Polisi Bubarkan Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM Di Samarinda

Ilustrasi

Polisi menggunakan tembakan gas air mata dan water canon untuk membubarkan aksi massa menolak kenaikan harga BBM di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (21/6/2013) malam.

Aksi tersebut digelar oleh seratusan massa Gerakan Rakyat Bersatu (GRB) di depan kampus Universitas Mulawarman (UNMUL). Akibatnya, massa aksi GRB pun terdesak ke dalam kampus.

Tidak hanya itu, polisi memobilisasi preman untuk membubarkan aksi tersebut. “Di sini polisi menggunakan preman untuk menciptakan kesan seolah-olah demo mahasiswa dibubarkan oleh preman. Ini cara-cara licik era kolonial,” kata Rahman, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) kota Samarinda.

Rahman menceritakan, awalnya mahasiswa memulai aksinya di jalan M Yamin di depan kampus UNMUL. Namun, sekitar pukul 17.00 WITA, mereka bergerak ke simpang Mal Lembuswana. Di sana mahasiswa menggelar mimbar bebas hingga pukul 19.00 WITA.

Kemudian, kata Rahman, mahasiswa kembali lagi menggelar aksinya di Jalan M Yamin di depan kampus UNMUL. Di sana mahasiswa membakar ban dan memblokir jalan. Mereka juga menggelar mimbar bebas menentang kenaikan harga BBM.

“Kita menggelar aksi hingga pukul 23.00 WITA, tiba-tiba polisi datang dengan water canon. Dan tak lama kemudian, mereka mulai menembaki kami dengan gas air mata,” ujar Rahman.

Rahman mengatakan, kebijakan SBY menaikkan harga BBM merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan asing. Menurutnya, alasan bahwa kenaikan BBM menyebabkan defisit hanyalah akal-akalan pemerintah saja untuk menutupi agenda neoliberalnya.

“Sekarang, kalau mereka bilang APBN defisit karena subsidi, itu sangat menyesatkan. Sebab, yang menyebabkan defisit APBN justru belanja birokrasi yang terlalu besar, pembayaran utang luar negeri, dan praktek korupsi yang massif di era SBY,” kata Rahman.

Bagi Rahman, kebijakan menaikkan harga BBM, yang sudah berulangkali dilakukan di era SBY, hanyalah prasyarat untuk membawa harga jual BBM di Indonesia sesuai dengan harga pasar dunia. Dengan begitu, kata dia, pemain asing bisa ikut dalam bisnis penjualan BBM di Indonesia.

“Dengan penduduk 240 juta orang, ditambah lagi konsumsi BBM yang terus meningkat, Indonesia adalah pasar BBM yang menggiurkan. Makanya pihak asing begitu bernafsu terlibat dalam bisnis BBM di Indonesia,” ungkapnya.

Namun demikian, Rahman menilai, dengan terbukanya sektor hilir bagi modal asing maka sempurna-lah penguasaan sektor migas Indonesia oleh pihak asing dari sektor hulu hingga sektor hilir.

Rahman menganggap kebijakan tersebut melenceng dari perintah Konstitusi, yakni pasal 33 UUD 1945, yang mengharuskan migas diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat.

Untuk diketahui, aliansi Gerakan Rakyat Bersatu merupakan gabungan sejumlah organisasi di kota Samarinda, yakni Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), KM Kaltim, KOMA, Pembebasan, FREEDOM, dan BEM Fakultas Hukum UNMUL.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut