“Dua Hari Satu Malam Mencari PRD”

Minggu, 16 Oktober 2011 lalu, rakyat Kunangan Jaya II, Batanghari Jambi, berhasil mengusir eskavator PT. Agronusa Alam Sejahtera (AAS) yang berusaha memasuki lahan mereka. Tak hanya itu, beberapa anggota Brimob, yang menjadi pengawal eskavator itu, disandera oleh petani.

Sejak tahun 1990, PT. Asialog mendapat ijin HPH seluas 72 ribu Ha. Namun, areal HPH tersebut juga menindis lahan warga. Bahkan, perusahaan membabat hutan hingga ke lahan-lahan dan pemukiman warga.

Lalu, pada tahun 2009, datang lagi PT. Agronusa Alam Sejahtera (AAS). Perusahaan itu mendapat ijin HTI seluas 22.525 hektar. Namun, ijin HTI PT. AAS itu turut mencaplok 8000 ha lahan milik warga.

Inilah yang memicu perlawanan warga. “Rakyat sudah tidak tahu bagaimana cara mempertahankan haknya. Pemerintah di sana pun tidak sanggup menyelesaikan persoalan rakyat,” kata Ngatono, kepala dusun Kunangan Jaya II, Batanghari.

Akhirnya, Ngatono mendengar informasi tentang Serikat Tani Nasional (STN) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Kedua organisasi itu, kata informasi yang didengarnya, sangat aktif membela perjuangan kaum tani dan rakyat tertindas.

“Dua hari satu malam kami mencari PRD. Di mana kantor PRD? Akhinya, kami bertemu pengurus PRD Jambi dan meminta bantuan mereka,” kata Ngatono mengisahkan pertemuannya dengan aktivis PRD.

Sejak itulah STN dan PRD terlibat dalam perjuangan rakyat di Kunangan Jaya II, Batanghari. Menurut Ngatono, kehadiran PRD berkontribusi pada pengenalan metode perjuangan yang tepat kepada kaum tani.

“Kalau tak ada PRD, mungkin kami sudah membakar eskavator dan kamp-kamp perusahaan. Yang kami tahu hanya bakar-bakaran. Beruntung datang PRD mengenalkan kepada kami teori dan metode perjuangan,” ujar Ngatono.

Hal serupa diakui oleh Nurlela, petani dari dusun Mekar Jaya, Sarolangun, Jambi. Saat itu, di Mekar Jaya, petani juga sedang berjuang mempertahankan tanahnya yang hendak dirampas perusahaan.

Saat itu, ibu-ibu dan anak-anak berdiri di lahan mereka menghadang kedatangan eskavator dan sejumlah anggota Brimob. Anak-anak bahkan berusaha menaiki eskavator agar tak memasuki lahan petani. Itu terjadi tanggal 4 November 2011 lalu.

“Kalau tak ada PRD, mungkin masyarakat sudah bakar-bakaran. Tetapi PRD mengajari kami bagaimana berjuang yang benar. Mereka menyarankan kami menggelar aksi di pemerintah kabupaten Sarolangun,” kata Nurlela.

Karena itu, Ngatono dan Nurlela sangat berang dengan statemen Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang menuding STN dan PRD sebagai dalang perambah hutan di Batanghari dan Sarolangun, Jambi.

Padahal, menurut Ngatono dan Nurlela, warga warga Kunangan Jaya II dan Sarolangun lahir dan besar di daerah itu. “Saya lahir dan besar di sana. Kok tiba-tiba dituding sebagai perambah hutan,” tegasnya.

“Yang dibilang hutan sama Menhut itu tidak ada. Hutannya sudah dibabat, sama perusahaan-perusahaan itu ditanami akasia. Dan Menhut yang memberi ijin kepada perusahaan itu. Berarti Menhut-lah yang sebetulnya perambah hutan,” katanya.

Tudingan Menhut Zulkifli Hasan memang tak beralasan. Sebelum PT. AAS dan PT. REKI, Kunangan Jaya II sudah merupakan dusun. Di sana ada sekolah, pegawai dusun digaji pemerintah, dan ada banyak fasilitas pemerintah. Apakah masyarakat begini pantas disebut perambah hutan?

Andi Nursal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut