GNP-33 UUD 1945 Surabaya Tolak Kenaikan Harga BBM

Massa aksi Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP-33 UUD 1945) menggelar aksi di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Jumat (21/6/2013). Mereka menolak kenaikan harga BBM. (Foto: Kamaruddin Koto)

Sedikitnya 200-an orang massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP-33 UUD 1945) menggelar aksi massa menolak kenaikan harga BBM, Jumat (21/6/2013). Mereka memusatkan aksinya di depan Gedung Grahadi Surabaya.

Aksi massa GNP-33 UUD1945 ini dimulai siang, sekitar pukul 13.00 WIB, dari gedung Cak Durasim. Massa kemudian berbaris menuju Gedung Grahadi sembari membagi-bagikan selebaran ke rakyat Surabaya yang melintas di jalan.

“Rezim SBY benar-benar sudah tidak punya hati. Dengan alasan defisit APBN, subsidi BBM dicabut. Padahal, penyebab defisit APBN adalah belanja birokrasi yang terlalu besar, pembayaran utang, dan korupsi yang merajalela,” ujar Sangkit Widodo, Koordinator Aksi GNP-33 UUD 1945 Surabaya.

Menurutnya, kalau memang benar terjadi defisit APBN, seharusnya yang dilakukan adalah menyita harta koruptor. Selain itu, SBY juga seharusnya menghentikan pembayaran utang luar negeri dan memangkas belanja birokrasi yang sangat boros.

Di gedung Grahadi, massa aksi GNP-33 UUD 1945 disambut oleh massa buruh yang sudah menggelar aksi lebih dulu. Yel-yel berisi penolakan kenaikan harga BBM tak henti-hentinya diteriakkan oleh massa aksi di depan Gedung Grahadi.

Setelah menggelar orasi beberapa saat di depan Grahadi, massa GNP-33 UUD 1945 kemudian melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Surabaya. Di sana massa aksi GNP 33 UUD 1945 menggelar mimbar bebas untuk mendesak anggota DPRD keluar menemui mereka.

Tak hanya itu, massa aksi GNP-33 UUD 1945 mendesak agar anggota DPRD dari semua fraksi membubuhkan tanda tangan di pernyataan menolak kenaikan harga BBM.

Sayang, setelah melakukan negosiasi, hanya dua Fraksi DPRD Surabaya yang berani keluar menemui massa aksi dan membubuhkan tanda-tangan di pernyataan menolak kenaikan harga BBM. Kedua fraksi itu adalah PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Hanya dua fraksi yang berani bersikap menolak kenaikan harga BBM. Sementara fraksi lainnya berkelik di balik seribu satu alasan. Ini menandakan bahwa partai-partai makin jauh dari rakyat,” kata Agustinus, juru runding Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang dikirim ke dalam gedung DPRD Surabaya untuk mendesak anggota dewan keluar menemui massa.

Usai menggelar aksinya di kantor DPRD, massa aksi GNP-33 UUD 1945 melanjutkan aksinya ke kantor Walikota Surabaya. Di sana mereka berorasi singkat sebelum akhirnya mengakhiri aksinya.

Kamaruddin Koto

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut