Petani Pulau Padang ‘Kepung’ Kantor Camat

Perjuangan petani Pulau Padang, kepulauan Meranti, untuk mempertahankan pulaunya dari keserakahan korporasi tak mengenal kata ‘berhenti’.

Siang (14/5/2012) tadi, sedikitnya 1500-an petani Pulau Padang kembali menggelar aksi massa. Kali ini, aksi massa di lakukan di kantor kecamatan Merbau di Pulau Padang.

Sebelum bergerak ke kantor camat, massa berkumpul di tugu berlawan di desa Bagan Melibur. Kemudian, dengan berkonvoi motor, massa bergerak ke kantor kecamatan. Uniknya, massa aksi membawa serta perkakas kerja mereka seperti tombak, kampak, dan parang.

“Kami ingin agar camat segera menghadirkan semua kepala desa yang telah membuat kesepakatan secara sepihak  terkait program HTR. Ini telah mengingkari hak-hak rakyat,” kata Ketua Umum Serikat Tani Riau (STR), Muhamad Riduan.

Aksi massa ini dihadang dengan barikade 500-an anggota Brimob. Kantor camat pun terpagari oleh pasukan keamanan. Meski demikian, massa aksi STR tetap menggelar orasi-orasi tepat di depan kantor camat secara bergantian.

Massa aksi mendesak agar camat Merbau keluar menemui petani. Akan tetapi, pihak camat dalam keadaan ketakutan. Ia hanya berani keluar menemui massa jika keselamatannya terjamin.

Akhirnya, setelah mendapat jaminan dari pimpinan aksi, camat pun bersedia keluar menemui massa aksi. Dalam dialog dengan massa aksi, Camat Merbau Drs Asroruddin Msi berjanji akan memanggil semua kepala desa dalam tempo seminggu kedepan.

Selain itu, petani menyatakan penolakannya terhadap solusi pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, terkait penyelesaian permanen konflik agraria di Pulau Padang, yakni program Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

“Program itu tidak menjawab tuntutan rakyat Pulau Padang. Bagi kami, sudah sangat jelas: PT. RAPP harus keluar dari Pulau Padang,” kata Riduan.

Riduan menjelaskan, persoalan pokok rakyat Pulau Padang adalah soal hak hidup di pulau seluas 110.000 hektar itu. Jika PT. RAPP dibiarkan tetap masuk, maka rakyat Pulau Padang akan berhadapan dengan ancaman bencana ekologis, perampas tanah milik rakyat, dan penghilangan mata pencaharian penduduk.

Sementara itu, pihak camat Merbau berjanji akan berkoordinasi juga dengan pihak Pemkab Kepulauan Meranti terkait tuntutan para petani.

Andi Nursal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut