangkas kuota impor daging dan sapi cukup drastis. Pada tahun 2011, kuota impor daging dan sapi masing-masing 100.000 ton dan 560.000 ekor. Sedangkan untuk tahun ini kuota impor daging dan sapi ditekan hingga masing-masing hanya 34.000 ton dan 283 ekor.

Para importir menyalahkan kebijakan ini. Bagi mereka, kebijakan pemangkasan kuota impor telah menyebabkan stok daging di dalam negeri langka. Maklum, para importir mengklaim, kemampuan produsen daging domestik belum sanggup memenuhi kebutuhan daging nasional.

Faktor lain yang patut dicermati adalah penimbunan dan spekulasi harga. Saat ini, seperti diperkirakan oleh Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana, ada sekitar 100.000 ekor sapi masih tertahan di gudang-gudang para importir. Dalam konteks ini, pemerintah harusnya bisa menekan importir agar bisa melepas stok (daging dan sapi) yang mereka kuasai.

Kita tidak bisa bergantung pada impor. Apalagi, kebijakan impor selama ini hanya menguntungkan segelintir orang, yakni importir. Sebaliknya, seperti dicatat oleh Biro Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2003 saja ada 6,5 juta rumah tangga yang terlibat langsung dalam usaha peternakan.

Artinya, kalau ketergantungan terhadap impor tidak dihilangkan, maka nasib 6,5 juta rumah tangga itu akan tergusur. Menurut perhitungan kasar, setiap impor satu ton daging dan daging itu masuk ke pasar tradisional, kita akan kehilangan 12 orang pekerja atau buruh. Sudah begitu, dengan bergantung pada impor, itu sama saja dengan menyerahkan leher pada harga daging global yang makin dikuasai oleh segelintir korporasi.

Padahal, pada sisi lain, kita punya potensi sangat besar untuk mengembangkan produksi daging nasional. Indonesia punya beragam jenis sapi, pakan yang melimpah, dan teknologi budidaya yang memadai. Artinya, kalau pemerintah punya keseriusan dan program untuk mengembangkan hal itu, maka swasembada daging bisa tercapai.

Masalahnya, Indonesia begitu tunduk pada kepentingan kapitalis internasional. Menurut informasi, pada November lalu, APEC—dimana Indonesia bergabung di dalamnya—memaksa negara-negara anggotanya untuk meninggalkan swasembada pangan. Ini tidak lepas dari agenda kapitalis internasional, yang berkepentingan menguasai pangsa pasar pangan, termasuk daging, di Indonesia. Untuk diketahui, market size perdagangan sapi di Indonesia mencapai Rp 20 triliun.

Kedepan Indonesia musti punya politik harga daging. Sentra produksi daging Indonesia tersebar di daerah-daerah, sementara konsumsi terbesar daging terpusat di kota-kota. Dalam konteks ini, pemerintah harus mengambil peran yang lebih besar untuk melancarkan proses distribusi daging agar lebih efisien. Intervensi ini sekaligus akan memangkas keberadaan pedagang perantara yang justru menikmati keuntungan lebih besar.

Di samping itu, pemerintah juga mestinya punya UU yang bisa mengontrol harga daging secara adil. UU ini akan menjamin harga barang yang adil baik bagi produsen maupun konsumen. Dengan begitu, massa rakyat terpastikan bisa mengakses harga kebutuhan pokoknya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut