Bandung, Berdikari Online – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Sanctus Thomas Aquinas periode 2024–2026 menggelar Konferensi Studi Nasional (KSN) 2026 pada 10–15 April 2026 di Bogor. Forum ini mengangkat tema “Kedaulatan Pangan dan Keadilan Ekologis Menuju Indonesia Maju” .
Kegiatan tersebut menyoroti krisis struktural di sektor pangan dan lingkungan yang dinilai semakin menguat akibat perubahan iklim, alih-alih fungsi lahan, serta ketimpangan penguasaan dan distribusi sumber daya.
Sebagai forum ilmiah nasional, KSN mempertemukan kader PMKRI, akademisi, praktisi, hingga pemangku kebijakan untuk merumuskan rekomendasi strategi. Rangkaian acara meliputi pembukaan misa, seminar nasional, diskusi kelompok terarah (FGD), sidang pleno komisi, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut.
Presidium Pendidikan dan Kaderisasi PMKRI sekaligus Ketua Steering Committee, Marianus D. Humau, mengatakan KSN merupakan forum pelatihan formal tertinggi di PMKRI sekaligus ruang aktualisasi kader dalam menanggapi permasalahan sosial.
“Di forum ini, kader tidak hanya diuji secara intelektual, tetapi juga dituntut mampu mengolah dan merumuskan gagasan strategi yang berpijak pada realitas sosial. Isu pangan dan ekologi tidak bisa lagi dipahami secara sektoral,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/4/2026).
Ia menambahkan, diperlukan keberanian intelektual untuk mengkritisi arah kebijakan sekaligus menghadirkan solusi yang berpihak pada keadilan sosial dan keinginan lingkungan.
Sementara itu, Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI, Susana FM Kandaimu, menilai nenek moyang pangan dan tata kelola lingkungan nasional masih lemah.
“Ketergantungan pada impor, ketimpangan distribusi pangan, serta eksploitasi sumber daya alam menunjukkan bahwa arah kebijakan belum sepenuhnya berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, tanpa pembenahan serius, Indonesia berisiko menghadapi krisis pangan dan ekologis yang lebih dalam. Ia juga menekankan pentingnya menekankan bonus demografi untuk memperkuat sektor pangan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
Selain itu, PMKRI mendorong percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan hak atas pengelolaan wilayah. Evaluasi terhadap Proyek Strategi Nasional (PSN) juga dinilai penting, terutama yang mengabaikan aspek keadilan ekologis dan sosial.
Dalam forum ini, sejumlah narasumber hadir memberikan pandangan, antara lain Rocky Gerung, Staf Ahli Kemenko Pangan Prayudi Samsuri, Romo Setyo Wibowo, Pdt. Jacky Manuputy, Guru Besar IPB Sofyan Sjaf, serta ekonom Agung Nugraha.
Pembahasannya terfokus pada transformasi sistem pangan nasional, dampak industri ekstraktif terhadap lingkungan, serta peran masyarakat dalam menjaga ekosistem ekosistem.
Melalui KSN 2026, PMKRI menegaskan komitmennya untuk mendorong rekomendasi kebijakan yang tegas, terukur, dan berpihak pada rakyat. Forum ini juga diharapkan menjadi pijakan konsolidasi gerakan intelektual siswa dalam mengawal agenda pelestarian pangan dan keadilan ekologis secara berkelanjutan.
(Amir)