Petani Pulau Padang Kembali Datangi Menhut Siang Ini

JAKARTA (BO): Sedikitnya 60-an petani Pulau Padang, Kepulauan Meranti, berencana mendatangi Kantor Kementerian Kehutanan RI di Jakarta, siang ini (14/2/2012). Mereka akan menyerahkan surat rekomendasi pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti perihal revisi SK Menhut 327/2009.

“Kami sudah mengantongi surat rekomendasi Pemkab Kepulauan Meranti perihal revisi SK Menhut 327/2009. Dengan demikian, prosedurnya sudah sesuai seperti dikehendaki oleh Kementerian Kehutanan,” kata Koordinator Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Padang (FKM-PPP), Muhamad Riduan, di Jakarta (14/2/2012).

Pada tanggal 5 Januari 2012, terjadi kesepakatan antara 20-an orang petani Pulau Padang, anggota DPD RI Intsiawati Ayus, dan Dirjen Planologi Kemenhut Bambang Supiyanto perihal penyelesaian Persoalan Pulau Padang.

Kesepakatan 5 Januari 2012 itu berbunyi: “Persoalan masyarakat Pulau Padang akan ditindak-lanjuti apabila pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan rekomendasi revisi SK Menhut 327/2009.”

Menurut Riduan, jika Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan terus mengelak, maka warga Pulau Padang akan menduduki kantor Menteri Kehutanan.

“Tuntutan kami sudah bulat: Pulau Padang harus dikeluarkan dari areal konsesi HTI PT. RAPP. Itu artinya revisi SK Menhut 327/2009. Kami sudah memenuhi prosedurnya dan mengantongi surat rekomendasi dari Pemkab,” kata Riduan.

ULFA ILYAS

 

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Muhamad Ridwan Ketua Serikat Tani (STR) Kabupaten Kepulaun Meranti

    Semuanya telah terjawab, KEMENTIRAN KEHUTANAN HARUS SEGERA MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN REVISI TERHADAP SK Menhut No 327/Menhut-II/2009, Mengeluarkan Seluruh Blog Pulau Padang Dengan Luas Hamparan 41.205 Ha Dari Area Konsesi. Sebab Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Riau telah mengeluarkan SURAT REKOMENDASI REVISI terhadap SK 327 Menhut Tahun 2009 Pada 8 Februari 2012 lalu tepatnya 1 (Satu) Hari menjelang tanggal 9 Februari 2012 dimana akhirnya petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibantu petugas kepolisian Sektor Tanah Abang membongkar paksa tenda yang didirikan masyarakat Pulau Padang di depan gerbang Gedung DPR/MPR,Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat ini. Selain itu berdasarkan analisis data dan temuan lapangan TIM MEDIASI yang di bentuk oleh Kementian kehutanan dan di SK kan langsung oleh Zulkifli Hasan pada konflik Masyarakat Pulau Padang dan PT. RAPP, Ketua Tim Mediasi saudara Andiko (Presidium Dewan Kehutanan Nasional-Ketua Perkumpulan Huma/LSM) tepat pada tanggal 1 Februari 2012 telah melaporkan dan menyampaikan rekomendasi khusus untuk menjadi pertimbangan bagi Kementrian Kehutanan dalam mengambil keputusan penyelesaian kasus ini. Pilihan-pilihan rekomendasi berdasarkan hasil analisis tersebut sebagai berikut:
    1. solusi alternatif berupa revisi Keputusan Menteri Kehutanan No 327/Menhut-II/2009 dengan mengeluarkan seluruh blok Pulau Padang dari area konsesi.
    2. solusi Alternatif berupa Revisi Keputusan Menteri Kehutanan.